Panitia Pilwu Serentak Siap Jemput Bola

GUNUNGJATI – Memasuki hari keempat pendaftaran bakal calon (Balon) kuwu, Desa Klayan Kecamatan Gunungjati masih sepi, belum ada satupun calon yang sudah mendaftarkan diri, kemarin (31/7/15).

Seksi penyaringan dan penjaringan Desa Klayan, Harun pada saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, belum adanya balon yang mendaftar, bisa dikarenakan berbagai hal. Salah satunya bisa disebabkan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. 

“Sedikitnya ada 17 persyaratan yang harus dipenuhi, ada salah satu yang cukup sulit. Seperti surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan belum pernah mendapat hukuman pidana,” terangnya Rakcer.

Dikatakan, selain banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi. Biasanya balon, kata dia, akan memperhitungkan lawan-lawannya, oleh karena itu hingga kini masih saja budaya saling tunggu dalam mendaftarkan diri dalam pemilihan apapun. 

“Calon biasanya melihat, siapa nih yang akan maju. Biasanya di masa-masa injuri time ramainya,” tandasnya.

Lebih jauh, Harun menyatakan, jika pada hari keempat pendaftaran, masih belum ada calon yang datang. Pihaknya akan mendatangi tiap rt, untuk menanyakan apakah ada calon yang ingin mendaftar atau tidak.   

"Kita akan jemput bola jika pada hari keempat belum ada yang daftar," tuturnya.

Disinggung soal pembiayaan serta jumlah daftar pemilih sementara, dikatakan Supriyatna, untuk memenuhi kebutuhan saat ini, pihaknya masih menggunakan dana pribadi. "Untuk memenuhi kebutuhan pilwu, kita patungan. Karena DD belum cair. Untuk DPS sendiri jumlahnya 6466," terangnya.

Diketahui, alokasi anggaran yang disedikan pemerintah untuk pilwu di Desa Klayan sebesar Rp67.500.000, anggaran tersebut berasal dari bantuan bupati dan dimasukan kedalam pos ADD, persayaratan untuk mencairkan sendiri, lanjutnya, harus sudah menyelesaikan APBDes terlebih dahulu.

Seksi Dokumentasi dan Perlengkapan, Supriyatna menambahkan, pendaftaran akan ditutup pada 7 Agustus nanti hingga jam kerja usai. “Jika ada yang mendaftar di menit-menit akhir tetap akan terima,” terangnya.

Dikatakan, pihaknya akan melakukan seleksi yang ketat, apabila ditemui ada balon yang persyaratannya kurang, maka akan dikembalikan kembali.

Baca Selanjutnya »

Kekeringan Tak Pengaruhi Stok Pangan

SUMBER- Kekeringan berkepanjangan membuat puluhan ribu hektare lahan tidak ditanami padi. 

Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan (Distanbunakhut) Kabupaten Cirebon mencatat dari 46 ribu lahan produktif hanya 23 ribu hektar lahan yang ditanami pada musim tanam kedua ini. 

Bahkan, dari 23 ribu hektare yang ditanami, dipastikan 8 ribu hektare akan mengalami gagal panen.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan (Distanbunakhut) Kabupaten Cirebon, H Muhidin, kemarin (31/7), saat ditemui di ruang kerjany.

“Berarti yang ditanami pada musim tanam kedua ini hanya setengahnya. Bahkan dari luas lahan yang ditanami 8 ribu hektare dipastikan gagal panen, lantaran tidak ada air,” terang Muhidin.

Dikatakan Muhidin, dalam masa tanam kedua ini bisa disebut gagal, mengingat setengah lebih lahan produktif yang ada mengalami gagal panen. 

Belum lagi kalau kemarau di tahun ini cukup banyak, maka lahan puso masih bisa bertambah lagi.

“Area sawah yang kekeringan ini, ada yang baru ditanami satu bulan. Bahkan ada juga yang tinggal memanen saja, namun lantaran tidak ada air, pertumbuhan padi terhambat dan mati,” tandasnya.

Saat disinggung banyaknya lahan yang mengalami gagal panen akan mempengaruhi ketersediaan pangan di Kabupaten Cirebon, dikatakan Muhidin, masyarakat tidak perlu khawatir terkait hal itu. 

