Operasi Ketupat

Selama Operasi Ketupat, Kriminalitas Menurun

KUNINGAN - Selama Operasi Ketupat Lodaya 2015, aksi tindak pidana kejahatan di Kabupaten Kuningan menurun. Begitu pun dengan kecelakaan lalu lintas (laka lantas) mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Operasi Ketupat Lodaya 2014 atau tahun lalu.
Data yang diperoleh, jumlah kecelakaan selama arus mudik lebaran 2014 berkurang dibanding tahun 2013. Satuan lalu lintas mencatat hanya lima kasus kecelakaan.
Kepala Satlantas Polres Kuningan AKP Iwan Setiawan mengatakan, kecelakaan di wilayah Kuningan selama lebaran terdapat lima kasus laka lantas, dengan rincian korban tiga orang meninggal dunia, tiga orang luka berat, satu orang luka ringan. Akibat peristiwa itu, kerugiannya ditaksir Rp 3.700.000 ribu. 
“Mayoritas kecelakaan yang terjadi didominasi kendaraan roda dua,” kata Iwan.
Iwan menjelaskan dibandingkan kecelakaan tahun lalu, angka kecelakaan tahun ini menurun. Pasalnya, di tahun lalu terdapat enam kasus kecelakaan dengan korban 12 orang. Rinciannya, empat orang meninggal dunia, tiga orang luka berat dan lima orang mengalami luka ringan.
“Dari sisi materi juga jauh berkurang, karena tahun lalu kerugiannya mencapai Rp5.500.000,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolres Kuningan AKBP Joni Iskandar mengungkapkan, tindak kriminalitas di wilayah Kuningan selama operasi menjelang dan sesudah lebaran tahun ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari data sejak tanggal 10-25 Juli 2015, ada empat laporan tindak pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) roda dua dan roda empat, satu kasus penganiyaan dan dua kasus pencurian dengan pemberatan.
"Untuk perbandingan tahun lalu, situasi kriminalitas tahun ini jauh lebih baik, karena tahun lalu kriminalitas sangat tinggi. Alhamdulillah sekarang jauh lebih kondusif," kata Kapolres.
Untuk kecelakaan, kata Kapolres, untuk jumlah korban menurun, kecelakaan didominasi oleh sepeda motor. “Kecelakaan yang terjadi tidak ada kaitannya dengan arus mudik hanya disebabkan aktivitas lokal penduduk setempat," jelasnya.
Menurutnya, semuanya diakibatkan karena pengendara maupun penumpang sepeda motor yang tidak mematuhi aturan lalulintas, seperti tidak menggunakan helm. Semua korban tersebut berasal dari masyarakat setempat.
"Hal ini jadi pembelajaran buat kita agar selalu mentaati prosedur keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, himbauan kita agar masyarakat sudah harus mulai merubah kebiasaan yang tidak baik ini karena sangat membahayakan keselamatan kita dan merugikan keluarga kita," pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Lima PSK Diciduk

Nunggu Pelanggan, Lima PSK Diciduk

CILIMUS- Lima orang perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK), terjaring patroli saat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan, sedang melaksanakan razia penyakit masyarakat (pekat) di kawasan obyek wisata Sangkanurip dan Linggajati.
Berdasarkan pantauan, razia yang digelar malam hari mulai 21.00-24.00 itu, target petugas penegak perda tersebut menyisir sejumlah hotel melati dan tempat kos di sekitar objek wisata Linggarjati, Sangkanurip. Dengan seizin pemilik tempat kos dan hotel, petugas mengetuk setiap kamar berpenghuni dengan sopan.
Kelima wanita yang terjaring tersebut adalah Nenden, Kurniasih, Reni Andini, Ratna Sari dan Citra. Mereka ditangkap saat akan saat sedang mangkal sambil menunggu lelaki hidung belang. Ketika petugas meminta KTP para wanita tersebut tidak bisa menunjukkan, tak ada ampun, petugas langsung membawanya ke Kantor Satpol PP untuk didata dan dibina.
Kasat Pol PP Kabupaten Kuningan Deni Hamdani mengungkapkan, razia tersebut merupakan upaya menindak lanjuti laporan dari masyarakat, terkait tempat-tempat yang kerap dijadikan perbuatan yang melanggar etika dan norma di masyarakat. Diantaranya adalah tempat kost dan hotel yang kerap dijadikan tempat mesum pasangan meskipun pada siang hari.
"Kami mendatangi tempat kos dan hotel yang dicurigai kerap menjadi tempat mesum pasangan yang tidak sah. Hasilnya lima wanita yang kami amankan," kata Deni.
Saat berada di kawasan Sangkanurip,  petugas kembali mendapati lima orang PSK yang sedang mangkal di jalan tersebut dan langsung diamankan petugas yang sedang melakukan patroli. Sehingga jumlah PSK menjadi lima orang, dan langsung di bawa kekantor untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.
Disebutkan Deni, mereka yang terjaring razia semuanya telah berusia dewasa dan tidak ditemukan yang masih di bawah umur. Sebagian PSK berasal dari wilayah luar Kabupaten Kuningan seperti Cirebon, Majalengka, Indramayu.
"Mereka yang terjaring kemudian didata dan selanjutnya diberi pembinaan. Untuk memberikan efek jera" jelas Deni.
Dikatakan Deni, razia ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan, kebetulan saat ini Kuningan sedang mempunyai hajat besar yakni sebagai tuan rumah MTQ tingkat Jabar, jadi dirinya ingin terciptanya suasana kondusif di wilayah Kuningan.
“Razia ini rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, bukan karena ada MTQ kita melakukan razia ditempat-tempat hiburan malam,” tandasnya.

Baca Selanjutnya »

Lokasi Esek-esek Ditertibkan

KUNINGAN – Isu maraknya keberadaan Penjaja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Kuningan yang semakin meresahkan masyarakat, mendapat tanggapan khusus dari mantan Bupati Kuningan 2 periode, H Aang Hamid Suganda SSos. Ia berharap agar Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) beserta kepolisian bisa bersinergi mengatasi dan mengevaluasi keberadaan PSK tersebut.
Pernyataan Aang tersebut disampaikan kepada para awak media saat menanggapi isu maraknya PSK di Kabupaten Kuningan yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat, kemarin.
“Mengenai PSK-PSK ini yang saya juga dengar di Kabupaten Kuningan dan juga di daerah-daerah lain, ini tergantung dari komitmen pemerintahannya. Tentunya disini ada Sat Pol PP dan Kepolisian yang harus betul-betul secara rutin mengevaluasi tempat-tempat yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan bagi PSK,” harap Aang.
Menurut Aang, disaat zaman canggih dengan berbagai tekhnologinya seperti sekarang ini yang terus mengalami perkembangan, semua pihak harus bisa mengatasinya dengan antisipasi dalam hal peredaran PSK ke daerah.
“Sekarang ini zamannya canggih dengan banyaknya tekhnologi yang harus betul-betul diantisipasi dengan baik. Untuk mengevaluasi tempat-tempat yang diduga dihuni para PSK menurut saya itu sesuatu hal yang mudah, tetapi yang penting masalah koordinasi (Pol PP dan Kepolisian, Red),” ujarnya.
Kaitannya dengan Visi Kuningan yang Agamis dibawah kepemimpinan Bupati yang juga merupakan istrinya, Hj Utje Ch Suganda SSos MAP, Aang menyarankan agar peran para pemuka agama di Kuningan bisa lebih ditingkatkan. Hal itu sangat penting guna mengatasi juga kondisi remaja saat ini yang harus mendapatkan pengawasan ketat.
“Peranan para pemuka agama disini sangat perlu untuk lebih ditingkatkan lagi, karena kondisi remaja saat ini harus betul-betul mendapat perhatian dan pengawasan dari semua pihak, termasuk orang tua,” harapnya.
Ia menyontohkan, saat ini disinyalir ada penomena di taman-taman dijadikan tempat pacaran para remaja. Padahal taman-taman yang dibangun untuk memperindah dan mempercantik tata ruang dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat.
“Ini tentu kaitannya juga kepada pendidik-pendidik yang ada di kuningan, berikanlah sosialisasi kepada anak-anak kita supaya berlakulah secara baik dengan dasar mempunyai pendidikan agama yang baik. Yang jelas pada intinya Satpol PP maupun Kepolisian dan bahkan juga TNI harus bersama-sama berkoordinasi untuk mengatasi persoalan PSK ini,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Jebol Pintu, Maling Sikat 300 Gram Emas

