Hampir Seluruh Pejabat
Eselon II Terkena Rotasi
KUNINGAN - Hampir seluruh pejabat eselon II di lingkup Pemkab Kuningan dikabarkan akan terkena mutasi. Hal itu menjadi salahsatu jawaban berita beberapa waktu lalu jika Bupati Hj Utje Ch Suganda SSos MAP akan melakukan mutasi besar-besaran.
“Kayaknya hampir semua pejabat eselon II akan dimutasi. Iya rame juga sih isunya, pokoknya banyak lah yang kena dan bergeser,“ ujar salah seorang pejabat yang meminta namanya tidak dikorankan saat diwawancarai Rakcer, kemarin (16/1).
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, bila tidak ada halangan, mutasi akan dilaksanakan Senin (19/1) lusa. Penandatanganan pun sudah dilakukan di lembaga terkait, termasuk dari pihak DPRD.
“Sudah ditandatangan kok. Kalau gak Senin ya Selasa lah. Ini merupakan hal biasa dalam jabatan untuk memberikan refresh saja agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih disegarkan juga,“ tuturnya.
Ia sendiri mengaku setuju dengan komentar Boy Sandi Kartanegara di koran Rakcer kemarin, yang menyarankan agar mutasi dilaksanakan di luar Pendopo agar masyarakat tahu dan bisa memberikan penilaian secara langsung.
“Saya sangat setuju dengan komentar Boy Sandi. Mutasi jangan di Pendopo terus, harusnya di luar juga bagus tuh. Bisa menjadi hal yang baru dalam tradisi mutasi di lingkungan Pemkab Kuningan,“ ucapnya.
Namun begitu, dirinya tidak sependapat kalau Bupati sedang gamang soal mutasi yang terkesan ditunda-tunda. Bagi dia, proses mutasi di lingkup Pemkab Kuningan sudah dilakukan dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai hal.
Itu sebabnya, dia sudah merasakan betul bagaimana peran Bapejakat dan Bupati dalam menentukan dan menempatkan posisi tertentu bagi para pejabat eselon II dan lainnya dalam mutasi-mutasi sebelumnya.
“Kalau Ibu Utje memang baru kali ini akan melakukan mutasi. Tapi saya kira polanya tidak akan jauh berbeda dengan kebijakan penempatan posisi saat Bupati Pak Aang. Kalau saya ternyata nanti terkena mutasi, saya sih siap ditempatkan dimana saja karena ini merupakan tugas yang wajib dilaksanakan,“ ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD, Drs H Ending Suwandi MM mengaku, pihaknya belum menerima informasi secara langsung jika di Januari ini akan dilaksanakan mutasi yang isunya besar-besaran. Ia hanya baru mendengar isu mutasi tersebut dari berita di koran.
“Terus terang saja hingga kini kami sama sekali belum diberi tahu akan ada mutasi di bulan Januari ini. Saya hanya mendengar isu ini dari koran Rakcer,” ujarnya kemarin (14/1).
Politisi senior Partai Golkar asal Dapil III ini mengungkapkan, dengan munculnya isu mutasi tersebut, Komisi I yang dipimpin Yayat Ahadiatna SH akan segera memanggil pihak-pihak terkait, seperti Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dan juga BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk menggelar rakor (rapat kordinasi) guna mengklarifikasi agenda mutasi tersebut.
“Kami di Komisi I baru ingin bertemu dengan BKD dan juga akan mengundang Baperjakat untuk menanyakan langsung masalah mutasi ini. Kebetulan kalau besok (hari ini, red) tidak mungkin karena ada tamu dari provinsi. Mungkin antara Senin atau Selasa saja, karena ini juga akan dirapatkan dulu di internal Komisi I,” ungkap Ending.
Lebih lanjut, mantan birokrat Setda Kuningan ini menuturkan, mutasi merupakan wewenang bupati sebagai user di pemerintah daerah. Untuk itu, pihaknya berharap jika benar akan dilaksanakan mutasi, agar pihak berwenang bisa melakukannya sesuai mekanisme dan aturan yang ada, terutama dalam hal kepegawaian seperti yang disampaikan pemerhati politik kuningan dalam berita kemarin.