Sampai saat ini, sebutnya, stok pangan yang tersedia saat ini masih bisa untuk sampai Januari nanti.

“Stok masih bisa mencukupi, asal untuk Kabupaten Cirebon saja. Dengan kekeringan ini, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan daerah lain,” imbuh dia.

Menurut Muhidin, baik pemerintah maupun petani hanya bisa pasrah. Alternatif untuk mengatasi masalah kekurangan air, katanya, dengan dibukanya Waduk Jatigede yang saat ini masih menjadi perdebatan.

“Kita tidak bisa berbuat banyak, kalau dengan sumur pantek tanah kita tidak sesuai. Sedangkan jika membuat embung lahannya tidak ada, jadi ya kita tunggu air dari Waduk Jatigede,” paparnya.

Baca Selanjutnya »

Soal BPJS Haram, Dinkes Kota Tolak Fatwa MUI

KESAMBI- Fatwa MUI Terkait haramnya sistem BPJS Kesehatan masih menuai pro dan kontra.  

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon menyatakan tidak sepakat terkait fatwa MUI yang mengharamkan program BPJS Kesehatan belum lama ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Edy Sugiarto menegaskan, prinsip utama BPJS Kesehatan adalah gotong-royong dan menggunakan konsep nirlaba.

Artinya, kata Edi, secara tidak langsung peserta BPJS kesehatan saling membantu sesama peserta melalui premi dengan biaya yang murah.

“Di Indonesia hanya program BPJS yang paling bagus ketimbang program yang lain karena yang sehat membiayai yang sakit. Beda dengan asuransi swasta yang semakin parah sakitnya, pembayaran premi justru semakin besar,” tegas Edy kepada Rakcer, Jumat(31/7).

Dia menegaskan, secara nasional BPJS selalu mengalami kerugian mencapai Rp1,5 triliun per bulan. Hal itu terjadi, karena kebanyakan membiayai orang sakit, baik masuk kualifikasi sakit berat maupun ringan.

Edy pun menganggap fatwa itu keliru, terlebih program yang memegang prinsip gotong-royong itu secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk beramal.

“Misalnya si A sakit dan harus cuci darah, dan si A dibantu oleh 80 peserta BPJS yang masih sehat untuk membiayai cuci darahnya itu. Lalu di mana letak ribanya?” tegasnya.

Menurutnya, ulama-ulama yang ada di MUI kurang input dan pengetahuan mengenai BPJS kesehatan. Pihaknya tetap tidak setuju dengan fatwa MUI yang mengharamkan BPJS Kesehatan.

Edi menilai ada kekeliruan dari pihak MUI menilai BPJS. Edi menganggap bahwa MUI terlalu menyamakan BPJS dengan asuransi yang konvensional. 

Padahal, jelas Edi, BPJS dan asuransi konvensional punya perbedaan yang mendasar.

“Saya pribadi tidak setuju dengan fatwa itu, kalau asuransi konvensional memang saya akui tidak syariah karena tidak menjamin uang kembali jika tidak ada klaim. Namun BPJS itu adalah sistem gotong royong antar sesama warga Indonesia, jadi yang sehat bisa membantu menyembuhkan yang sakit,” papar Edi.

Edi menilai, BPJS merupakan program terbaik dari pemerintah di sektor kesehatan. Perhitungan angsuran premi pun tidak ‘mencekik’ seperti halnya asuransi konvensional. 

“Jika asuransi biasa, semakin berat sakitnya, semakin mahal preminya, jika BPJS tidak begitu. Mau kita cuci darah sekalipun preminya tetap Rp25 ribu,” jelas Edi.

Adanya program BPJS ini, lanjut Edi, bisa menolong lebih banyak orang sakit. Dalam kalkulasi BPJS, sebut Edi, satu orang sakit itu akan dibantu oleh sekitar 80 orang sehat lainnya di Indonesia melalui program BPJS.

“Artinya sistem itu luar biasa menolong, meski setahu saya pemerintah melalui BPJS itu rugi sekitar Rp1,5 triliun setiap bulannya. Artinya BPJS itu nirlaba atau tidak menguntungkan satu atau dua pihak semata, saya jelas tidak setuju dengan pendapat MUI dari perspektif tersebut,” papar Edi.