Korban Alami Kerugian
Mencapai Rp124 Juta

KUNINGAN - Satu unit rumah yang berlokasi di jalan otista lingk pasapen I Rt 04/05 Kuningan, dibobol kawanan maling, saat kejadian, rumah sedang tidak ditempati karena sedang pergi kondangan.
Akibat kejadian ini, Iten Azizah (45) selaku pemilik rumah menderita kerugian mencapai Rp 124 juta. Adapun benda-benda yang raib digondol pelaku adalah uang tunasi sebanyak 17 juta dan perhiasan emas seberat 300 gram seharga 107 juta yang tersimpan didalam lemari. Kedua benda itu diambil dari lemari kamar tidur korban.
Data yang diperoleh, peristiwa ini diketahui sekitar pukul 11.00 WIB, saat kejadian korban bersama suami pergi kerumah kerabat yang sedang hajat yang berangkat sekitar pukul 09.00 WIB, kejadian diduga bermula saat dirinya bersama isteri menghadiri hajatan kerabat dan rumah dalam keadaan kosong.
Begitu dilihat di bagian dalam rumah, beberapa ruangan sudah berantakan. Mulai dari ruang tamu hingga ketiga kamar tidur sudah diacak-acak oleh pelaku yang belum diketahui jumlahnya ada berapa.
Kemudian korban mengecek ke dalam kamar depan dan ternyata sudah dalam keadaan berantakan, bahkan kunci lemari tempat menyimpan perhiasan sudah dalam keadaan rusak.
“Saat kami periksa, perhiasan emas seberat 300 gram dan uang tunai sudah tidak ada,” kata korban kepada Polisi.
Kapolsek Kuningan Kompol Endin Wahyudin ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. Pihaknya sudah olah TKP dan memintai keterangan korban dan saksi mata.
“Saat kejadian, rumah sedang dalam keadaan kosong. Pelaku masuk dengan merusak kunci pintu depan. Sementara, pelaku masih lidik,” kata Endin.
Endin mengimbau kepada warga agar selalu waspada dan jangan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, apabila akan ditinggal lama lebih baik memberitahu tetangga setempat atau pak RT.
“Dari keterangan saksi, melihat ada orang yang masuk menggunakan sepeda motor, saksi mengira bahwa yang mereka lihat itu orang bertamu atau saudara korban sehingga tidak menegurnya. Oleh karena itu kami meminta kepada warga untuk tetap waspada sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Ketua PKB Kuningan Janji Beri Penjelasan

Tiga Nama Jadi Pesaing Kuat Ujang
**Masih Tutup Mulut, Ketua PKB Kuningan Janji Beri Penjelasan

KUNINGAN- Ketua DPC PKB Kabupaten Kuningan, Drs H Ujang Kosasih MSi enggan mengomentari munculnya sejumlah nama bakal calon Ketua DPC PKB yang dihembuskan Ketua PAC PKB, Cigugur, Abdul Hakim,  akhir pekan kemarin.
Saat dimintai tanggapannya soal pendapat Hakim, Ujang meminta wartawan koran ini untuk bersabar menunggu, karena dirinya akan  memberikan keterangan resmi kepada jurnalis di Kuningan untuk menjawab pernyataan Hakim di media.
“Nanti saja wawancara,” kata Ujang singkat melalui pesan di Blackberry Masangger (BBM) yang dikirim ke wartawan koran ini, kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abdul Hakim menyampaikan kepada media, agar PKB segera membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPC PKB agar ada pola demokrasi yang diperlihatkan sejak awal ke publik.
Dia juga menyarankan, agar H Yayan Sofyan MM dari internal dan Nana Barak SAP dari eksternal PKB bisa mendaftarkan diri sebagai bakal kandidat Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon.
“Sebaiknya PKB segera membuka pendaftaran calon kandidat agar proses demokrasi bisa terlihat sejak dini di tubuh PKB. Kan ada Pak Yayan Sofyan sebagai kader internal PKB dan ada juga Pak Nana Barak dari eksternal. Sah-sah saja kan,” kata Hakim kepada wartawan.
Munculnya nama-nama baru tersebut, jelas akan sedikit mengganggu jalan Ujang untuk kembali memangku kursi Ketua DPC PKB periode mendatang.
Ujang pun dinilai sebagian kader telah berhasil membawa PKB menjadi lebih baik dengan naiknya jumlah kursi di DPRD Kuningan menjadi 5 dari sebelumnya hanya 2 kursi saja.
Hakim sendiri menilai, Ujang masih layak menjadi Ketua DPC PKB, itu pun jika akan kembali mencalonkan diri.
Untuk Yayan Sofyan, Hakim menilai sosok yang cukup mumpuni. Selain sebagai kader internal yang pernah mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Jabar dari PKB, Yayan juga dinilainya sangat mempunyai power di kalangan nadliyin.
Mengingat, Yayan adalah adik kandung dari Ketua PCNU Kuningan HR Machmud Silahudin.
Di luar dua kandidat yang disebutkan Hakim, sempat muncul nama lainnya yang juga kader internal PKB yang merupakan keluarga nahdliyin. Ia adalah Drs H Heri Hermansyah.
Putera pendiri PKB Kuningan ini justru dikabarkan paling pertama direstui gedung putih untuk merebut kekuasaan PKB yang saat ini masih dipegang Ujang Kosasih.
Selain loyal dan cukup terpandang dalam segi ekonomi dan lainnya, Heri pun dianggap sebagai kader yang akan mampu membawa PKB memberikan dukungan bagi keberlangsungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan saat ini dan mendatang.

