Panitia Pilwu Serentak Siap Jemput Bola

GUNUNGJATI – Memasuki hari keempat pendaftaran bakal calon (Balon) kuwu, Desa Klayan Kecamatan Gunungjati masih sepi, belum ada satupun calon yang sudah mendaftarkan diri, kemarin (31/7/15).

Seksi penyaringan dan penjaringan Desa Klayan, Harun pada saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, belum adanya balon yang mendaftar, bisa dikarenakan berbagai hal. Salah satunya bisa disebabkan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. 

“Sedikitnya ada 17 persyaratan yang harus dipenuhi, ada salah satu yang cukup sulit. Seperti surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan belum pernah mendapat hukuman pidana,” terangnya Rakcer.

Dikatakan, selain banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi. Biasanya balon, kata dia, akan memperhitungkan lawan-lawannya, oleh karena itu hingga kini masih saja budaya saling tunggu dalam mendaftarkan diri dalam pemilihan apapun. 

“Calon biasanya melihat, siapa nih yang akan maju. Biasanya di masa-masa injuri time ramainya,” tandasnya.

Lebih jauh, Harun menyatakan, jika pada hari keempat pendaftaran, masih belum ada calon yang datang. Pihaknya akan mendatangi tiap rt, untuk menanyakan apakah ada calon yang ingin mendaftar atau tidak.   

"Kita akan jemput bola jika pada hari keempat belum ada yang daftar," tuturnya.

Disinggung soal pembiayaan serta jumlah daftar pemilih sementara, dikatakan Supriyatna, untuk memenuhi kebutuhan saat ini, pihaknya masih menggunakan dana pribadi. "Untuk memenuhi kebutuhan pilwu, kita patungan. Karena DD belum cair. Untuk DPS sendiri jumlahnya 6466," terangnya.

Diketahui, alokasi anggaran yang disedikan pemerintah untuk pilwu di Desa Klayan sebesar Rp67.500.000, anggaran tersebut berasal dari bantuan bupati dan dimasukan kedalam pos ADD, persayaratan untuk mencairkan sendiri, lanjutnya, harus sudah menyelesaikan APBDes terlebih dahulu.

Seksi Dokumentasi dan Perlengkapan, Supriyatna menambahkan, pendaftaran akan ditutup pada 7 Agustus nanti hingga jam kerja usai. “Jika ada yang mendaftar di menit-menit akhir tetap akan terima,” terangnya.

Dikatakan, pihaknya akan melakukan seleksi yang ketat, apabila ditemui ada balon yang persyaratannya kurang, maka akan dikembalikan kembali.

Baca Selanjutnya »

Kekeringan Tak Pengaruhi Stok Pangan

SUMBER- Kekeringan berkepanjangan membuat puluhan ribu hektare lahan tidak ditanami padi. 

Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan (Distanbunakhut) Kabupaten Cirebon mencatat dari 46 ribu lahan produktif hanya 23 ribu hektar lahan yang ditanami pada musim tanam kedua ini. 

Bahkan, dari 23 ribu hektare yang ditanami, dipastikan 8 ribu hektare akan mengalami gagal panen.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan (Distanbunakhut) Kabupaten Cirebon, H Muhidin, kemarin (31/7), saat ditemui di ruang kerjany.

“Berarti yang ditanami pada musim tanam kedua ini hanya setengahnya. Bahkan dari luas lahan yang ditanami 8 ribu hektare dipastikan gagal panen, lantaran tidak ada air,” terang Muhidin.

Dikatakan Muhidin, dalam masa tanam kedua ini bisa disebut gagal, mengingat setengah lebih lahan produktif yang ada mengalami gagal panen. 

Belum lagi kalau kemarau di tahun ini cukup banyak, maka lahan puso masih bisa bertambah lagi.

“Area sawah yang kekeringan ini, ada yang baru ditanami satu bulan. Bahkan ada juga yang tinggal memanen saja, namun lantaran tidak ada air, pertumbuhan padi terhambat dan mati,” tandasnya.

Saat disinggung banyaknya lahan yang mengalami gagal panen akan mempengaruhi ketersediaan pangan di Kabupaten Cirebon, dikatakan Muhidin, masyarakat tidak perlu khawatir terkait hal itu. 

Sampai saat ini, sebutnya, stok pangan yang tersedia saat ini masih bisa untuk sampai Januari nanti.

“Stok masih bisa mencukupi, asal untuk Kabupaten Cirebon saja. Dengan kekeringan ini, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan daerah lain,” imbuh dia.

Menurut Muhidin, baik pemerintah maupun petani hanya bisa pasrah. Alternatif untuk mengatasi masalah kekurangan air, katanya, dengan dibukanya Waduk Jatigede yang saat ini masih menjadi perdebatan.

“Kita tidak bisa berbuat banyak, kalau dengan sumur pantek tanah kita tidak sesuai. Sedangkan jika membuat embung lahannya tidak ada, jadi ya kita tunggu air dari Waduk Jatigede,” paparnya.

Baca Selanjutnya »

Polsek Arjawinangun Sita Ratusan Botol Miras

ARJAWINANGUN- Polsek Arjawinangun berhasil menyita ratusan botol miras berbagai merek dan jenis dalam razia penyakit masyarakat, Jumat (31/7).

Razia yang dilakukan Polsek Arjawinangun selama bulan Ramadan terkait antisipasi maraknya peredaran miras menjelang dan sesudah bulan ramadhan.

Disampaikan Kapolres Kabupaten Cirebon AKBP Chiko Arwiatto melalui Kapolsek Arjawinangun Kompol Lestiawan, razia pekat tersebut dilakukan untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif pada sebelum lebaran kemarin dan setelah lebaran seperti sekarang.

“Atas petunjuk atasan kami melakukan razia pekat dan berhasil mengamankan ratusan botol miras dari berbagai jenis dan merek,” jelasnya

Dalam razia tersebut, anggota Polsek Arjawinangun telah mengamankan ratusan botol miras yang terdiri dari 370 botol miras jenis gingseng, 210 botol miras merek asoka dan 52 botol miras merek anggur orang tua. Selain itu, dalam operasi tersebut anggota Polsek Arjawinangun juga telah mengamankan 40 jeriken tuak dan 60 knalpot bising.

Menurut Lestiawan, sebagian besar botol miras tersebut didapatnya dari salah satu warung milik BO (55) yang berolaksi di Jalan Pantura Arjawinangun. 

Dikatakanya, keberhasilan anggota Polsek Arjawinangun tersebut merupakan hasil dari pengamatan anggota polsek yang memang peredaran miras banyak terjadi sebelum dan setelah lebara.

“Ratusan botol miras tersebut kami dapatkan dari pedagang yang memang sering kami razia. Padahal oknum pedagang tersebut sudah kami sering kenakan tipiring tetapi masih membandel dengan masih menjual miras,” ungkapnya.

Lestiawan mengatakan, razia pekat tersebut juga terkait akan diselenggarakannya pemilihan kuwu serentak di kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif menjelang pemilihan kuwu pihaknya akan terus melakukan kegiatan yang serupa. 

Dia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar segera mungkin melaporkan ke pihak kepolisian jika melihat indikasi adanya pedagang miras yang masi beroperasi dan juga penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian.