Baca Selanjutnya »

Raperda Tibum

Raperda Tibum Cantumkan Zona Lintasan Becak

**Banyak Pelanggaran Rambu Lalu Linta, Disbub Diminta Bertindak

KEJAKSAN– Kinerja Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dihubinkom) Kota Cirebon mendapatkan sorotan dari DPRD Kota Cirebon.

Selain masih banyaknya becak yang melintas di Jalan Siliwangi pada jam larangan, kendaraan pribadi juga masih banyak yang parkir di sepanjang jalan protokol tersebut meskipun rambu larangan parkir sudah terpasang.

Pantauan Rakcer, Jum’at (31/7), becak nampak santai melintas di Jalan Siliwangi pada jam larangan. Padahal, rambu larangan masih terpasang di pintu masuk jalan Siliwangi.

Begitu juga rambu larangan parkir yang masih saja dilanggar oleh pengguna jalan. 

Bahkan, di depan Gedung DPRD Kota Cirebon pun masih ada saja mobil yang parkir walaupun rambu larangan parkir berada tepat di depannya.

Kondisi ini mengundang kritikan dari anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana. Menurutnya, rambu yang sudah terpasang harus dipatuhi oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.

“Ya memang harusnya dipatuhi. Untuk apa rambu dipasang kalau memang bukan utuk dipatuhi,” ujarnya.

Dijelaskan Ruri, pihaknya mempertanyakan kinerja petugas lapangan Dishubinfokom Kota Cirebon. Sebagai leading sector, Ruri menegaskan, seharusnya Dishub melakukan tindakan tegas kepada para pelanggar.

“Kemana para petugs Dishub di lapangannya kalau begini. Itu kan tugas dan wewenang mereka untuk melakukan penindakan karena memang tupoksinya seperti itu. Kalau kejadian ini masih terus berlangsung, bisa dikatakan petugas Dishub tidak bekerja dengan baik dong,” sindirnya.

Ruri menyebutkan, diperlukan ketegasan dari pimpinan daerah untuk memantau kinerja bawahannya. 

Dia juga mempertanyakan fungsi dari rambu lalu lintas yang terpasang sepanjang jalan Siliwangi.

“Penindakannya seperti apa sudah memang rambu-rambu tuh. Apa itu cuma hiasan saja dipasang? Kalau memang mengembalikan ke fungsinya, ya sudah lakukan penindakan kepada pengguna jalan yang melanggar,” tandasnya.

Sementara itu, anggota komisi A lainnya, Yayan Sopyan menyatakan, pihaknya masih akan terus membahas rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum. 

“Ya memang kita akan terus membahasnya karena selama ini tidak jelas becak boleh melintas dan dilarang melintas dimana saja. Itu yang masih akan kita dalami di dalam rapat pansus,” terangnya.

Selain pengaturan zona lintasan, Yayan juga mengemukakan akan menyantumkan aturan tegas dalam perda tibum.

“Kalau ada becak yang masih melintas di wilayah yang dilarang, maka dipersiapkan juga sanksinya seperti apa. Karena becak juga menjadi salah satu penyebab kemacetan dan banyak juga tukang becak yang seenaknya melintas,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Harga Garam Anjlok, Petani Merugi