Baca Selanjutnya »

Aksi Simpatik

Aksi Simpatik, Ajak Warga Tertib Lalulintas
KUNINGAN - Aksi simpatik ditunjukan oleh anggota Satua Lalulintas Polres Kuningan, aksi yang dilakukan mendadak ini sempat mengejutkan penguna jalan yang melintas di simpang empat Citamba jalan siliwangi.
Tidak sedikit dari pengendara yang mengira hendak ditilang, namun ketika melihat senyum ramah petugas Lantas mereka menjadi merasa nyaman. Senyum diwarnai ketegangan tampak dalam aksi polisi berseragam lengkap tadi pagi.
Salahsatu pengendara tampak sedikit tegang, saat Ipda Sutarja menyetopnya. Dengan wajah ramah dan senyum simpul beliau menghampirinya, setelah memeriksa kelengkapan kendaraan, beliau memberikan air mineral kepada si pengendara sepeda motor sambil menyampaikan pesan pesan tertib lalulintas. Tidak hanya itu, himbauan tertib lalulintas juga diberikanya sehingga pengendara tersebut tampak senang dan simpatik kepada petugas Lantas.
Ada juga anggota lantas yang menegur pengendara dengan ramah karena tali helm yang dia pakai tidak terkunci. 
“Kunci tali helm dipasang sampai bunyi klick ya pak, agar tidak lepas. Fungsi helm itu kan melindungi kepala,” ucap anggota Dudi anggota Satlantas sambil membetulkan helm yang dikenakanya.
Dalam aksinya itu, bukan hanya sepeda motor yang kena tegur, bahkas mobil juga ditegur seperti yang tidak menggunakan sabuk pengaman, Ipda Sutar kembali  memperhentikan seorang pengendara memeriksa kelengkapan kendaraan sambil menyampaikan pesan pesan tertib lalulintas.
Kasat Lantas Polres Kuningan, AKP Iwan Setiawan yang sedang memimpin Aksi Simpatik tersebut menjelaskan, dalam aksi Simpatik ini, petugas mengajak kepada pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas di jalan siliwangi untuk menjadi pelopor dalam kesematan. Air mineral ini untuk menghilangkan ketegangan karena polisi tidak menilang namun hanya menegur pengguna jalan.
Aksi Simpatik ini dilaksanakan diberbagai titik di wilayah Kuningan dengan harapan agar masyarakat pengguna jalan lebih tertib berlalulintas sehingga selamat sampai tujuan dan simpatik kepada petugas.
“Kami ingin membangun opini dan kepercayaan masyarakat terhadap polri guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcar lantas diwilayah hukum Polres Bantul,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Raperda LP2B Rawan Gugatan

Belum Disahkan, Raperda LP2B Rawan Gugatan
KUNINGAN – Rancangan peraturan daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) hingga kini belum bisa disahkan menjadi perda karena rawan gugatan dari masyarakat.
Saat ini pun raperda tersebut masih dalam pembahasan pansus I DPRD. Demikian hal itu disampaikan salah seorang anggota Pansus I DPRD, Saldiman Kadir, kepada Rakcer, akhir pekan kemarin.
Menurut Saldiman, pengesahan raperda tersebut sangat dilematis, karena satu sisi akan menimbulkan konflik di masyarakat yang berujung gugatan, di sisi lainnya jika tidak segera disahkan menjadi perda maka lahan pertanian terancam bakal terus berkurang karena alih fungsi lahan.
“Kalau diterapkan, sawah yang telah ditetapkan jadi LP2B itu tidak boleh dialihfungsikan selama 20 tahun. Jika dilanggar maka didenda Rp50 juta dan kurungan penjara selama 6 bulan. Ini perlu kajian mendalam, jangan sampai dianggap enteng. Makanya kita juga sebenarnya sedang dalam kondisi dilematis dalam masalah pengesahan raperda ini,” kata Saldiman.
Untuk itu, anggota Fraksi Demokrat ini meminta agar semua pihak bersikap hati-hati dalam membahas raperda LP2B. Sampai saat ini pun menurutnya, belum ada kejelasan pemetaan wilayah, mana area sawah yang masuk LP2B dan mana yang bukan. Untuk area 11.700 hektar sesuai RTRW pun belum dipastikan lokasinya.
“Waktu kita meminta ke Bappeda dan instansi terkait lain, ternyata data tidak dimiliki. Cuma ada zona-zona saja, ini zona industri dan zona galian C. Sedangkan untuk zona produktivitas dan sebagainya itu belum jelas,” ungkap Saldiman.
Padahal, menurut dia, seharusnya pihak-pihak terkait segera memberikan data akurat terkait hal itu. Kekurangan data tersebut, dinilainya akibat lemahnya koordinasi antar SKPD. Untuk itu, pihak eksekutif dimintanya untuk segera melakukan evaluasi. Master plan pembangunan yang seharusnya dijadikan acuan mesti dibuka kembali.
“Ini menyangkut hak masyarakat. Kita tidak bisa sembarangan menetapkan perda. Kita butuh data pemetaan yang jelas biar lebih akurat dan perdanya berbobot. Naskah akademiknya juga gak ada. Kalau dipaksakan untuk disahkan, ini bahaya,” kata Saldiman.
Sementara itu, Sekretaris Pansus I DPRD dari PPP, H Uus Yusuf SE, berharap agar sosialisasi ke masyarakat lebih dikedepankan sekaligus dilakukan pemetaan wilayah. Sebab, pengesahan Raperda tersebut dinilai rawan apabila tanpa sosialisasi.
“Bagaimana kalau anak dari pemilik sawah yang sudah ditetapkan jadi LP2B ingin membangun rumah sebelum 20 tahun, sementara lahan yang dimililiki cuma itu? Masa harus bayar denda dan dipenjara?,” ujar Uus penuh tanya.
Sama seperti Saldiman, Uus pun menegaskan jika Pansus I sangat membutuhkan data pemetaan. Prioritas LP2B itu disarankan tanah-tanah pemerintah atau bengkok, baru melangkah pada tanah perorangan.
“Selama ini data 11.700 hektar lahan sawah pun belum jelas. Jadi, memang dilematis dalam raperda ini. Perlu adanya sosialisasi dulu kepada masyarakat. Kita tidak sembarangan mengesahkan raperda LP2B ini,” pungkas Uus.

Baca Selanjutnya »

Dishub Minta Perda Tarif Parkir Direvisi

KUNINGAN - Target pajak setiap tahun terus dinaikan sedangkan potensi lahan parkir tidak pernah bertambah banyak. Sementara dilapangan banyak tindakan yang dilakukan oleh petugas parkir yang menaikan tarif parkir diluar ketentuan perda.
Melihat kenyataan di lapangan seperti itu pihak Dishub mendesak agar DPRD Kuningan segera merubah Perda No 4 Tahun 2011 tentang parkir. Pasalnya, dalam perda tersebut sebagai contoh  kendaraan motor ditarif Rp500 dalam kenyataan sering diberikan Rp1000 tapi dikembalian Rp5.00 kepada pengedendara.
Begitu juga untuk tarif  mobil Rp1.000 kebanyakan dipungut Rp2.000. Meski masih banyak yang membayar Rp1.000. Dengan kondisi seperi itu sudah sewajarnya dirubah.
“Kami mengajukan perubahan karena melihat kenyataan di lapangan. Dan pengedaran pun dengan memberikan diluar ketentuan juga sudah menandakan tidak keberatan. Dari pada uangnya masuk ke kantong pribadi lebih baik ke kas daerah,” ucap Kadishub Kuningan Drs Jaka Chaerul, kemarin.
Untuk pengelolaan parkir tahun ini lanjut dia, kebanyak dikelola oleh pihak ketiga. Bahkan, untuk mengantisipasi tidak adanya kebocoran akan dilakukan sistem komputersasi. Cara ini dilakukan di lahan parkir RSUD 45 Kuningan.
Pihaknya sendiri saat ini sedang mengembangkan jumlah titik. Salah satunya yang tengah dibidik adalah Hutan Kota Bungkirit. Pengelolaan untuk lahan ini seperti halnya rumah sakit.
Sementara itu terkait desakan Dishub Kuningan, anggota Komisi 3 DPRD Kuningan H Uus Yusuf mengaku, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait perubahan perda. Untuk mengantisipasi kenakalan petugas parkir diharapkan untuk membayar sesuai dengan aturan.
“Kalau saya untuk membayar parkir mobil tetap Rp1.000. Dan meraka pun tidak pernah protes. Kalau kita disiplin maka mereka juga tidak akan minta,” ujar Uus mantan Ketua KNPI Kuningan.
Keluhan di lapangan oleh pengendara memang bukan satu kali dua kali. Ketika diberikan uang Rp1.000 untuk motor banyak petugas parkir yang tidak mengembalikan. Bahkan terkadang ada yang ngotot ketika diberikan uang Rp5.00, dengan alasan setoran naik.
“Mengenai tarif parkir harus ada ketegasan dari dishub dan pengendara. Sebab, ketika dishub tegas pengendara motor tetap ngasih Rp1.000 ya tidak akan nyambung,” ucap Andri Khoeril salah seoreng pengendara ketika dimintai komentar masalah tarif parkir.
Ia berharap, pihak dishub membuat plang di area parkir agar memberitahu pengendara di bahwa lokasi tersebut tarif sesuai dengan perda. Terkecuali parkir khusus seperti di beberapa titik yang ditarif untuk motor Rp1.000 dan mobil Rp2.000.
Dengan begini para petugas parkir ketika akan meminta lebih akan malu karena ada plang. Apabila ada upaya tegas maka hasilnya pun akan maksimal.