“Kami meminta kepada seluruh masyarakat agar jangan segan-segan melaporkan terkait adanya pedagang miras atau pengiriman miras serta indikasi penyakit masyarakat lainnya yang sangat mengganggu kamtibmas dalam masyarakat,” ujarnya.

Baca Selanjutnya »

Raperda Tibum

Raperda Tibum Cantumkan Zona Lintasan Becak

**Banyak Pelanggaran Rambu Lalu Linta, Disbub Diminta Bertindak

KEJAKSAN– Kinerja Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dihubinkom) Kota Cirebon mendapatkan sorotan dari DPRD Kota Cirebon.

Selain masih banyaknya becak yang melintas di Jalan Siliwangi pada jam larangan, kendaraan pribadi juga masih banyak yang parkir di sepanjang jalan protokol tersebut meskipun rambu larangan parkir sudah terpasang.

Pantauan Rakcer, Jum’at (31/7), becak nampak santai melintas di Jalan Siliwangi pada jam larangan. Padahal, rambu larangan masih terpasang di pintu masuk jalan Siliwangi.

Begitu juga rambu larangan parkir yang masih saja dilanggar oleh pengguna jalan. 

Bahkan, di depan Gedung DPRD Kota Cirebon pun masih ada saja mobil yang parkir walaupun rambu larangan parkir berada tepat di depannya.

Kondisi ini mengundang kritikan dari anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana. Menurutnya, rambu yang sudah terpasang harus dipatuhi oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.

“Ya memang harusnya dipatuhi. Untuk apa rambu dipasang kalau memang bukan utuk dipatuhi,” ujarnya.

Dijelaskan Ruri, pihaknya mempertanyakan kinerja petugas lapangan Dishubinfokom Kota Cirebon. Sebagai leading sector, Ruri menegaskan, seharusnya Dishub melakukan tindakan tegas kepada para pelanggar.

“Kemana para petugs Dishub di lapangannya kalau begini. Itu kan tugas dan wewenang mereka untuk melakukan penindakan karena memang tupoksinya seperti itu. Kalau kejadian ini masih terus berlangsung, bisa dikatakan petugas Dishub tidak bekerja dengan baik dong,” sindirnya.

Ruri menyebutkan, diperlukan ketegasan dari pimpinan daerah untuk memantau kinerja bawahannya. 

Dia juga mempertanyakan fungsi dari rambu lalu lintas yang terpasang sepanjang jalan Siliwangi.

“Penindakannya seperti apa sudah memang rambu-rambu tuh. Apa itu cuma hiasan saja dipasang? Kalau memang mengembalikan ke fungsinya, ya sudah lakukan penindakan kepada pengguna jalan yang melanggar,” tandasnya.

Sementara itu, anggota komisi A lainnya, Yayan Sopyan menyatakan, pihaknya masih akan terus membahas rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum. 

“Ya memang kita akan terus membahasnya karena selama ini tidak jelas becak boleh melintas dan dilarang melintas dimana saja. Itu yang masih akan kita dalami di dalam rapat pansus,” terangnya.

Selain pengaturan zona lintasan, Yayan juga mengemukakan akan menyantumkan aturan tegas dalam perda tibum.

“Kalau ada becak yang masih melintas di wilayah yang dilarang, maka dipersiapkan juga sanksinya seperti apa. Karena becak juga menjadi salah satu penyebab kemacetan dan banyak juga tukang becak yang seenaknya melintas,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Cabai Turun, Harga Daging Masih Tinggi

PABUARAN – Meskipun Lebaran telah berlalu, namun harga daging sapi, kambing dan ayam di sejumlah pasar tradisional masih tinggi.

Pantauan Rakcer di pasar tradisional yang ada di wilayah Cirebon Timur (WTC), harga daging sapi Rp120.000 per kilogram. Padahal, harga normalnya Rp100.000 per kilogram. Sementara, harga daging kambing Rp110.000 per kilogram dari harga harga normal Rp 85-90 ribu rupiah per kilogram. Harga daging ayam sendiri masih Rp35.000 per kilogram dari harga normal yang biasanya hanya antara Rp 25-28 ribu rupiah per kilogram.

Salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Sindanglaut, Nur, mengungkapkan, harga daging ayam, daging sapi, dan daging kambing masih terlalu tinggi. Penyebabnya, masih tingginya permintaan pasar membuat stok daging mengalami kekurangan.

“Harga daging masih tinggi, karena musim orang hajat, jadi stok di agennya juga terbatas, makanya mahal,” ungkap Nur kepada Rakcer, Jumat (31/7).

Berbeda dengan harga daging, beberapa harga bahan-bahan kebutuhan pokok atau sembako di pasar-pasar tradisional tersebut malah mengalami penurunan yang hanya kisaran 200-500 rupiah saja.

Di antaranya ialah beras yang semula Rp9.500 per kilogramnya menjadi Rp9.000 per kilogram, telur ayam yang semula Rp20.000 per kilogram menjadi Rp19 500 per kilogram. Sementara gula pasir tidak mengalami penurunan yakni Rp12.000 per kilogram, dan gula merah masih tetap Rp13.000 per kilogram.

Salah satu pedagang beras di Pasar Tradisional Pabuaran, Alfiah (40) hal tersebut disebabkan karena jumlah konsumen yang banyak  mengalami penurunan. Dikarenakan pemudik yang pulang kampung telah kembali lagi ke perantauannya. 

“Penurunan ini mungkin disebabkan karena permintaan konsumen menurun, makanya harga juga turun meski tidak terlalu banyak penurunannya,” jelasnya.

Sedangkan, harga cabai pasca lebaran tahun ini telah mengalami penurunan yang sangat besar, yakni dari haraga yang saat Lebaran mencapai ke angka 70 ribu rupiah per kilogram. Khususnya, cabai merah dan cabai rawit, sekarang menjadi Rp 16 ribu per kilogram untuk cabai merah, dan Rp 30 ribu rupiah untuk cabai rawit per kilogram. Sedangkan, untuk cabai hijau sekarang hanya Rp15.000 per kilogram dari yang harga sewaktu lebaran mencapai Rp 25 ribu rupiah per kilogram. (kim)

FOTO : KIM ABDURROKHIM/RAKYAT CIREBON

TURUN.Berbeda dengan harga daging, harga sembako di pasar tradisional mengalami penurunan, kemarin.

Baca Selanjutnya »

19 Tahun Idap Hydrocepalus, Keluarga hanya Bisa Pasrah

Sudah hampir 19 tahun, Suwendo mengidap penyakit hydrocepalus. Hingga kini, warga yang tinggal di Blok Manis 2 RT03/03 Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura ini hanya bisa pasrah dengan penyakit yang diteritanya itu.

KECERIAAN tampak di wajah Suwendo. Saat wartawan koran ini datang kediamannya, Sewendo yang kala itu mengenakan kaos hitam sedang berada di teras rumah.

Seolah tidak sedang mengalami sakit serius, pria yang mengidap penyakit hydrocephalus sejak usia dua bulan itu asyik bersenda gurau dengan saudaranya.

Suwendo memang hanya sesekali keluar rumah dengan merangkak. Biasanya, Suwendo hanya bisa terbaring di tempat tidur.

Menurut pengakuan Carini, ibu Suwendo, pihaknya tidak bisa membawa anaknya berobat karena keterbatasan biaya. “Saya sudah lama ditindal suami, jadi saya gak kuat untuk membiayai berobat,” katanya.