“Untuk lebih jelasnya nanti saja kita saat ketemu dengan BKD dan Baperjakat dalam rakor bersama Komisi I. Mudah-mudahan saja kita tidak kecolongan, jangan sampai sebelum rakor, ternyata mutasi sudah dilaksanakan. Yang jelas kami berharap dengan mutasi, semua bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai tupoksi masing-masing,” tandasnya.
Pengamat politik yang juga aktivis F-Tekkad, Sujarwo mengatakan, menuding jika agenda rotasi, mutasi dan promosi yang telah didengungkan sejak tahun lalu terkesan ditunda-tunda akibat persoalan tertentu.
“Ini dikhawatirkan akan membuat keresahan di kalangan birokrat Pemkab Kuningan, yang berdampak pada terganggunya kinerja mereka sehingga akan mempengaruhi pada hasil-hasil kerja yang telah ditargetkan. Terlebih saat ini tidak sedikit unit-unit kerja yang kosong, baik karena ditinggal pensiun, maupun karena pejabat lama meninggal dunia,” ujarnya.
Selain berdampak kurang bagus terhadap kinerja para birokrat, lanjut Jarwo, penundaan mutasi/rotasi di era duet kepemimpinan Utce-Acep juga tidak mustahil akan memunculkan asumsi negatif dari masyarakat, seakan dalam setiap event mutasi/rotasi telah dijadikan ajang bargaining para pengambil kebijakan.
“Padahal dengan duet kepemimpinan Bupati dan Wabup yang berasal dari partai yang sama (PDIP, red), sudah seharusnya tidak terjadi tarik ulur yang alot walau memang setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh duet Utce-Acep tidak bisa terlepas dari kepentingan politik, karena mereka merupakan pejabat politik,” pungkasnya.
Eselon II Terkena Rotasi
KUNINGAN - Hampir seluruh pejabat eselon II di lingkup Pemkab Kuningan dikabarkan akan terkena mutasi. Hal itu menjadi salahsatu jawaban berita beberapa waktu lalu jika Bupati Hj Utje Ch Suganda SSos MAP akan melakukan mutasi besar-besaran.
“Kayaknya hampir semua pejabat eselon II akan dimutasi. Iya rame juga sih isunya, pokoknya banyak lah yang kena dan bergeser,“ ujar salah seorang pejabat yang meminta namanya tidak dikorankan saat diwawancarai Rakcer, kemarin (16/1).
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, bila tidak ada halangan, mutasi akan dilaksanakan Senin (19/1) lusa. Penandatanganan pun sudah dilakukan di lembaga terkait, termasuk dari pihak DPRD.
“Sudah ditandatangan kok. Kalau gak Senin ya Selasa lah. Ini merupakan hal biasa dalam jabatan untuk memberikan refresh saja agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih disegarkan juga,“ tuturnya.
Ia sendiri mengaku setuju dengan komentar Boy Sandi Kartanegara di koran Rakcer kemarin, yang menyarankan agar mutasi dilaksanakan di luar Pendopo agar masyarakat tahu dan bisa memberikan penilaian secara langsung.
“Saya sangat setuju dengan komentar Boy Sandi. Mutasi jangan di Pendopo terus, harusnya di luar juga bagus tuh. Bisa menjadi hal yang baru dalam tradisi mutasi di lingkungan Pemkab Kuningan,“ ucapnya.
Namun begitu, dirinya tidak sependapat kalau Bupati sedang gamang soal mutasi yang terkesan ditunda-tunda. Bagi dia, proses mutasi di lingkup Pemkab Kuningan sudah dilakukan dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai hal.
Itu sebabnya, dia sudah merasakan betul bagaimana peran Bapejakat dan Bupati dalam menentukan dan menempatkan posisi tertentu bagi para pejabat eselon II dan lainnya dalam mutasi-mutasi sebelumnya.