Baca Selanjutnya »

280 Pejabat Dirotasi

Hari Ini, Sebanyak 280 Pejabat Dirotasi
Mutasi Digelar di Gedung
Perundingan Linggarjati
KUNINGAN – Seperti diprediksi sebelumnya, mutasi pejabat di lingkup Pemkab Kuningan dipastikan digelar Senin ini (19/1). Namun berbeda dengan tradisi-tradisi biasanya, mutasi kali ini dilakukan di luar pendopo dengan mengambil lokasi di aula gedung naskah perundingan Linggarjati Kecamatan Cilimus pukul 10.00 WIB sebagai tradisi baru di era kepemimpinan Bupati Hj Utje Ch Suganda SSos MAP dan Wabup H Acep Purnama SH MH.
Berdasarkan data yang diperoleh Rakcer, kemarin (18/1), terdapat sekitar 280 pejabat eselon II hingga V yang akan dirotasi. Khusus untuk pejabat eselon II yang masuk dalam gerbong mutasi ada sebanyak 16 orang.
Kabag Humas Setda Kuningan, Drs Asep Budi Setiawan MSi yang baru bangun dari sakitnya, saat dikonfirmasi, membenarkan agenda mutasi akan dilaksanakan di luar Pendopo. Tepatnya di gedung naskah perundingan Linggarjati Kecamatan Cilimus. “Iya Kang, jam 10.00 WIB (mutasi), dilaksanakan di gedung Naskah Linggarjati,” singkat Asep.
Menanggapi agenda mutasi tersebut, Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kuningan, Meli Puspita, berpendapat terdapat plus minus dari mutas yang dilakukan hari ini. Plusnya, khusus bagi pejabat eselon II ketika memang tidak bisa memberikan warna kepada instansi yang dipimpinnnya, agenda mutasi bisa dojadikan kabar segar bagi para bawahan di instansi tersebut karena sudah rindu akan sebuah perubahan.
“Sedangkan minusnya, ya bisa jadi orang yang sudah nyaman dan mulai bisa mengelola dinasnya, dengan adanya mutasi ini malah jadi harus kembali lagi ke tahap awal dengan jenis instansi yang berbeda. Namun begitu, semoga saja agenda mutasi ini tidak didasari akan suatu hal kepentingan negatif dari pihak yang berkuasa,” harap Meli.
Pihaknya pun berharap agar mutasi dilakukan untuk merefresh sistem pemerintahan di Kabupaten Kuningan dengan yang lebih positif lagi ke depan, tentunya dengan menempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuan dan latar belakangnya masing-masing.
“Ya, pada intinya kami berharap bupati lebih bijak lagi dalam menangani program mutasi ini. Perhatikan setiap orang yang akan ditempatkan pada instansi yang memang berkompeten, dapat bekerja secara proporsional dan propesonal. Jangan sampai orang yang tidak layak atau tidak mumpuni malah  ditempatkan dan dijadikan pimpinan suatu dinas hanya karena suatu kepentingan,” harapnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Hampir seluruh pejabat eselon II di lingkup Pemkab Kuningan dikabarkan akan terkena mutasi. Hal itu menjadi salahsatu jawaban berita beberapa waktu lalu jika Bupati Hj Utje Ch Suganda SSos MAP akan melakukan mutasi besar-besaran.
“Kayaknya hampir semua pejabat eselon II akan dimutasi. Iya rame juga sih isunya, pokoknya banyak lah yang kena dan bergeser,“  ujar salah seorang pejabat yang meminta namanya tidak dikorankan saat diwawancarai Rakcer, kemarin (16/1).
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, bila tidak ada halangan, mutasi akan dilaksanakan Senin (19/1) lusa. Penandatanganan pun sudah dilakukan di lembaga terkait, termasuk dari pihak DPRD.
“Sudah ditandatangan kok. Kalau gak Senin ya Selasa lah. Ini merupakan hal biasa dalam jabatan untuk memberikan refresh saja agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih disegarkan juga,“ tuturnya.
Ia sendiri mengaku setuju dengan komentar Boy Sandi Kartanegara di koran Rakcer kemarin, yang menyarankan agar mutasi dilaksanakan di luar Pendopo agar masyarakat tahu dan bisa memberikan penilaian secara langsung.
“Saya sangat setuju dengan komentar Boy Sandi. Mutasi jangan di Pendopo terus, harusnya di luar juga bagus tuh. Bisa menjadi hal yang baru dalam tradisi mutasi di lingkungan Pemkab Kuningan,“ ucapnya.
Namun begitu, dirinya tidak sependapat kalau Bupati sedang gamang soal mutasi yang terkesan ditunda-tunda. Bagi dia, proses mutasi di lingkup Pemkab Kuningan sudah dilakukan dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai hal.
Itu sebabnya, dia sudah merasakan betul bagaimana peran Bapejakat dan Bupati dalam menentukan dan menempatkan posisi tertentu bagi para pejabat eselon II dan lainnya dalam mutasi-mutasi sebelumnya.
“Kalau Ibu Utje memang baru kali ini akan melakukan mutasi. Tapi saya kira polanya tidak akan jauh berbeda dengan kebijakan penempatan posisi saat Bupati Pak Aang. Kalau saya ternyata nanti terkena mutasi, saya sih siap ditempatkan dimana saja karena ini merupakan tugas yang wajib dilaksanakan,“ pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Komparasi Pesimis Kejari Tuntaskan Korupsi