Dikatakan Carini, jangan kan untuk biaya perawatan di rumah sakit, untuk biaya sehari-hari saja masih sulit. 

Carini mengaku hanya bisa pasrah dan mengharapkan adanya uluran tangan dari pemerintah dan kepada dinas terkait untuk meringankan beban Suwendo.

Diakui Carini, selama ini ada bantuan dari warga dan donatur tetapi bantuan sembako. “Setelah memberi bantuan setelah itu gak ada kelanjutannya,” ujarnya.

Padahal, sambungnya, dirinya ingin mengobati anaknya dan berharap bisa sembuh.

Sementara itu, Suwendo sendiri masih bsia berkomunikasi, tetapi tidak seperti orang kebanyakan. Saat ditanya masalah cita-cita, Suwendo dengan jelas mengungkapkan dirinya ingin menjadi kiai atau ustad.

“Saya setiap hari tidur saja, bosen ya keluar rumah,” ungkap Suwendo.

Selama dirinya mengidap penyakit tersebut, dirinya memang sama sekali tidak mengenyam pendidikan formal maupun non formal seperti layaknya kebanyakan orang seusaianya.

Suwendo mengaku ingin sembuh dari sakit yang dideritanya sejak bayi itu. “Saya ingin sembuh tetapi tidak bisa berobat,” tutupnya. (kim)

FOTO : KIM ABDURROKHIM/RAKYAT CIREBON

INGIN SEMBUH. Suwendo (tengah) selama 19 tahun mengidam penyakit hydrocephalus tetapi tidak mampu berobat, kemarin.

Baca Selanjutnya »

Harga Garam Anjlok, Petani Merugi

PANGENAN – Petani garam mengeluhkan turunnya harga garam yang terus merosot. Saat ini harga garam
Dihargai Rp200/Kg dan itupun diprediksi akan terus jatuh saat musim kemarau yang terjadi saat ini.
Salah seorang petani garam asal Desa Rawaurip KEcamatan pangenan, Leman menagku jika pihaknya merugi dengan harga garam yang terus merosot. “Panen tahun ini kami jelas merugi, yak arena harganya terus turun,” keluhnya.
Dikatakan, bukan hanya dirinya saja, melainkan ratusan petani yang ada di desanya juga memngalami hal yang sama. Hal itu kata dia, dikarenakan seolah-olah selalu dipermainkan terus-terusan oleh para tengkulak yang membeli garam-garam mereka.
“Sehingga kami merasa dipermaiankan oleh para tengkulak. Sebab selain para petani garam tidak mengetahui standaritas harga garam, kami juga telah tersangkut bon atau hutang yang telah mengikat ratusan petani di desa kami,” jelasnya.
Dijelaskan, sebelum melakukan panen, para petani garam di desanya tersebut, bon terlebih dahulu kepada tengkulak. Sehingga, kata dia, setelah memanen garam, para petani harus menjual garam tersebut kepada tengkulak tersebut dan tidak boleh dijual ke orang lain. “Emang kebanyakan begitu sih, padahal mah bonnya paling juga kisaran Rp200-500 ribu, tapi karena sudah ngebon, akhirnya mau tidak mau hasil panennya dijual ke tengkulak,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Asmali. Dirinya hanya bisa mengharapkan kepada pemerintah agar bisa menangani keluhannya dan ratuan petani garam terkait harga garam yang terus-terusan mengalami penurunan karena merasa dipermainkan atau hal lain. “Kami sekarang hanya bisa berharap agar harga garam bisa stabil, sekarang yang harganya terus-terusan dipermainkan oleh para tengkulak, akhirnya kami juga karena hal itu hampir sama sekali tidak mendapatkan untung,” tegasnya.
Padahal, kata dia, awal-awal petani garam memanen hasil panennya pada awal bulan Juni lalu, harga garam pada saat itu masih Rp400/kilo, akan tetapi tidak lama kemudian,  mengalami penurunan hingga menjadi Rp350/perkilogram. “Dan penurunan ini  terus terjadi hingga sekarang. Dua hari lalu harga garam perkilonya masih 225 perak,  dan pada hari ini sudah turun lagi menjadi Rp200 perak perkilo, dan mungkin akan terus turun lagi,” tandasnya. (kim)

FOTO : KIM ABDURROKHIM/RAKYAT CIREBON
MERUGI. Harga garam yang terus anjlok membuat petani garam asal Desa Rawaurip merugi.

Baca Selanjutnya »

Minim Fasilitas, Nelayan Keluhkan PPI Gebang

GEBANG– Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon terlihat sepi dan telantar, kemarin.
Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, sepinya PPI Gebang karena tempat tersebut dari awal pembangunan pada tahun 2005 lalu hingga sekarang tidak ditempati oleh para nelayan setempat.
Para nelayan beralasan, PPI tersebut lokasinya jauh dari dermaga. Ditambah lagi, fasilitas PPI Gebang tidak lengkap.
Ketua LSM Sampan, H Mustofa Effendi mengatakan, PPI tersebut memang sepi sejak berdiri.
Hal itu, sebut Mustofa, bukan dikarenakan para nelayan tidak mau menempati PPI tersebut, akan tetapi karena fasilitas di PPI itu yang tidak lengkap.
“Nelayan juga melihat fasilitas dan kondisi di PPI itu. Akhirnya mereka  enggan melakukan aktivitas pelelangan ikan di sini. Dari awal perencanaan pembangunan PPI, kita juga tidak dilibatkan,” ujarnya.
Sebenarnya, kata Mustofa, pihaknya siap pindah ke PPI Gebang akan tetapi kondisinya tidak memungkinkan. “Air saja tidak ada jadi malas untuk menempatinya,”  katanya.
Terkait hal itu, pihaknya juga sudah menyampaikan keluhannya dan para nelayan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan kepada Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon 2 bulan lalu.
Laporan itu, sambungnya, meliputi kekurangan dan yang harus diperbaiki PPI sehingga bisa secepatnya difungsikan.
“Tapi hingga kini, tidak ada respons sama sekali dari DKP maupun anggota DPRD sampai sekarang,” jelasnya.
Sehingga, pihaknya dan para nelayan hanya bisa menunggu dan pasrah dengan peraturan dari UPT PPI dan menunggu tindakan dari pemerintah. “Kami juga kan bisa dikatakan capek untuk mengurusi ini, kita hanya bisa menunggu pengertian dan tindakan dari pemerintah terkait keluhan ini,” pungkasnya. (kim)
FOTO : KIM ABDURROKHIM/RAKYAT CIREBON
TAK BERFUNGSI. Nelayan Gebang kembali mengeluhkan PPI Gebang yang tidak berfungsi, kemarin.