“Kalau Ibu Utje memang baru kali ini akan melakukan mutasi. Tapi saya kira polanya tidak akan jauh berbeda dengan kebijakan penempatan posisi saat Bupati Pak Aang. Kalau saya ternyata nanti terkena mutasi, saya sih siap ditempatkan dimana saja karena ini merupakan tugas yang wajib dilaksanakan,“ ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD, Drs H Ending Suwandi MM mengaku, pihaknya belum menerima informasi secara langsung jika di Januari ini akan dilaksanakan mutasi yang isunya besar-besaran. Ia hanya baru mendengar isu mutasi tersebut dari berita di koran.
“Terus terang saja hingga kini kami sama sekali belum diberi tahu akan ada mutasi di bulan Januari ini. Saya hanya mendengar isu ini dari koran Rakcer,” ujarnya kemarin (14/1).
Politisi senior Partai Golkar asal Dapil III ini mengungkapkan, dengan munculnya isu mutasi tersebut, Komisi I yang dipimpin Yayat Ahadiatna SH akan segera memanggil pihak-pihak terkait, seperti Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dan juga BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk menggelar rakor (rapat kordinasi) guna mengklarifikasi agenda mutasi tersebut.
“Kami di Komisi I baru ingin bertemu dengan BKD dan juga akan mengundang Baperjakat untuk menanyakan langsung masalah mutasi ini. Kebetulan kalau besok (hari ini, red) tidak mungkin karena ada tamu dari provinsi. Mungkin antara Senin atau Selasa saja, karena ini juga akan dirapatkan dulu di internal Komisi I,” ungkap Ending.
Lebih lanjut, mantan birokrat Setda Kuningan ini menuturkan, mutasi merupakan wewenang bupati sebagai user di pemerintah daerah. Untuk itu, pihaknya berharap jika benar akan dilaksanakan mutasi, agar pihak berwenang bisa melakukannya sesuai mekanisme dan aturan yang ada, terutama dalam hal kepegawaian seperti yang disampaikan pemerhati politik kuningan dalam berita kemarin.
“Untuk lebih jelasnya nanti saja kita saat ketemu dengan BKD dan Baperjakat dalam rakor bersama Komisi I. Mudah-mudahan saja kita tidak kecolongan, jangan sampai sebelum rakor, ternyata mutasi sudah dilaksanakan. Yang jelas kami berharap dengan mutasi, semua bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai tupoksi masing-masing,” tandasnya.
Pengamat politik yang juga aktivis F-Tekkad, Sujarwo mengatakan, menuding jika agenda rotasi, mutasi dan promosi yang telah didengungkan sejak tahun lalu terkesan ditunda-tunda akibat persoalan tertentu.
“Ini dikhawatirkan akan membuat keresahan di kalangan birokrat Pemkab Kuningan, yang berdampak pada terganggunya kinerja mereka sehingga akan mempengaruhi pada hasil-hasil kerja yang telah ditargetkan. Terlebih saat ini tidak sedikit unit-unit kerja yang kosong, baik karena ditinggal pensiun, maupun karena pejabat lama meninggal dunia,” ujarnya.
Selain berdampak kurang bagus terhadap kinerja para birokrat, lanjut Jarwo, penundaan mutasi/rotasi di era duet kepemimpinan Utce-Acep juga tidak mustahil akan memunculkan asumsi negatif dari masyarakat, seakan dalam setiap event mutasi/rotasi telah dijadikan ajang bargaining para pengambil kebijakan.
“Padahal dengan duet kepemimpinan Bupati dan Wabup yang berasal dari partai yang sama (PDIP, red), sudah seharusnya tidak terjadi tarik ulur yang alot walau memang setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh duet Utce-Acep tidak bisa terlepas dari kepentingan politik, karena mereka merupakan pejabat politik,” pungkasnya.
.JPG)
0 comments:
Post a Comment