PANGENAN – Petani garam mengeluhkan turunnya harga garam yang terus merosot. Saat ini harga garam
Dihargai Rp200/Kg dan itupun diprediksi akan terus jatuh saat musim kemarau yang terjadi saat ini.
Salah seorang petani garam asal Desa Rawaurip KEcamatan pangenan, Leman menagku jika pihaknya merugi dengan harga garam yang terus merosot. “Panen tahun ini kami jelas merugi, yak arena harganya terus turun,” keluhnya.
Dikatakan, bukan hanya dirinya saja, melainkan ratusan petani yang ada di desanya juga memngalami hal yang sama. Hal itu kata dia, dikarenakan seolah-olah selalu dipermainkan terus-terusan oleh para tengkulak yang membeli garam-garam mereka.
“Sehingga kami merasa dipermaiankan oleh para tengkulak. Sebab selain para petani garam tidak mengetahui standaritas harga garam, kami juga telah tersangkut bon atau hutang yang telah mengikat ratusan petani di desa kami,” jelasnya.
Dijelaskan, sebelum melakukan panen, para petani garam di desanya tersebut, bon terlebih dahulu kepada tengkulak. Sehingga, kata dia, setelah memanen garam, para petani harus menjual garam tersebut kepada tengkulak tersebut dan tidak boleh dijual ke orang lain. “Emang kebanyakan begitu sih, padahal mah bonnya paling juga kisaran Rp200-500 ribu, tapi karena sudah ngebon, akhirnya mau tidak mau hasil panennya dijual ke tengkulak,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Asmali. Dirinya hanya bisa mengharapkan kepada pemerintah agar bisa menangani keluhannya dan ratuan petani garam terkait harga garam yang terus-terusan mengalami penurunan karena merasa dipermainkan atau hal lain. “Kami sekarang hanya bisa berharap agar harga garam bisa stabil, sekarang yang harganya terus-terusan dipermainkan oleh para tengkulak, akhirnya kami juga karena hal itu hampir sama sekali tidak mendapatkan untung,” tegasnya.
Padahal, kata dia, awal-awal petani garam memanen hasil panennya pada awal bulan Juni lalu, harga garam pada saat itu masih Rp400/kilo, akan tetapi tidak lama kemudian,  mengalami penurunan hingga menjadi Rp350/perkilogram. “Dan penurunan ini  terus terjadi hingga sekarang. Dua hari lalu harga garam perkilonya masih 225 perak,  dan pada hari ini sudah turun lagi menjadi Rp200 perak perkilo, dan mungkin akan terus turun lagi,” tandasnya. (kim)

FOTO : KIM ABDURROKHIM/RAKYAT CIREBON
MERUGI. Harga garam yang terus anjlok membuat petani garam asal Desa Rawaurip merugi.

Baca Selanjutnya »

BMKG Imbau Warga Jangan Panik

**Sebagian besar warga Cirebon merasakan getaran gempa yang terjadi pada pukul 01:12:28 WIB

CIREBON – Gempa bumi mengguncang Provinsi Aceh. Letak pusat gempa berada di Kabupaten Aceh Jaya dengan kekuatan 5.1 skala richter (SR). Berdasarkan informasi dari situs Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Senin (23/3), gempa itu terjadi pada pukul 01:12:28 WIB dengan kedalaman 10 Km di bawah laut. Titik gempa berada 711 km Barat Daya Kabupaten Aceh Jaya, Aceh.
Gempa tersebut dipastikan BMKG tidak berpotensi tsunami. Namun belum diketahui akibat dari gempa tersebut. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Forecaster BMKG Stasiun Majalengka Jawa Barat, Ahmad Faa Iziyn kepada Rakcer mengungkapkan bahwa guncangan yang terasa di Wilayah III Cirebon, Jawa Barat, tak hanya berasal dari gempa berkekuatan 5,1 SR di Aceh saja, akan tetapi guncangan itu juga berasal dari gempa berkekuatan 4,9 SR yang terjadi di wilayah Tegal Jawa Tengah yang terjadi pada pukul 01.05 WIB, Senin (23/3).
"Gempa terjadi bukan hanya di Aceh saja, melainkan di Tegal Jawa Tengah yang terjadi pada pukul 01.05 WIB, Senin (23/3) dengan kekuatan 4,9 SR. Pusat gempa terjadi di darat, 4 kilometer Barat laut,Tegal, Jawa Tengah," ujar Ahmad Faa Iziyn kepada Rakcer saat dikonfirmasi melalui telepon Senin (23/3).
Dikatakannya, saat kejadian gempa, getarannya tak berlangsung lama. Akan tetapi menurutnya guncangan yang diakibatkan oleh gempa tersebut cukup kuat, sehingga lantai dan benda-benda bergerak. Menurutnya, gempa yang terjadi di Jawah Tengah tersebut terjadi sebelum lindu yang di Aceh Jaya.
Menurutnya, gempa yang terjadi di kedua tempat tersebut juga bisa dipastikan tidak akan menimbulkan terjadinya tsunami da gempa susulan. Dengan demikian juga dirinya menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak panic. “Dan gempa dengan kekuatan ini di kedua tempat kemungkinan kecil tidak menimbulkan trsunami dan gempa susulan. Saya himbau kepada semua masyarakat khususnya yang ada di Wilayah III Cirebon agar tidak panic,” jelasnya.
Dikutip dari laman www.bmkg.go.id, gempa berkekuatan 5,1 SR tersebut mengguncang wilayah Aceh sekira pukul 01.12 WIB. Pusat gempa berada di 2,54 Lintang Utara dan 89,69 bujur timur. Posisi gempa berada di 711 kilometer barat daya Kabupaten Aceh Jaya dengan kedalaman pusat gempa, yaitu 10 kilometer dan tidak berpotensi terjadinya tsunami.
Lokasi tepat gempa berada di 2.54 LS - 89.69 BT. Lokasi itu juga 712 Km dari Barat Daya Kabupaten Sumeulue, Aceh; 721 Km Barat Daya Kabupaten Aceh Besar, Aceh; 709 Km Barat Daya Banda Aceh, Aceh dan 2.135 Km Barat Laut Jakarta. (kim)