Baca Selanjutnya »

APTRI Minta Pengawasan Gula Impor Diperketat

SUMBER– Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor gula dengan kuota lebih dari 600.000 ton di tahun ini.
Atas hal itu, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Barat meminta pemerintah dan instansi terkait memperketat pengawasan peredaran gula rafinasi.
Permintaan itu disampaikan Sekretaris APTRI Jawa Barat, Haris Sukmawan. Menurutnya, pembaharuan regulasi tentang tata niaga gula rafinasi, telah lumayan baik.
Di mana dari industri gula rafinasi langsung memasuk ke industri makanan dan minuman tanpa harus melewati distributor.
“Tetapi hal itu perlu implementasi yang serius dan terkontrol agar rembesan gula impor di pasaran umum bisa dicegah,” kata Haris.
Haris menambahkan, kalangan petani tebu melalui APTRI tengah berkonsentrasi untuk mengawal proses perbaikan sistem produksi gula nasional.
Karena selama ini dinilai masih kurang efisien, sehingga harga jualnya masih lebih mahal jika dibanding gula impor.
“Saat ini kami masih fokus pada masalah efisiensi produksi gula lokal. Maka dari itu, untuk pengawasan peredaran gula impor diharapkan pemerintah serius mengendalikan. Jangan sampai justru malah merajai pasaran,” kata dia.
Ditambahkannya, pada lelang gula periode kedua musim giling 2015 yang digelar APTRI Jabar, harga gula mengalami penurunan jika dibanding pada lelang periode pertama yang dilepas sebesar Rp10.675/kg.
“Harga gula di lelang periode kedua hanya Rp9.550/kg. Tertekan karena adanya dugaan peredaran gula rafinasi yang digunakan untuk OPM (operasi pasar murah, red) selama Ramadan lalu,” tuturnya.
Padahal, kata dia, musim giling 2015 bisa dibilang jadi tahun penentuan bagi keberlangsungan budidaya tebu rakyat di Jabar. Hal itu lantaran pada musim giling beberapa tahun terakhir, banyak petani tebu yang mengalami kerugian akibat produksi tebu menurun, rendemen rendah dan harga jual anjlok.
“Kalau musim giling juga jeblok dari rendemen ataupun harga jualnya, maka target swasembada gula sulit tercapai. Karena yang malah terjadi adalah swasembada gula impor,” katanya.
Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan RI pada kuartal ketiga 2015 telah menerbitkan izin impor raw sugar atau gula mentah sekitar 630.430 ton untuk memenuhi kebutuhan industri gula rafinasi di dalam negeri.

Baca Selanjutnya »

Korban Longsor Gunung Kuda Ditemukan

Pekerja Temukan Tulang Belulang Korban Longsor

DUKUPUNTANG - Setelah tiga bulan tertimbun longsoran, satu dari tiga jasad korban longsor Gunung Kuda di Kecamatan Dukupuntang akhirnya ditemukan, kemarin (29/7).
Pada saat ditemukan, kondisi jasad tinggal tulang belulang, namun masih lengkap dengan pakaian yang dikenakannya.
Menurut informasi yang berhasil dihimpun wartawan koran ini menyebutkan, penemuan tersebut bermula saat seorang operator beko, Raja memindahkan material longsor.
Setelah sekian lama, ia melihat baju serta plastik hitam di dalam tumpukan batu. Lantaran penasaran, ia turun dan melihatnya.
Benar saja, baju yang terlihat adalah milik korban yang tertimbun longsor yang menewaskan enam orang pada tiga bulan lalu.
Selang beberapa lama, petugas kepolisian datang dan membawanya ke RS Gunung Jati Kota Cirebon, guna diidentifikasi.    
Saksi mata, Sutarya (40) mengatakan, pada saat menemukan kaos dan plastik, pihaknya tidak berani untuk menggali lebih dalam sebelum ada pihak kepolisian datang.
“Baru setelah ada petugas, kami menggalinya. Benar saja, kaos yang kami temukan adalah milik salah satu korban longsor," tuturnya saat ditemui dilokasi.
Dikatakannya, korban sudah dalam kondisi tidak dapat dikenali, pasalnya tinggal tulang belulang saja. Namun demikian, melalui baju dan celana yang dikenakan, Sutarya menduga jasad tersebut adalah Edo.    
“Jasad itu mengenakan kaos singlet dan levis biru. Kalau tidak salah itu adalah Edo kernet beko karena pada saat kejadian ia baru saja membeli makan siang. Di tempat penemuanpun masih ada bekas plastiknya,” terangnya.
Lebih jauh dikatakan Sutarya, salah satu tangan jasad tidak dapat ditemukan lantaran banyaknya material yang menimbunnya.
Untuk menemukan salah satu anggota badannya serta dua jasad lainnya, pencairan akan terus dilakukan.
Menurut Kuwu Desa Cipanas,  Banu Rangga menjelaskan, selain menemukan jasad korban, pihaknya juga menemukan kunci motor serta uang sebanyak Rp53 ribu.
“Kita temukan beberapa barang juga. Pencarian akan terus berlanjut hingga dua korban lainnya ditemukan,” terang dia.
Kapolres Cirebon AKBP Chiko Ardiwiatto melalui Kapolsek Dukupuntang, AKP Sudarman membenarkan ditemukannya korban longsor.
Untuk mengungkap identitas jasad tersebut, pihaknya harus mengidentifikasi terlebih dahulu dengan melalui tes DNA dan identifikasi pakaian yang dikenakan korban.
“Kita temukan satu jasad yang sudah tinggal tulang saja. Saat ini sedang dalam proses identifikasi dokpol di RS Gunungjati,” tandasnya.    
Perlu diketahui, longsornya Gunug Kuda di Kecamatan Dukupuntang, pada (26/4) lalu, yang menewaskan enam orang, dua orang diantaranya hingga kini belum ditemukan.

Baca Selanjutnya »

Dispenda, Gelar Operasi Terpadu

 

***Genjot PAD dengan Operasi dan Bayar Pajak Kendaraan di Tempat

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Pelayanan Dispenda Kabupaten Cirebon 2 Ciledug melakukan operasi terpadu dengan menggandeng pihak kepolisian. Langkah itu untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

PENGENDARA yang melintas di Jalan Wahid Hasyim Lemahabang mendadak ramai. Pasalnya, para pengendara khususnya roda dua yang melintasi jalan itu, diberhentikan polisi.
Bagai pengendara yang lengkap surat-suratnya dan masih panjang, diperbolehkan untuk melanjutkan perjalananan. Tetapi, bagi warga yang pajaknya habis, harus memperpanjang dilokasi yang sudah disiapkan oleh petugas berupa mobil kelilingan dan tenda-tenda tempat menunggu antrean.
Selain itu, tidak sedikit warga yang sengaja dan memanfaatkan untuk memperpanjang pajak-pajak kendaraan di mobil keliling itu.
Kabid Pendataan dan Penetapan Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jabar Wilayah Kabupaten Cirebon 2 Ciledug, Tatang Permana mengatakan, operasi tersebut bertujuan untuk memperingati para pengendara agar taat pajak. Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelayanan pembayaran pajak di daerah Lemahabang Kabupaten Cirebon.
Diakui Tatang, pihaknya sengaja melakukan operasi terpadu sesuai dengan instruksi dari Gubernur Jawa Barat untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kegiatan ini bertujuan supaya para pengendara sadar akan pentingnya membayar pajak. Karena banyak para pengendara yang pajaknya tidak diurus, maka dengan ini kami melakukan operasi terpadu,” ungkap Tatang saat ditemui di sela-sela operasi yang dilakukan di Perempatan Desa Cipeujeuh Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, Rabu (29/7).
Pihaknya juga sengaja menyediakan layanan pembayaran pajak yang bekerja sama dengan Samsat.
“Ini juga dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena di Jawa Barat, pendapatan asli daerah disokong dari pajak kendaraan bermotor. Jadi pajak kendaraan bermotor ini cukup signifikan," ujarnya.
Tatang berharap, dengan dilakukannya operasi rutin itu, penunggak pajak setiap tahunnya mengalami penurunan. “Kita akan terus rutin melakukan kegiatan seperti ini setiap sebulan sekali sesuai dengan instruksi Dispenda Jawa Barat,” ujarnya.
Usaha untuk menggenjot pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor, lanjut Tatang terus dilakukan. Salah satu upayanya, sebut Tatang, adalah dengan melakukan rapat di kecamatan.
Kegiatan operasi atau razia terpadu yang dilakukannya tersebut juga, kata dia, juga dilakukan di serentak dilakukan di seluruh Jawa Barat.
“Alhamdulillah dalam razia yang kami lakukan di sini, kami mendapati sekitar 50 persen pengendara yang menunggak membayar pajak, hingga akhirnya kami tindak tegas,” pungkasnya. (kim abdurokhim)
FOTO : KIM ABDURROKHIM/RAKYAT CIREBON
RAZIA. Dispenda menggandeng polisi dan samsat menggelar operasi terpadu pada para pengendara yang tidak taat pajak untuk meningkatkan PAD, kemarin.