KUNINGAN - Itikad Kejari Kuningan dalam jumpa pers beberapa waktu lalu yang akan memberantas kasus korupsi di Kabupaten Kuningan, mendapat sambutan positif dari Komunitas Panji Rakyat Tersisih (Komparasi), pihaknya berharap keterbukaan ini terus dilakukan pada setiap kasus yang masuk ke Kejari Kuningan.
“Kami menyambut baik karena sebenarnya rakyat Kuningan selama ini, menanti kinerja Kejari Kuningan yang sebenarnya dalam menegakan kasus korupsi di Kuningan,” kata penasihat Komparasi Maladi.
Berkaitan dengan statemen pihak Kejari Kuningan dengan kasus yang diajukan oleh pihak Komparasi, dirinya menilainya pesimis, terkait dengan keraguan atas pelaporannya, keraguan tersebut ketika Kejari mengaku masih melakukan telaah terkait laporan komparasi karena dinilai masih global dan belum di lengkapi dengan bukti pendukung awal?
“Kami telah melaporkan bukti-bukti korupsi sebanyak 245 lembar yang telah disusun rapih, dengan tujuan agar pihak Kejari Kuningan dapat mudah untuk mengkajinyaa, masa masih di telaah,” kata Maladi.
Menurut Maladi, jika bukti pendukung itu diperlukan ya Pihak Kejari Kuningan melalui kewenangannya dapat meminta semua data kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana bagi Hasil tersebut yang berkaitan dengan penggunaan Dana Transfer tersebut oleh pihak Pemda Kuningan.
Apabila ditengah perjalanan Kejari bingung tentang entri poin darimana seandainya ditindaklanjutinya, lanjut Maladi, itu mudah tinggal pelajari data pelaporan dari Komparasi dan segera meminta bukti data transfer berikut juklas juknisnya dan periksa aplikasi kegiatannya karena didalam PMK tersebut terdapat 15 item kegiatan yang telah ditentukan.
“Na,  dari sana bisa di simpulkan apakah data kegiatan tersebut ril atau fiktif? Sesuai atau tidak kegiatan tersebut? dari sinilah kasus ini dapat terkuwak untuk ditindak  lanjuti sekaligus di bongkar,” jelasnya.
Diungkapkan Maladi, data yang komparasi berikan kepada Kejari Kuningan, dari sumber yang jelas (A1), jika diumpamakan seperti benang bahwa benang yang kami serahkan kepada pihak Kejari Kuningan ini adalah belinya legal, kondinya utuh dan jelas warnanya, hanya saja mungkin oleh pihak Kejari Kuningan benang ini dibuat kusut.
“Ah, ini kami menilainya ga aneh biasa modus lama kinerja kejari Kuningan seperti ini jika kasusnya Pejabat dibuat lama dan ujungnya hilang tanpa kejelasan kecuali jika yang korupsinya staf masyarakat Kuningan tahu Kejari Kuningan galak banget. Jika data yang diperoleh kejaksaan diumpamakan seperti benang kusut yang mesti harus diusut dari awal,” tandasnya.
Ditambahkan Maladei, Kejari Kuningan sebagai lembaga penegak hukum, pasti telah dipersenjatai berikut amunisi yang lengkap, namun yang dipertanyakan apakah Kejari berani membidik kasus-kasus korupsi besar yang menjerat para pejabat di Kuningan. Kenyataannya selama ini kasus yang meenjerat para pejabat Pemda Kuningan kasusnya lenyap dan hilang bagaikan ditelan bumi.
“Kalau berani menembak Kasus Korupsi, pasti rakyat Kuningan akan mendukung positif, berarti pihak Kejari Kuningan telah bekerja sesuai dengan tupoksinya, tetapi jika tidak berani menembak kasus korupsi tersebut pasti rakyat kuningan akan menilai kinerja Kejari,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komparasi Deki Z Muttaqin menambahkan, Komparasi sendiri megaku kecewa dengan Pemkab Kuningan, saat memperingati hari anti korupsi yang jatuh pada 9 Desember lalu, dirinya melalui Wabup meminta waktu untuk bertemu dengan Bupati, terkait dana bagi hasil sumber daya alam, dana bagi hasil sukai dan tembakau, dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dengan total sebesar Rp 129.463.070.076. namun hingga saat ini belum ada jawaban.
“Kami diberi waktu 10 hari oleh Wabup sekaligus dijadwalkan kembali untuk bertemu Bupati, namun kenyataannya sampai hari ini kami belum bertemu atau mendapat jawaban langsung dari Bupati sebagai orang yang memegang kebijakan di Kabupaten Kuningan,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

BBM Turun, Tarif Angkot Menyesuaikan

KUNINGAN – Sejumlah warga Kuningan menyambut baik kebijakan Presiden Joko Widodo yang kembali mengumumkan penurunkan harga BBM beberapa hari lalu. Pemberlakuan penurunan harga BBM yakni jenis solar dan premium diberlakukan mulai Senin (19/1) ini.
“Nah, begitu dong, turunin lagi harga BBM. Kalau mau begini mah, ngapain Presiden Jokwoi dulu malah menaikkan harga BBM. Tapi, kami sih menyambut baik lah, mudah-mudahan tidak naik lagi,” ujar Jejen Jaenudin, warga Kramatmulya saat berbincang dengan Rakcer.
Warga lainnya, Irham Maulana, juga mengaku sedikit senang karena pemerintah menurunkan kembali harga BBM. Namun begitu, dirinya tidak yakin turunnya harga BBM tersebut akan diikuti turunnya harga-harga sembako dan sejumlah kebutuhan lainnya yang sudah terlanjut naik saat BBM dinaikkan beberapa waktu lalu.
“Sebenarnya tidak terlalu senang sih harga BBM turun lagi. Belum tentu kan harga-harga sembako dan yang lainnya bisa diturunkan juga. Kecuali pemerintah turun ke lapangan ikut menekan harga di pasaran. Kalau bisa sih, harga BBM gak apa-apa lah gak turun, asal harga sembako dan yang lain-lain turun,” kata Irham sembari tersenyum.
Berdasarkan pengumuman yang disampaikan langsung Presiden Jokowi beberapa hari lalu, harga BBM yang kembali turun, yakni Premium dari Rp7.600 per liter menjadi Rp6.600 per liter, sementara Solar dari Rp7.250 per liter menjadi Rp 6.400 per liter.
Sementara itu, Dishub dan Organda Kuningan pun langsung menyikapi penurunan harga BBM tersebut dengan berencana akan membahasnya langsung hari ini. Itu kaitannya dengan penerapan tarif angkutan yang kembali akan dikembalikan kepada tarif semula.
Kepala Dishub Kuningan, Jaka Chaeirul, kepada wartawan mengungkapkan, dengan adanya penurunan harga BBM jenis premium yang mencapai Rp1.000/liter sudah sewajarnya pula tarif angkutan pun dikembalikan ke semula, yakni untuk umum Rp3.000 dan pelajar Rp1.500.
“Mengenai kenaikan harga BBM yang disesuaikan dengan harga minyak dunia, maka mau tidak mau tarif juga harus disesuaikan. Sebagai contoh ketika Januari BBM turun otomatis harga tarif angkutan turun. Begitu juga apabila harga BBM naik maka tarif angkutan pun harus naik. Kami yakin Organda akan paham hal ini,” kata jaka kepada wartawan.
Sementara itu, Sekretaris DPC Organda Kuningan, Didi Suhardi mengaku, kurang setuju kalau tarif angkutan diturunkan karena kenyataan di lapangan suku cadang belum turun meski sebelumnya diturunkan Rp900/liter. Ketika diturun lagi menjadi Rp6.600 atau turun Rp1.000/liter pun pesimis harga suku cadang turun.
“Tau sendiri kan di Indonesia kalau namanya sudah naik itu sulit turun. Kalau seperti ini tentu merugikan pengusaha angkotan,” tutur Didi.
Kendati demikian, menurutnya mau tidak mau tarif angkutan harus turun karena BBM turun. Untuk tarif angkutan umum memang bisa kembali ke semula menjadi Rp3.000 dari sebelumnya Rp4.000. Tapi untuk kalangan pelajar, tarifnya tidak akan diturunkan alias tetap pada Rp2.000 karena untuk BBM sendiri tidak ada subsidi dari pemerintah ketika organda menerapkan tarif.

