SUMBER- Belum lama ini, Sekretaris Daerah (Sekda) H Dudung Mulyana memastikan pada 19 Januari 2015 penyerapan anggaran sudah bisa dilakukan.
Namun, pimpinan DPRD memiliki pandangan berbeda. Wakil Ketua DPRD Hj Yuningsih MMPd membantah jika APBD 2015 bisa dicairkan karena saat ini belum penetapan melalui paripurna.
“Anggaran 2015 belum bisa diserap tetapi kita pastikan dalam pekan ini sudah bisa diselesaikan. Kami tidak ingin asal menetapkan saja,” ujar Yuningsih usai mengikuti rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, kemarin.
Politisi perempuan berkerudung ini membenarkan, telah ada surat edaran dari Kementerian Keungan RI nomor S-368/PK/2014 perihal penyampaian APBD tahun 2015, dimana tertulis jika tertanggal 31 Januari belum clear penetapan anggaran 2015 sesuai pasal 17 PP nomor 65/2010 maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan.
“Kalau dana perimbangan ditahan bisa amburadul. Kita khawatir juga kalau dipenalti karena Kabupaten Cirebon hanya menerima PAD sebesar Rp400 miliar saja,” ujarnya.
Politisi PKB yang akrab disapa Nining ini menjelaskan, sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang Aloaksi Dana Desa Kabupaten Cirebon harus memenuhi 10 persen APBD yakni senilai Rp151 miliar.
Namun, lanjutnya, Kabupaten Cirebon baru memiliki Rp84 miliar sehingga anggaran yang berada di OPD yang berkaitan dengan pembangunan desa dialihkan ke ADD.
Kemudian, sambung Nining, TAPD dan Banggar memutuskan kekurangan tersebut mengambil dari Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) sebesar Rp56,038 miliar, Pagu Indikatif Sektoral (PIS) sebesar Rp2,638 miliar dan reses sebesar Rp27,162 miliar sehingga dapat tercapai nominal Rp85,839 miliar.
“Untuk memenuhi aturan mengalokasikan ADD sebesar Rp77 miliar itu kita harus menangguh konsekuensi dana reses dihilangkan sebesar Rp27 miliar lebih,” katanya.
Diakui Nining, pihak DPRD pernah mengajukan kepada TAPD agar tidak mengambil dana reses untuk menutupi ADD, melainkan dari efisiensi belanja langsung dimana prosentasinya dari porsi anggaran 2015 bisa mencapai 70 persen sementara belanja tidak langsung untuk program kemasyarakatan hanya 30 persen saja. “Tetapi eksekutif bilang tidak punya celah lagi untuk mengefisienkan anggaran belanja langsung,” bebernya.
Namun, pimpinan DPRD memiliki pandangan berbeda. Wakil Ketua DPRD Hj Yuningsih MMPd membantah jika APBD 2015 bisa dicairkan karena saat ini belum penetapan melalui paripurna.
“Anggaran 2015 belum bisa diserap tetapi kita pastikan dalam pekan ini sudah bisa diselesaikan. Kami tidak ingin asal menetapkan saja,” ujar Yuningsih usai mengikuti rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, kemarin.
Politisi perempuan berkerudung ini membenarkan, telah ada surat edaran dari Kementerian Keungan RI nomor S-368/PK/2014 perihal penyampaian APBD tahun 2015, dimana tertulis jika tertanggal 31 Januari belum clear penetapan anggaran 2015 sesuai pasal 17 PP nomor 65/2010 maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan.
“Kalau dana perimbangan ditahan bisa amburadul. Kita khawatir juga kalau dipenalti karena Kabupaten Cirebon hanya menerima PAD sebesar Rp400 miliar saja,” ujarnya.
Politisi PKB yang akrab disapa Nining ini menjelaskan, sesuai UU nomor 6 tahun 2014 tentang Aloaksi Dana Desa Kabupaten Cirebon harus memenuhi 10 persen APBD yakni senilai Rp151 miliar.
Namun, lanjutnya, Kabupaten Cirebon baru memiliki Rp84 miliar sehingga anggaran yang berada di OPD yang berkaitan dengan pembangunan desa dialihkan ke ADD.
Kemudian, sambung Nining, TAPD dan Banggar memutuskan kekurangan tersebut mengambil dari Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) sebesar Rp56,038 miliar, Pagu Indikatif Sektoral (PIS) sebesar Rp2,638 miliar dan reses sebesar Rp27,162 miliar sehingga dapat tercapai nominal Rp85,839 miliar.
“Untuk memenuhi aturan mengalokasikan ADD sebesar Rp77 miliar itu kita harus menangguh konsekuensi dana reses dihilangkan sebesar Rp27 miliar lebih,” katanya.
Diakui Nining, pihak DPRD pernah mengajukan kepada TAPD agar tidak mengambil dana reses untuk menutupi ADD, melainkan dari efisiensi belanja langsung dimana prosentasinya dari porsi anggaran 2015 bisa mencapai 70 persen sementara belanja tidak langsung untuk program kemasyarakatan hanya 30 persen saja. “Tetapi eksekutif bilang tidak punya celah lagi untuk mengefisienkan anggaran belanja langsung,” bebernya.
.JPG)
.JPG){kind=spacer}
0 comments:
Post a Comment