Baca Selanjutnya »

SKTM Dilarang Disalah-gunakan

Direktur RSUD Waled, Dr H Boyke Sisprihattono saat menjelaskan tentang SKTM dan BPJS serta Jamkesmas

***Pemerintah telah membatasi kartu SKTM karena diduga disalahgunakan oleh masyarakat yang mengaku miskin

WALED – Karena penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) banyak dipergunakan, akhirnya dengan demikian, pemerintah membatasi SKTM yang dijamin oleh pemerintah tersebut. dengan demikian, pemerintah mengimbau kepada semua masyarakat agar tidak menganggap mudah perawatan pasien di rumah sakit.

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Direktur (Wadir) RSUD Waled Bidang Umum dan Keuangan, Ali Mugayat, kepada Rakcer mengungkapkan bahwa, sejak bulan April 2015 lalu,  penerimaan pasien yang menggunakan SKTM sudah dibatasi, penggunaan SKTM itu dikhususkan hanya untuk pasien ibu hamil. Selain itu tidak bisa. “Sejak beberapa bulan lalu, SKTM hanya digunakan untuk orang hamil atau melahirkan, intinya sudah dibatasi,” ungkap Ali kepada Rakcer saat ditemui di ruangannya.

Dikatakannya, hal itu juga jika dilihat dari tunggakan Jamkesmas dan SKTM RS Waled terhadap pemerintah sebesar 2,5 Miliar. Tunggakan itu terhitung sejak awal bulan Januari 2015 lalu, dan hingga sekarang belum terbayarkan.

“Dari awal Januari 2015 hingga saat ini, tunggakan jamkesmas dan SKTM RS Waled ke Pemkab Cirebon sudah mencapai Rp 2,5 miliar dan belum dibayar. Sebagian besar jumlah itu, 70 persennya adalah pasein ibu melahirkan. Maka aturan itu sudah jelas, dan kalau pihak rumah sakit tidak mengikuti aturan tersebut, kemana rumah sakit akan melakukan klaim. Pihak rumah sakit juga akan melakukan crosscek ke rumah pasien apakah memang mereka warga miskin atau pura-pura miskin, kalau mereka miskin, mungkin kami juga akan bebaskan biaya,” katanya.

Sementara itu, Direktur RSUD Waled, Dr H Boyke Sisprihattono, kepada Rakcer menambahkan bahwa, terkait pentingnya perisapan dini yang harus dilakukan masyarakat yang akan menjadi peserta BPJS, kata dia, harus terdaftar sebegai peserta minimal satu bulan sebelumnya.

 “Masyarakat kita tuh terkesan seperti istilah ‘Sadikin’, karena sakit sedikit, pura-pura miskin lalu membuat SKTM dan dadakan jadi peserta BPJS. Dan saya tegaskan, untuk saat ini, BPJS baru bisa digunakan setelah sebulan kartu itu terbit. Dan untuk SKTM atau jamkesmas, mulai April kemarin, dibatasi hanya untuk menangani ibu hamil,“ jelas Boyke. (kim)

FOTO : KIM ABDURROKHIM/RAKYAT CIREBON

Baca Selanjutnya »

Bayi Baru Lahir Harus Jadi Peserta BPJS

Boyke Himbau Masyarakat Segera Daftar Jadi Peserta BPJS

*** Direktur RSUD Waled, Dr H Boyke Sisprihattono mengimbau kepada masyarakat agar segera mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS

WALED – Meskipun Kartu BPJS merupakan milik pemerintah, akan tetapi BPJS juga memiliki aturan dengan asuransi swasta lain. Dengan demikian, Masyarakat diimbau sejak dini agar mempersiapkan diri untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS. 

Hal itu seperti yang diungjkapkan oleh Direktur RSUD Waled, Dr H Boyke Sisprihattono, kepada Rakcer mengungkapkan bahwa, untuk pihaknya menghimbau untuk semua masyarakat harus segera mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS.

“Dan selain pasien yang darurat,  yang harus diperhatikan masyarakat juga, pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit, maka harus menyertakan surat rujukan dari puskesmas terlebih dahulu, dan jika punya kartu BPJS, tapi belum sebulan, maka akan terdaftar sebagai pasien umum,” ungkap Boyke kepada Rakcer saat ditemui di ruangannya.

Dikatakannya, Meskipun pasien menganggap emergency, jika pasien tersebut tidak disertakan surat rujukan dari puskesmas, kemudian ketika di IDG hasil diagnosanya bukan kategori emergency, maka pasien itu, kata dia, dikategorikan sebagai pasien umum.

“Hal ini yang kadang memang masyarakat belum tahu tentang aturannya. hingga akhirnya menyalahkan pihak rumah sakit. Padahal, klaim tidak akan diterima oleh BPJS jika menyalahi aturan. Dan untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan berencana proses persalinannya menggunakan BPJS, kami sarankan, jika belum mendaftarkan calon bayinya sebagai peserta BPJS, maka harus daftarkan terlebih dahulu calon bayi iyu,” terangnya.

Hal itu dilakukan, selain karena agar proses persalinan dan perawatan ibu melahirkan ditanggung BPJS, juga, kata dia, biaya perawatan sang bayi  setelah persalinan juga menjadi tanggungan BPJS. “Dan jika tidak, maka perawatan sang bayi akan dianggap sebagai pasein umum, meski ibunya jadi peserta BPJS. Asuransi kesehatan tidak ada yang berani membiayai sang bayi, karena belum bisa dipastikan apakah biaya perawatan bayi akan besar atau kecil, yang terkadang bisa mencapai ratusan juta. Namun BPJS bisa melakukannya, tapi harus melalui aturan main yang berlaku,” pungkasnya. (kim)

Baca Selanjutnya »

Raya Kupat

***Melihat Tradisi Raya Ketupat di Buntet Pesantren

Siapkan Ribuan Ketupat, Membuatnya dalam Kondisi Puasa dan Suci

Setelah berakhirnya Lebaran Idul Fitri, ternyata sebagian umat Islam banyak yang merayakan Raya Ketupat. Yakni, tradisi setelah berpuasa di bulan Syawal dengan memakan ketupat.

TRADISI Raya Ketupat ini setiap tahunnya dilakukan masyarakat Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Menurut cerita masyarakat setempat, tradisi makan ketupat setelah puasa Syawal sudah berlangsung sejak zaman penyebaran Islam di tanah Jawa oleh Wali Songo. 