Baca Selanjutnya »

Pasca Banjir Warga Sambut Bantuan

***Warga Korban Banjir Cipeujeuh Terima Bantuan dari Para Dermawan
LEMAHABANG – Banjir yang menerjang beberapa kecamatan yang ada di Wilayah Timur Cirebon menimbulkan banyak dampak, salah satunya seperti jalan rusak, infrastruktur, dan barang-barang milik warga rusak yang diakibatkan oleh banjir. Sepereti yang terjadi di Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon yang pada saat banjir banyak bangunan yang rusak diterjang banjir.
Dan pasca diterjang banjir besar beberapa hari lalu, warga Desa Cipeujeuh Wetan menyambut baik berbagai bantuan dari beberapa instansi, mereka juga mendapatkan perhatian serius dari para dermawan dan unsur instansi, baik yang ada di wilayah Kecamatan Lemahabang maupun di tingkat Kabupaten dan Kota Cirebon.
Berbagai bantuan dari berbagai diberiikan oleh warga desa Cipeujeuh Wetan, bantuan pertama diterima pemerintah desa (pemdes) setempat dari dinas social (Dinsos) Kabupaten Cirebon berupa 1,5 kwintal beras dan kebutuhan pokok lainnya yang digunakan untuk dapur umum warga. sedangkan bantuan pengobatan gratis yang diikuti oleh warga korban banjir di Desa Cipeujeuh Wetan diberikan oleh keluarga besar Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Kota Cirebon dan Puskesmas Sindanglaut di dua posko terpisah pada hari Sabtu (21/3).
Kuwu Desa Cipeujeuh Wetan Suprapto kepada Terbittop mengucapkan banyak terimakasih kepada para dermawan dan beberapa instansi yang telah banyak memberikan bantuan kepada warganya yang telah mengalami musibah bencana banjir besar. Dibeberkan Suprapto, adapun sumbangan bantuan yang diterima pihaknya selain dari Dinsos Kabupaten Cirebon, namun juga terdapat dari para dermawan dan instansi di wilayah Desa Cipeujeuh Wetan.
"Kami paketkan semua bentuk bantuan dari para dermawan, bantuan pun langsung kami berikan kepada warga yang berhak dan membutuhkan," ungkap Suprapto kepada Rakcer Sabtu (21/3).
Ketua RT 31 RW 07 Desa Cipeujeuh Wetan, dimana dengan kepedulian dan bantuan yang diberikan oleh para dermawan kepada para warganya jelas sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya.
"Dengan semua bantuan ini, jelas sangat meringankan beban warga kami, semuanya sangat bermanfaat dan dapat memberikan dukungan moril kepada warga.Semoga semua perbuatan baik para dermawan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah," jelasnya.
Sementara itu, Ketua BSMI Kota Cirebon, Dr Wizhar Syamsuri dalam kesempatannya saat memberikan pelayanan pengobatan kepada korban banjir,  kepada media mengatakan bahwa rombongannya kali ini terjun ke Desa Cipeujeuh Wetan bertujuan jelas dalam rangka melaksanakan misi kemanusiaan, yakni memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada warga korban banjir.
"Kami ke sini yah jelas untuk memberikan pelayanan optimal kepada warga korban banjir Cipeujuh, BSMI Kota Cirebon menerjunkan empat dokter yang terdiri dari dua dokter spesialis dan dua dokter umum. Selain itu rombongan kami juga melibatkan  lima apoteker, lima perawat, dan tiga paramedis lainnya,” jelasnya.
Keterlibatan organisasinya dalam misi kemanusiaan ini diakuinya sebagai salah satu bentuk kepedulian antara sesama manusia, hal tersebut menurutnya pun menuntun rasa kesetia-kawanan antar sesama unsur masyarakat. "Dan misi ini juga kami jadikan sebagai bentuk kepedulian dan rasa kasih antar sesama, lebih dari itu semoga apa yang kami lakukan saat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (kim)