Baca Selanjutnya »

Dua Bulan Honor Penghulu Tak Dibayar

KUNINGAN - Pasca diberlakukanya PP 48 tahun 2014 tentang aturan biaya nikah sejak Juli 2014, membuat para penghulu tidak ada pemasukan. Agar tidak ada tindakan gratifikasi dari calon pengantin pemerintah mengeluarkan aturan baru yakni memberikan dana transport dan upah nikah bagi penghulu.
Namun sayangnya uang transport dan upah nikah belum di bayarkan oleh pemerintah seluruhnya. Sebagai bukti dana yang menjadi hak penghulu itu baru dibayarkan tiga bulan atau Juli-Oktober.
Sedangkan hak untuk bulan November dan Desember belum dibayarkan. Kondisi ini membuat para penghulu menderita karena mereka terpaksa menanggung sendiri uang tersebut.
“Dulu suka ada yang ngasih secara iklas, tapi setelah ada PP 48 saya takut. Makanya, mau tidak mau  harus nguras dari gaji. Padahal, gaji sudah ada alokasi untuk kebutuhan, jika seperti ini terus saya tersiksa,” kata salah seorang penghulu yang tidak mau dikorankan namanya.
Menurutnya, bukan hanya pembayaran yang terlambat. Tapi, perhitungan uang transport yang dihitung adalah per hari bukan per catin. Uang transpor yang dihitung adalah Rp110 ribu/hari (belum dipotong pajak). Meski dalam sehari yang menikah ada 15 pasang tetap dihitung satu hari. Kondisi ini merugikan karena uang transport tidak sebanding dengan yang dikeluarkan.
“Nikah di Kuningan itu tidak tiap hari namun memilih tanggal bagus. Jadi, kalau ada satu catin nikah tiap hari biaya yang dianggaran sebesar itu sebanding, tapi kalau yang menikah banyak bisa-bisa gaji sebulan habis,” jelasnya.
Untuk itu ia berharap, pemerintah merevisi kebijakan tersebut dengan cara menghitung per catin. Dirinya yakin para atasan di Kemenang baik di daerah maupun di pusat bisa melakukan perbaikan demi kebaikan para penghulu.
“Kalau tidak ada perubahan para penghulu akan merasa berat karena gaji habis, terus uang yang menjadi hak dibayarkan terlambat terus,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kuningan H Udang Munawar melalui Kasi Bimas H Rohaedi membenarkan belum dibayarkan uang transport dan honor nikah. Dana yang belum dibayarkan untuk November sebesar Rp195 juta dan bulan Desember Rp107 juta.
Bukan hanya dana dua bulan itu lanjut dia, tapi juga dana kekurangan sisa yang belum dibayarakan  dari Juli-Oktober yang besarannya Rp287 juta. Untuk uang upah nikah sendiri juga masih ada kekurangan sebesar Rp232 juta.
“Saya sudah katakan kepada penghulu dana itu pasti dibayar karena hak mereka. Pokoknya jangan khawatir dana itu pasti dibayar pada tahun 2015,” terangnya.
Rohedi sangat memahami keluhan penghulu karena pernah merasakan bagaimana kondisi di lapangan. Namun, bukan berarti pihak kemenag tidak akan memperhatikan.
Pihaknya sudah mengajukan pada tahun 2015, perhitungan di rubah menjadi per catin bukan per hari. Ia yakin hal ini bisa perhatikan oleh pemerintah dan merevisi aturan.
“Sekarang tinggal bekerja sebaik mungkin dan kami tengah berusaha. Kondisi ini dirasakan bukan oleh penghulu Kuningan tapi semuanya se-Indonesia. Adapun jumlah penghulu ada 42 orang,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Cegah Curat Sekolah Dilakukan Pembinaan

GARAWANGI - Pasca kembali terjadi kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat), membuat jajaran di Polsek di wilayah hukum Polres Kuningan, mendata sekolah-sekolah yang memiliki lab komputer dan meminta waspada agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Kapolsek Garawangi, Ipda Zaenal S mengatakan, agar kasus pencurian tidak terjadi di wilayahnya, pihaknya terjun langsung dan berkoodinasi dengan sekolah-sekolah yang memiliki lab komputer, dirinya mengajak kepada pihak sekolah.
Dikatakan Zaenal, dirinya menghimbau kepada pihak sekolah untuk menempatkan Peralatan Komputer pada tempat Bangunan yang Kokoh, kuat dan Mudah diawasi, Memasang Tralis Besi pada Jendela, Pintu dan Atap Ruangan, Berdayakan Petugas Satpam atau Penjaga Sekolah untuk lakukan Pengawasan, Dilakukan kontrol oleh Kepala Sekolah/Guru kepada petugas jaga terutama pada jam-jam Rawan guna meningkatkan Kewaspadaan.
“Sebagai langkah pencegahan, kami sudah mendatangi sekolah dan mendata sekolah yang memiliki lab komputer, ada satu sekolah yang lab komputernya belum dipasang trailis besi, kami perintahkan untuk dipasang,” katanya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kuningan, Iptu Herie Pramono SH mengatakan, pihaknya saat ini terus melakukan pemburuan terhadap para pelaku pencurian komputer di sekolah-sekolah. Kasus ini kembali muncul dan mengicar sekolah yang jauh dari pemukiman warga.
“Saya menduga sebelum melakukan aksi, para pelaku sempat survei dan menggambar lokasi yang akan diincarnya, ketika kondisi sepi baru para pelaku menjalankan aksinya,” jelasnya.
Dikatakan Herie, sasaran kawanan penjahat itu yakni sekolah-sekolah yang minim penjagaan. Kurang pedulinya pihak sekolah terhadap asset yang dimilikinya membuat pencuri leluasa. Misalnya hanya menempatkan satu penjaga di sekolah dan penerangan juga minim.
Lebih jauh Herie mengimbau kepada Kepala Sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat, untuk menempatkan petugas keamanannya di malam hari. Hal tersebut dilakukan agar kasus pencurian komputer di sekolah tidak terulang lagi.
“Para pelaku, sebelum beraksi biasanya terlebih dahulu melakukan pemetaan lokasi, terbukti walau sudah dipasang teralis besi tapi pelaku masih bisa membobol, saya hanya berpesan kepada pihak sekolah untuk lebih meningkatkan pengamanan, apalagi mendekati libur sekolah yang dimanfaatkan oleh para pelaku,” terangnya.
Hal senada juga dikatakan Kadisdikpora Kuningan, Drs A Taufik Rohman. Dirinya mengaku, prihatin dengan musibah yang menimpa SMPN 1 Cigugur, pihaknya telah menghimbau kepada seluruh sekolah yang memiliki ruang lab komputer untuk lebih hati-hati agar kejadian serupa tidak terulang.
“Waspada dan terus tingkatkan keamanan di sekolah, jika ada anggaran lebih bagus memasang CCTV,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