Tradisi Raya Ketupat tersebut banyak diyakini oleh warga sekitar sebagai tradisi yang penuh dengan makna dan filosofi kerukunan antar umat beragama. Ditambah lagi, tradisi tersebut juga diyakini penuh dengan keberkahan bagi siapa saja yang menjalankannya.

Salah seorang kiai sepuh yang ada di Buntet Pesantren KH Hasan Syafi'i mengatakan, tradisi Raya Ketupat atau Lebaran Syawalan merupakan tradisi warisan dari Wali Songo yang masih ada dan selalu dilakukan oleh warga sekitar Buntet hingga saat ini.

“Tradisi ini akan terus dipertahankan hingga generasi yang akan datang. Sebelum kita lakukan Raya Kupat, kita terebih dahulu melakukan puasa Syawal setelah hari raya Idhul Fitri kemarin, Raya Ketupat ini dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal,” terangnya.

Dikatakan Kiai Hasan, tradisi Raya Ketupat di sebut masyarakat sebagai Lebaran kedua.

“Tradisi ini dilakukan sejak berdirinya pesantren dan dilakukan hingga saat ini bahkan sejak penyebaran agama Islam oleh Wali Songo,” ungkap KH Hasan, Jumat (24/7), saat ditemui di kediamannya di Pondok Pesantren Buntet.

Dikatakan Kiai Hasan , ketupat diartikan sebagai simbol kalepatan atau kesalahan kata-kata.

Dengan demikian, sambungnya, sampai sekarang tradisi Raya Ketupat itu dijadikan sebagai momen untuk mempererat tali silaturahim setelah hari raya Idhul Fitri. 

Dalam tradisi yang dilakukan setiap tahun tersebut, kata dia, ada sekitar 2 ribu ketupat yang dibuat oleh para santri di asrama yang diasuhnya.

Untuk proses pembuatannya, sambung Kiai Hasan, dengan cara atau harus dibarengi dengan melakukan puasa dan membaca salawat nabi dan dalam keadaan suci atau punya air wudu.

“Makanya ketupat itu jadi barang rebutan oleh santri dan warga, karena memiliki keberkahan. Semua ketupat dibagikan ke jamaah dan masyarakat sekitar serta santri. Tradisi ini ada dilakukan di setiap pesantren,” pungkasnya. (Kim Abdurakhim)

FOTO : KIM ABDURROKHIM/RAKYAT CIREBON

Baca Selanjutnya »

Halal Bihalal

***Halalbihalal di Tiga Desa, Bupati Bangun Masjid Jami'

ASTANAJAPURA- Tiga Desa di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, yaitu Desa Mertapada Kulon, Mertapada Wetan dan Sidamulya menghelat acara halalbihalal, kemarin. 

Kegiatan yang dihadiri ribuan warga ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Al-Makmur Desa Mertapada Kulon.

“Ini merupakan acara tiga Desa, Desa Sidamulya, Mertapada Wetan dan Desa Mertapada Kulon. Acara ini juga sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Al-Makmur Mertapada Kulon yang dilakukan oleh Pak Bupati Cirebon,” ungkap Ahmad Jaelani.

Dikatakan Jaelani, masjid yang sudah lama diidam-idamkan warganya itu direncanakan akan menjadi masjid yang bukan hanya digunakan sebagai beribadah saja, akan tetapi bisa digunakan oleh masyarakat sebagai wisata religi. 

“Dan ini adalah tujuan utama kami, selain karena masjid ini sudah dikatakan tua, renovasi masjid ini juga diharapkan akan menjadi masjid yang juga dijadikan sebagai wisata religi masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs H Sunjaya Purwadi Sastra MM MSi mengatakan, pihaknya sangat mendukung adanya acara halalbihalal yang juga dilakukan sekaligus sebagai acara peletakkan batu pertama pembangunan masjid Jami Al-Ma’mur Desa Mertapada Kulon.

”Dalam kesempatan ini, kita melakukan acara halalbihalal. Kedua kita melakukan peletakkan batu pertama pembangunan masjid Jami Al-makmur desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura,” ungkap Sunjaya.

Halalbihalal, kata dia, merupakan tradisi rakyat Indonesia pada umumnya melaksanakan halal bihalal setelah kita melaksanakan puasa dan Lebaran. 

“Sehingga pada saat tiba hari raya ini kita melaksanakan acara halalbihalal, dan dalam kesempatan acara ini kita bisa saling memafkan satu sama lain, mempererat silaturahmi dan Insya Allah dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah SWT,” jelasnya.

Dan terkait dengan pembangunan masjid, kata dia, masjid bisa dijadikan sebagai pusat informasi dan komunikasi warga dan juga dijadikan sebagai tempat wisata religi. 

“Kita sadari bersama bahwa masjid harus kita makmurkan bersama dan kita besarkan. Masjid bukan hanya digunakan sebagai sarana ibadah saja, melainkan masjid juga bisa digunakan sebagai pusat informasi dan komunikasit, khususnya bagi umat Islam,” pungkasnya. (kim)

Baca Selanjutnya »

BMKG Imbau Warga Jangan Panik

**Sebagian besar warga Cirebon merasakan getaran gempa yang terjadi pada pukul 01:12:28 WIB

CIREBON – Gempa bumi mengguncang Provinsi Aceh. Letak pusat gempa berada di Kabupaten Aceh Jaya dengan kekuatan 5.1 skala richter (SR). Berdasarkan informasi dari situs Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Senin (23/3), gempa itu terjadi pada pukul 01:12:28 WIB dengan kedalaman 10 Km di bawah laut. Titik gempa berada 711 km Barat Daya Kabupaten Aceh Jaya, Aceh.
Gempa tersebut dipastikan BMKG tidak berpotensi tsunami. Namun belum diketahui akibat dari gempa tersebut. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Forecaster BMKG Stasiun Majalengka Jawa Barat, Ahmad Faa Iziyn kepada Rakcer mengungkapkan bahwa guncangan yang terasa di Wilayah III Cirebon, Jawa Barat, tak hanya berasal dari gempa berkekuatan 5,1 SR di Aceh saja, akan tetapi guncangan itu juga berasal dari gempa berkekuatan 4,9 SR yang terjadi di wilayah Tegal Jawa Tengah yang terjadi pada pukul 01.05 WIB, Senin (23/3).
"Gempa terjadi bukan hanya di Aceh saja, melainkan di Tegal Jawa Tengah yang terjadi pada pukul 01.05 WIB, Senin (23/3) dengan kekuatan 4,9 SR. Pusat gempa terjadi di darat, 4 kilometer Barat laut,Tegal, Jawa Tengah," ujar Ahmad Faa Iziyn kepada Rakcer saat dikonfirmasi melalui telepon Senin (23/3).
Dikatakannya, saat kejadian gempa, getarannya tak berlangsung lama. Akan tetapi menurutnya guncangan yang diakibatkan oleh gempa tersebut cukup kuat, sehingga lantai dan benda-benda bergerak. Menurutnya, gempa yang terjadi di Jawah Tengah tersebut terjadi sebelum lindu yang di Aceh Jaya.
Menurutnya, gempa yang terjadi di kedua tempat tersebut juga bisa dipastikan tidak akan menimbulkan terjadinya tsunami da gempa susulan. Dengan demikian juga dirinya menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak panic. “Dan gempa dengan kekuatan ini di kedua tempat kemungkinan kecil tidak menimbulkan trsunami dan gempa susulan. Saya himbau kepada semua masyarakat khususnya yang ada di Wilayah III Cirebon agar tidak panic,” jelasnya.
Dikutip dari laman www.bmkg.go.id, gempa berkekuatan 5,1 SR tersebut mengguncang wilayah Aceh sekira pukul 01.12 WIB. Pusat gempa berada di 2,54 Lintang Utara dan 89,69 bujur timur. Posisi gempa berada di 711 kilometer barat daya Kabupaten Aceh Jaya dengan kedalaman pusat gempa, yaitu 10 kilometer dan tidak berpotensi terjadinya tsunami.
Lokasi tepat gempa berada di 2.54 LS - 89.69 BT. Lokasi itu juga 712 Km dari Barat Daya Kabupaten Sumeulue, Aceh; 721 Km Barat Daya Kabupaten Aceh Besar, Aceh; 709 Km Barat Daya Banda Aceh, Aceh dan 2.135 Km Barat Laut Jakarta. (kim)