ISSK Komitmen Peduli Lingkungan

KUNINGAN - Ikatan Sepeda Sehat Kuningan (ISSK) memiliki komitmen untuk bidang penghijaun dimana sebelumnya telah melakukan beberapa penanaman pohon dibeberapa desa yang telah dikunjungi, bekerjasama dengan Pemda dan pihak lainnya. Dan hal ini akan terus dilakukan sejalan dengan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi.
Ketua ISSK Jono mengatakan kepedulian komunitas sepeda ini tidak hanya sampai disana, kami pun sekarang sudah berekembang kepada kepedulian sosial, belum lama ini memberikan bantuan kepada anak yang kena penyakit kanker otak bahkan tidak menutup kemungkinan akan menggelar juga kepedulian sosial lainnya.
“Sebelumnya juga kami terus mendukung kekompakan antar anggota dan saling memberikan kepedulian kepada para anggota terutama yang kena musibah,” katanya
Diungkapkan Jono, ISSK Kuningan tidak hanya aktif di seputar olah raga bersepeda, melainkan juga memliki kepedulian akan lingkungan, seperti dalam Car Free Day di Kabupaten Kuningan, IISK memanfaatkan momen ini selain berolahraga melakukan juga kebesihan dan pengecetan ulang atas ulah vandalisme (corat-coret) yang merusak keidahan lingkungan.
Menurutnya, kegiatan ini selain berolahraga. Namun, memiliki kepedulian juga akan lingkungan seperti yang dilakukan sekarang, dimana dari jumlah anggota sebanyak 250 yang tersebar di Kabupaten Kuningan, 70 orang diantaranya yang hadir disini melakukan kegiatan kebersihan mulai dari Bundaran Cijoho hingga Taman Kota. Bahkan kegaiatn seperti ini akan menjadi agenda rutin per triwulan.
“Membersihkan vandalisme sudah merupakan kegiatan rutin kami, bukan hanya diwilayah kota saja, bahkan hingga perbatasan Kuningan-Cirebon,” kata Jono.
Adanya tindakan vandalisme (coret-coret) maupun penempelan stiker membuat pihak kami prihatin. sehingga hari ini dilakukan kebersihan dengan membuang stiker tersebut, lalu dilakukan pengecetan ulang. hal ini tentunya sebagai upaya kepedulian ISSK akan Kabupaten Kuninga agar tetap Aman Sehat Rindang Indah (ASRI).
“Dengan adanya tindakan vandalisme, pihak kami menghimbau kepada siapapun pelakunya agar tidak mengulangi lagi tindakan tersebut, karena sudah jelas hal ini mengotori keindahan lingkungan. Begitu juga kepada pihak perusahaan ataupun lainnya agar pemasanngan stiker iklannya di pasang sesuai ketentuan yang berlaku, jangan sampai mencuri kesempatan di lahan yang sadanya saja,” ungkapnya didampingi pembina ISSK Kompol Taufik Asrori. 
Sebagai ajang mempromosikan wisata, lanjut Jono, pihak telah menyelenggarakan kegiatan akbar bersepeda dengan melibatkan komunitas sepeda se wilayah III, hal ini dilakukan selain menjalin silaturahim antar sesama komunitas, melainkan juga sebagai ajang promosi objek wisata yang ada di Kuningan.

Baca Selanjutnya »

Disdikpora Dituding Lempar Handuk

KUNINGAN – Saling lempar tanggungjawab antara pihak Disdikpora dan BPBD soal insiden robohnya pagar SDN 1 Rambatan Kecamatan Ciniru beberapa waktu lalu, mendapat sentilan khusus dari pengamat pendidikan, Ade Ahmadi.
Sebagai penanggung jawab penuh dunia pendidikan, menurutnya Disdikporalah yang mestinya bisa mengatasi dan membangun kembali pagar tersebut dengan konstruksi bangunan yang kuat.
“Disdikpora jangan lempar handuk dong. Lembaga ini kan penanggung jawab penuh dunia pendidikan di kuningan, termasuk sarana dan prasarananya. Ya, ngebangun lagi pagar segitu mah kecil lah,” sindir Ade, saat berbincang dengan Rakcer, kemarin (16/1).
Menurutnya, kejadian robohnya pagar SDN 1 Rambatan serta kejadian-kejadian lainnya seperti ambruknya atap baja ringan TK eks RSBI Cikaso, robohnya atap SDN Wanasaraya Kecamatan Kalimanggis dan juga robohnya pagar SMAN 1 Pasawahan beberapa waktu lalu merupakan bukti jika pembangunan infrastuktur pendidikan di kuningan patut mendapat pengawasan.
“Saya yakin, kalau saja sistem pengawasannya ketat apalagi biayanya juga kan cukup besar-besar, berbagai insiden ambruk dan robohnya bangunan itu akan minim terjadi. Ini harus diperhatikan dan jangan dianggap sepele, apalagi disaat masyarakat sekarang sudah melek,” ujar Ade.
Sementara itu, Kepala Disdikpora Drs A Taufik Rohman MSi melalui Kabid Pendik, H Atoni SSos MSi, menjelaskan, soal ambruknya pagar SDN 1 Rambatan sudah dilaporkan ke pihak BPBD melalui Desa dan Kecamatan untuk bisa dikaji apakah masuk bencana atau tidak. Pihaknya pun sudah mengambil langkah lain dengan memanggil pelaksana pembangunan pagar yang dibangun pada Agustus 2014 dengan menghabiskan biaya hanya sebesar Rp40 juta.
“Kami sudah melapor ke BPBD untuk meminta kajian. Kami juga sudah memanggil pelaksana pekerjaan pembangunan pagar itu karena masih dalam masa pemeliharaan. Kita sedang menunggu kajian teknisnya, karena ini berkaitan dengan TPT (tembok penahan tebing),” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

SK Diteken, Utje Gelar Mutasi Senin

Hampir Seluruh Pejabat
Eselon II Terkena Rotasi

KUNINGAN - Hampir seluruh pejabat eselon II di lingkup Pemkab Kuningan dikabarkan akan terkena mutasi. Hal itu menjadi salahsatu jawaban berita beberapa waktu lalu jika Bupati Hj Utje Ch Suganda SSos MAP akan melakukan mutasi besar-besaran.
“Kayaknya hampir semua pejabat eselon II akan dimutasi. Iya rame juga sih isunya, pokoknya banyak lah yang kena dan bergeser,“  ujar salah seorang pejabat yang meminta namanya tidak dikorankan saat diwawancarai Rakcer, kemarin (16/1).
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, bila tidak ada halangan, mutasi akan dilaksanakan Senin (19/1) lusa. Penandatanganan pun sudah dilakukan di lembaga terkait, termasuk dari pihak DPRD.
“Sudah ditandatangan kok. Kalau gak Senin ya Selasa lah. Ini merupakan hal biasa dalam jabatan untuk memberikan refresh saja agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih disegarkan juga,“ tuturnya.
Ia sendiri mengaku setuju dengan komentar Boy Sandi Kartanegara di koran Rakcer kemarin, yang menyarankan agar mutasi dilaksanakan di luar Pendopo agar masyarakat tahu dan bisa memberikan penilaian secara langsung.
“Saya sangat setuju dengan komentar Boy Sandi. Mutasi jangan di Pendopo terus, harusnya di luar juga bagus tuh. Bisa menjadi hal yang baru dalam tradisi mutasi di lingkungan Pemkab Kuningan,“ ucapnya.
Namun begitu, dirinya tidak sependapat kalau Bupati sedang gamang soal mutasi yang terkesan ditunda-tunda. Bagi dia, proses mutasi di lingkup Pemkab Kuningan sudah dilakukan dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai hal.
Itu sebabnya, dia sudah merasakan betul bagaimana peran Bapejakat dan Bupati dalam menentukan dan menempatkan posisi tertentu bagi para pejabat eselon II dan lainnya dalam mutasi-mutasi sebelumnya.
“Kalau Ibu Utje memang baru kali ini akan melakukan mutasi. Tapi saya kira polanya tidak akan jauh berbeda dengan kebijakan penempatan posisi saat Bupati Pak Aang. Kalau saya ternyata nanti terkena mutasi, saya sih siap ditempatkan dimana saja karena ini merupakan tugas yang wajib dilaksanakan,“ ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD, Drs H Ending Suwandi MM mengaku, pihaknya belum menerima informasi secara langsung jika di Januari ini akan dilaksanakan mutasi yang isunya besar-besaran. Ia hanya baru mendengar isu mutasi tersebut dari berita di koran.
“Terus terang saja hingga kini kami sama sekali belum diberi tahu akan ada mutasi di bulan Januari ini. Saya hanya mendengar isu ini dari koran Rakcer,” ujarnya kemarin (14/1).
Politisi senior Partai Golkar asal Dapil III ini mengungkapkan, dengan munculnya isu mutasi tersebut, Komisi I yang dipimpin Yayat Ahadiatna SH akan segera memanggil pihak-pihak terkait, seperti Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dan juga BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk menggelar rakor (rapat kordinasi) guna mengklarifikasi agenda mutasi tersebut.
“Kami di Komisi I baru ingin bertemu dengan BKD dan juga akan mengundang Baperjakat untuk menanyakan langsung masalah mutasi ini. Kebetulan kalau besok (hari ini, red) tidak mungkin karena ada tamu dari provinsi. Mungkin antara Senin atau Selasa saja, karena ini juga akan dirapatkan dulu di internal Komisi I,” ungkap Ending.
Lebih lanjut, mantan birokrat Setda Kuningan ini menuturkan, mutasi merupakan wewenang bupati sebagai user di pemerintah daerah. Untuk itu, pihaknya berharap jika benar akan dilaksanakan mutasi, agar pihak berwenang bisa melakukannya sesuai mekanisme dan aturan yang ada, terutama dalam hal kepegawaian seperti yang disampaikan pemerhati politik kuningan dalam berita kemarin.
“Untuk lebih jelasnya nanti saja kita saat ketemu dengan BKD dan Baperjakat dalam rakor bersama Komisi I. Mudah-mudahan saja kita tidak kecolongan, jangan sampai sebelum rakor, ternyata mutasi sudah dilaksanakan. Yang jelas kami berharap dengan mutasi, semua bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai tupoksi masing-masing,” tandasnya.
Pengamat politik yang juga aktivis F-Tekkad, Sujarwo mengatakan, menuding jika agenda rotasi, mutasi dan promosi yang telah didengungkan sejak tahun lalu terkesan ditunda-tunda akibat persoalan tertentu.
“Ini dikhawatirkan akan membuat keresahan di kalangan birokrat Pemkab Kuningan, yang berdampak pada terganggunya kinerja mereka sehingga akan mempengaruhi pada hasil-hasil kerja yang telah ditargetkan. Terlebih saat ini tidak sedikit unit-unit kerja yang kosong, baik karena ditinggal pensiun, maupun karena pejabat lama meninggal dunia,” ujarnya.
Selain berdampak kurang bagus terhadap kinerja para birokrat, lanjut Jarwo, penundaan mutasi/rotasi di era duet kepemimpinan Utce-Acep juga tidak mustahil akan memunculkan asumsi negatif dari masyarakat, seakan dalam setiap event mutasi/rotasi telah dijadikan ajang bargaining para pengambil kebijakan.
“Padahal dengan duet kepemimpinan Bupati dan Wabup yang berasal dari partai yang sama (PDIP, red), sudah seharusnya tidak terjadi tarik ulur yang alot walau memang setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh duet Utce-Acep tidak bisa terlepas dari kepentingan politik, karena mereka merupakan pejabat politik,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Polisi Tangkap Pengguna Sabu

KUNINGAN - Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kuningan menangkap seorang pengguna narkotika jenis sabu-sabu di jalan raya Desa Bojong-Linggajati Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan.

Kapolres Kuningan AKBP Joni Iskandar melalui Kasat Narkoba AKP Ahmad Nasori mengatakan, tersangka berinisial CJ (40), warga pekalangan utara no 89 Rt 03/04, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan Cirebon Kota ditangkap usai memakai sabu.
“Polisi berhasil menangkap tersangka usai memakai sabu,” ujarnya, Jumat (16/1).
Dikatakannya, penangkapan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan warga jika di wilayahnya ada pengguna narkoba yang meresahkan masyarakat.
Berdasarkan laporan tersebut, kata dia, dirinya langsung menerjunkan anggotanya melakukan penyelidikan.
“Setelah anggota mengumpulkan data, penangkapan terhadap tersangka pun dilakukan,” katanya.
Saat ditangkap, kata Ahmad, pria yang mengaku sebagai karyawan swasta itu, tidak berkutik karena polisi menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 1,17 gram.
Ia menjelaskan, barang bukti berupa tiga paket kecil sabu-sabu itu disembunyikan dalam bekas bungkus korek api kayu dan saku jaket sebelah kiri milik tersangka.
“Tersangka selanjutnya kami bawa ke Mapolres Kuningan untuk dimintai keterangan dan melakukan tes urine. Dari hasil tes urine, yang bersangkutan terbukti menggunakan narkotika jenis sabu-sabu,” kata Ahmad.
Hingga saat ini, pihaknya masih mengorek keterangan tersangka terutama mengenai bandar yang memasok sabu-sabu tersebut. Menurut tersangka barang haram itu diperoleh dari  seseorang bernama Rojak yang dibeli seharga 500 ribu di terminal bus Harjamukti Kota Cirebon.
“Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Tersangka bakal dijerat Pasal 112 ayat 1 juncto Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Sebanyak 70 Atlet Ikut Kapolres Cup

KUNINGAN - Untuk menjalin keakraban sesama anggota Polri, Kapolres Kuningan AKBP Joni Iskandar menggelar turnamen Bulutangkis Kapolres Cup, turnamen yang diikuti oleh 70 atlit ini digelar di aula Kelurahan Winduhaji.
Kapolres Kuningan AKBP Joni Iskandar mengatakan, kegiatan turnamen bulutangkis ini merupakan olahraga rutin yang di jajarang Polres Kuningan, acara semakin meriah karena panitia menyediakan berbagai macam hiburan dengan hadiah utama uang tunai piala bergilir.
“Bulutangkis merupakan olahraga rutin yang dilaksanakan oleh anggota Polres Kuningan, namun untuk kali ini agar merekasemangat kami gelar kejuarann dan mencari pemain bulutangkis terbaik di Polres Kuningan,” katanya.
Menurut Kapolres, digelarnya bulutangkis Kapolres Cup ini, untuk mewujudkan kebersamaan dan menjalin keharmonisan antara sesama anggota Polri.
“Kegiatan ini sebagai bentuk syukuran karena belum lama ini kami telah menggelar operasi lilin dalam menghadapi natal dan tahun baru di wilayah Kuningan. oleh karena itu kami berharap kebersamaan ini terus berlanjut dalam menjaga suasana kamtibmas di wilayah Kuningan,” jelas Kapolres.
Dikatakan Kapolres,  olah raga bersama ini merupakan kegiatan rutin yang sering di lakukan oleh Polri, bahkan sebelumnya telah silaksanakan olahraga bersama TNI yang tempatnya bergantian, sebelumnya pernah di adakan di halaman Makodim Kuningan.
“Bukan hanya karena ada moment tertentu saja, bahkan dalam turnamen bulutangkis ini kami juga mengundang dari Satpol PP dan Kodim 0615 Kuningan,” jelasnya.
Turnamen yang diikuti oleh 32 tim ganda laki-laki ini, dilaksanakan selama dua hari, Jumat-Sabtu (16-17/01), panitia sudah menyediakan hadiah utama dan hiburan bagi para pemenang.

Baca Selanjutnya »