Baca Selanjutnya »

Pasca Banjir Warga Sambut Bantuan

***Warga Korban Banjir Cipeujeuh Terima Bantuan dari Para Dermawan
LEMAHABANG – Banjir yang menerjang beberapa kecamatan yang ada di Wilayah Timur Cirebon menimbulkan banyak dampak, salah satunya seperti jalan rusak, infrastruktur, dan barang-barang milik warga rusak yang diakibatkan oleh banjir. Sepereti yang terjadi di Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon yang pada saat banjir banyak bangunan yang rusak diterjang banjir.
Dan pasca diterjang banjir besar beberapa hari lalu, warga Desa Cipeujeuh Wetan menyambut baik berbagai bantuan dari beberapa instansi, mereka juga mendapatkan perhatian serius dari para dermawan dan unsur instansi, baik yang ada di wilayah Kecamatan Lemahabang maupun di tingkat Kabupaten dan Kota Cirebon.
Berbagai bantuan dari berbagai diberiikan oleh warga desa Cipeujeuh Wetan, bantuan pertama diterima pemerintah desa (pemdes) setempat dari dinas social (Dinsos) Kabupaten Cirebon berupa 1,5 kwintal beras dan kebutuhan pokok lainnya yang digunakan untuk dapur umum warga. sedangkan bantuan pengobatan gratis yang diikuti oleh warga korban banjir di Desa Cipeujeuh Wetan diberikan oleh keluarga besar Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Kota Cirebon dan Puskesmas Sindanglaut di dua posko terpisah pada hari Sabtu (21/3).
Kuwu Desa Cipeujeuh Wetan Suprapto kepada Terbittop mengucapkan banyak terimakasih kepada para dermawan dan beberapa instansi yang telah banyak memberikan bantuan kepada warganya yang telah mengalami musibah bencana banjir besar. Dibeberkan Suprapto, adapun sumbangan bantuan yang diterima pihaknya selain dari Dinsos Kabupaten Cirebon, namun juga terdapat dari para dermawan dan instansi di wilayah Desa Cipeujeuh Wetan.
"Kami paketkan semua bentuk bantuan dari para dermawan, bantuan pun langsung kami berikan kepada warga yang berhak dan membutuhkan," ungkap Suprapto kepada Rakcer Sabtu (21/3).
Ketua RT 31 RW 07 Desa Cipeujeuh Wetan, dimana dengan kepedulian dan bantuan yang diberikan oleh para dermawan kepada para warganya jelas sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya.
"Dengan semua bantuan ini, jelas sangat meringankan beban warga kami, semuanya sangat bermanfaat dan dapat memberikan dukungan moril kepada warga.Semoga semua perbuatan baik para dermawan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah," jelasnya.
Sementara itu, Ketua BSMI Kota Cirebon, Dr Wizhar Syamsuri dalam kesempatannya saat memberikan pelayanan pengobatan kepada korban banjir,  kepada media mengatakan bahwa rombongannya kali ini terjun ke Desa Cipeujeuh Wetan bertujuan jelas dalam rangka melaksanakan misi kemanusiaan, yakni memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada warga korban banjir.
"Kami ke sini yah jelas untuk memberikan pelayanan optimal kepada warga korban banjir Cipeujuh, BSMI Kota Cirebon menerjunkan empat dokter yang terdiri dari dua dokter spesialis dan dua dokter umum. Selain itu rombongan kami juga melibatkan  lima apoteker, lima perawat, dan tiga paramedis lainnya,” jelasnya.
Keterlibatan organisasinya dalam misi kemanusiaan ini diakuinya sebagai salah satu bentuk kepedulian antara sesama manusia, hal tersebut menurutnya pun menuntun rasa kesetia-kawanan antar sesama unsur masyarakat. "Dan misi ini juga kami jadikan sebagai bentuk kepedulian dan rasa kasih antar sesama, lebih dari itu semoga apa yang kami lakukan saat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (kim)

Baca Selanjutnya »

Warga Tagih Janji Bina Marga

***Bupati Sunjaya harus segera mengkoordinasikan dinas terkait untuk segera melakukan eksen concern program kampanye Jago-Jadi untuk percepatan pembangunan infrastruktur WTC.
GEBANG – Lambatnya pengerjaan perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon, khususnya diwilayah Cirebon Timur (WTC) salah satunya di ruas jalan Gebang – Waled dikeluhkan oleh aktivis WTC. hal itu seperti juga yang dieluhkan oleh salah satu tokoh masyarakat Gebang, H Dade Mustofa Efendi yang mengungkapkan bahwa musim hujan menjadi alasan klasik yang seolah-olah menjadi pembenaran, akan tetapi justru di musim hujan seperti ini lah banyak terjadi jalan rusak karena ada genangan air di jalan dan sering menimbulkan kecelakaan yang bisa saja mengakibatkan korban jiwa.
“Ini harus menjadi pertimbangan bagi instansi terkait untuk memulai perencanaan dengan baik. Jika perencanaannya sudah matang jauh-jauh hari sebelum musim hujan tiba, maka begitu hujan sudah berkurang bisa langsung eksen menjalankan program perbaikan, tentunya dengan melakukan skala prioritas bagi wilayah yang rusak parah,” ungkap seseorang yang akrab disapa Haji Dade kepada Rakcer.
Haji Dade yang juga merupakan aktifis komite pemekaran Cirebon Timur (KPCT) itu juga mengaku bahwa beberapa waktu lalu dirinya dan beberapa aktivis WTC lain telah melakukan dialog dengan pihak Bina Marga, dan diperoleh gambaran bahwa ruas jalan Gebang - Waled akan segera dilaksanakan pada bulan Maret ini. “Kami juga bersama dengan aktifis lain sebenarnya sudah melakukan dialog bareng dinas Bina Marga, saat itu mereka berjanji akan segera melakukan perbaikan jalan pada bulan maret ini,” ujuarnya.
Pantauan  wartawan Koran ini di lapangan, ruas jalan Gebang –Waled, khususnya di sekitar pasar Gebang, memang terlihat kerusakana jalan memang parah, hal itu disebabkan oleh padatnya jalan dengan aktivitas kendaraan berat  seperti dump truck yang sampai saat ini tidak pernah ada penertiban oleh dinas terkait(Dishub- red), terlebih di musim hujan juga mengakibatkan kondisi jalan terdapat banyak lubang dan genangan, sehingga berakibat makin besarnya lubang dengan genangan air yang juga menjadi penyebab rusaknya jalan.
 Selain itu, adanya kepadatan jalan juga disebabkan karena adanya bangunan pasar sementara yang memakan trotoar dan badan jalan, sehingga akses jalan  bagi pengendara sangat sempit. Hal ini juga tidak luput menjadi perhatian beberapa aktiufis dan juga warga sekitar.
“Nah, ini juga masalah yang setidaknya menjadi penyumbang kerusakan jalan di sepanjang Gebang – Pabuaran, dump truk yang beraktivitas 24 jam tidak pernah ditertibkan, padahal kadishub-nya pernah berjanji kepada kami untuk menertibkannya, nyatanya sampai sekarang tidak ada eksennya,” tegas Dade.

Selain itu juga, menurutnya ada ketidak-jelasan pembangunan Pasar Gebang yang sampai saat ini mankrak juga membuat akses jalan terganggu dan tidak lancar, sehingga jalan berlubang akan semakin besar dan genangan air makin banyak.
Menyikapi hal tersebut, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan konsultasi kepada dinas terkait, baik Bina Marga, Dishub, maupun Disperindag. Karena menurutnya, untuk mengatasi keruwetan di sekitar Pasar Gebang diperlukan kerjasama dan sinergitas berbagai instansi terkait.
Karena jika hal ini dibiarkan dan tidak segera ditangani, menurutnya bukan mustahil akan memicu protes warga untuk turun kejalan, serta menghindari pihak-pihak yang mengambil keuntungan sepihak dari kondisi ini.
Dengan demikian dirinya berharap agar Bupati Sunjaya bisa mengkoordinasi dinas terkait. “Kami berharap pa Bupati Sunjaya selaku top leader di Kabupaten Cirebon, harus segera mengkoordinasi dinas terkait untuk segera melakukan eksen perbaikan jalan Gebang -  Pabuaran dan pembenahan sekitar Pasar Gebang, yang menjadi concern program kampanye Jago-Jadi untuk percepatan pembangunan infrastruktur WTC,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

BPJS Kesehatan Gratis

Ribuan Warga Miskin Dapat
Kartu BPJS Kesehatan Gratis

SUMBER – Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya, terus ditunjukkan. Rabu (18/2), pemkab melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), secara simbolis membagikan sedikitnya 3.008 kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Sumber.
Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Moch Sofyan SH MH menyampaikan, pemberian kartu BPJS Kesehatan kepada ribuan warga Kabupaten Cirebon itu merupakan salahsatu komitmen di bawah kepemimpinan Bupati Drs H Sunjaya Purwadi Sastra MM MSi.
“Ini salahsatu komitmen Pak Bupati kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Sehingga, atas kebijakan Pak Bupati, beban iuran bagi masyarakat kurang mampu itu di-cover APBD Kabupaten Cirebon,” ungkap pria yang akrab disapa Opang itu.
Opang menambahkan, masyarakat yang termasuk dalam kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Cirebon sebanyak lebih dari 61 ribu jiwa.
“Mereka itu semula merupakan peserta Jamkesda, yang berdasarkan SK bupati jumlahnya itu sekitar 61 ribu jiwa. Dari jumlah itu, semuanya di-cover APBD Kabupaten Cirebon, yang jumlahnya sekitar Rp14 miliar,” kata Opang.
Untuk pembagian kartu BPJS Kesehatan bagi peserta PBI itu, lanjut Opang, akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya menargetkan, secepatnya semua masyarakat yang termasuk dalam kategori PBI, bisa menerima kartu BPJS Kesehatan.
“Target tahap selanjutnya, tentu kita ingin secepatnya. Tujuannya, agar masyarakat bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis menggunakan BPJS Kesehatan,” kata dia. Saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan di setiap kecamatan yang dilakukan melalui Puskesmas.
Sementara itu, Kepala Cabang Utama Cirebon, dr A Nandi Wahyu S MM menyampaikan, pembagian 3.008 kartu kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan tahap awal yang dilakukan pihaknya, sebagaimana permintaan Pemkab Cirebon. “Untuk tahap selanjutnya kita menunggu (data peserta) dari pemerintah daerah, baru kita cetak lagi,” katanya.
Disampaikan, untuk besaran iuran bagi peserta PBI sebesar Rp19.250 per bulan. Untuk fasilitas kesehatan sendiri, peserta PBI masuk dalam kelas 3. Atas upaya Pemkab Cirebon untuk mengcover puluhan ribu masyarakat kurang mampu, pihaknya juga turut menyampaikan apresiasi.
“Untuk soal pembayaran, dari pemda menyetor ke BPJS Kesehatan, kemudian kami bayarkan ke puskesmas atau rumah sakit. Kami juga sangat mengapresiasi keseriusan Pemkab Cirebon untuk mengcover biaya jaminan pelayanan kesehatan bagi warganya,” katanya.

Baca Selanjutnya »

Unjuk Rasa Ormas

Unjuk Rasa Ormas Cederai
Pesantren Hafalan Alquran

PALIMANAN – Aksi unjuk rasa massa dari Aliansi Masyarakat Amar Ma’ruf Nahi Munkar (Almanar) di Pondok Pesantren (Pontren) Nurul Qur’an Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dikritik banyak pihak. Setelah sebelumnya lembaga yang menaungi pondok pesantren Rabithah Ma’ahid Islamiy (RMI), kemarin (19/2) giliran Rijalur Ansor yang melayangkan cibiran.
Ketua Rijalur Ansor Kabupaten Cirebon, KH Syarif Hasan Yahya mengatakan, unjuk rasa di pontren yang mengajarkan hafalan Alquran itu telah merusak citra pesantren. Padahal apa yang dituduhkan hanyalah kepada oknum dan tuduhannya masih harus dibuktikan baik di meja fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun pihak kepolisian.
Menurutnya, bila organisasi membawa nama Islam hendaknya amaliahnya bisa menyesuaikan dengan ajarannya. Dalam etika Islam, sambungnya, diajarkan tabayyun atau klarifikasi. Sehingga sebelum melakukan aksi harusnya bisa dipetakan siapa yang dituduh, aksi itu tepat atau tidak, dan tidak menyimpulkan serampangan.
“Kami mengenal Pesantren Nurul Qur’an dikelola Nyai Hj Fatmah bin KH Nawawi, istri dari KH Mahmud. Beliau hafidzah (hafal Qur’an) dan mengajarkan hafalan Alquran. Dan kami warga Kabupaten Cirebon tahu siapa KH Nawawi bapaknya dan siapa KH Mahmud suaminya. Mereka tak ada riwayat sesat. Mereka ulama alim Nahdlatul Ulama (NU),” ujarnya.
Soal tudingan terhadap H Idris, kata dia, harusnya bersifat pribadi, karena justru bukan sebagai pengajar dominan di pesantren itu. Kalaupun dalam kacamata MUI nanti dianggap melenceng, seharusnya bukan tindakan kasar yang harus diberikan.
“Sebagai manusia ada yang melenceng atau bengkok. Maka tugas kita sebagai orang yang tahu dia melenceng ya diluruskan. Tugas kita meluruskan. Bukan dengan ‘kekerasan’ atau unjuk rasa yang seolah-olah seisi pesantren itu salah,” kata dia.

Baca Selanjutnya »