Baca Selanjutnya »

Warga Tagih Janji Bina Marga

***Bupati Sunjaya harus segera mengkoordinasikan dinas terkait untuk segera melakukan eksen concern program kampanye Jago-Jadi untuk percepatan pembangunan infrastruktur WTC.
GEBANG – Lambatnya pengerjaan perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon, khususnya diwilayah Cirebon Timur (WTC) salah satunya di ruas jalan Gebang – Waled dikeluhkan oleh aktivis WTC. hal itu seperti juga yang dieluhkan oleh salah satu tokoh masyarakat Gebang, H Dade Mustofa Efendi yang mengungkapkan bahwa musim hujan menjadi alasan klasik yang seolah-olah menjadi pembenaran, akan tetapi justru di musim hujan seperti ini lah banyak terjadi jalan rusak karena ada genangan air di jalan dan sering menimbulkan kecelakaan yang bisa saja mengakibatkan korban jiwa.
“Ini harus menjadi pertimbangan bagi instansi terkait untuk memulai perencanaan dengan baik. Jika perencanaannya sudah matang jauh-jauh hari sebelum musim hujan tiba, maka begitu hujan sudah berkurang bisa langsung eksen menjalankan program perbaikan, tentunya dengan melakukan skala prioritas bagi wilayah yang rusak parah,” ungkap seseorang yang akrab disapa Haji Dade kepada Rakcer.
Haji Dade yang juga merupakan aktifis komite pemekaran Cirebon Timur (KPCT) itu juga mengaku bahwa beberapa waktu lalu dirinya dan beberapa aktivis WTC lain telah melakukan dialog dengan pihak Bina Marga, dan diperoleh gambaran bahwa ruas jalan Gebang - Waled akan segera dilaksanakan pada bulan Maret ini. “Kami juga bersama dengan aktifis lain sebenarnya sudah melakukan dialog bareng dinas Bina Marga, saat itu mereka berjanji akan segera melakukan perbaikan jalan pada bulan maret ini,” ujuarnya.
Pantauan  wartawan Koran ini di lapangan, ruas jalan Gebang –Waled, khususnya di sekitar pasar Gebang, memang terlihat kerusakana jalan memang parah, hal itu disebabkan oleh padatnya jalan dengan aktivitas kendaraan berat  seperti dump truck yang sampai saat ini tidak pernah ada penertiban oleh dinas terkait(Dishub- red), terlebih di musim hujan juga mengakibatkan kondisi jalan terdapat banyak lubang dan genangan, sehingga berakibat makin besarnya lubang dengan genangan air yang juga menjadi penyebab rusaknya jalan.
 Selain itu, adanya kepadatan jalan juga disebabkan karena adanya bangunan pasar sementara yang memakan trotoar dan badan jalan, sehingga akses jalan  bagi pengendara sangat sempit. Hal ini juga tidak luput menjadi perhatian beberapa aktiufis dan juga warga sekitar.
“Nah, ini juga masalah yang setidaknya menjadi penyumbang kerusakan jalan di sepanjang Gebang – Pabuaran, dump truk yang beraktivitas 24 jam tidak pernah ditertibkan, padahal kadishub-nya pernah berjanji kepada kami untuk menertibkannya, nyatanya sampai sekarang tidak ada eksennya,” tegas Dade.

Selain itu juga, menurutnya ada ketidak-jelasan pembangunan Pasar Gebang yang sampai saat ini mankrak juga membuat akses jalan terganggu dan tidak lancar, sehingga jalan berlubang akan semakin besar dan genangan air makin banyak.
Menyikapi hal tersebut, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan konsultasi kepada dinas terkait, baik Bina Marga, Dishub, maupun Disperindag. Karena menurutnya, untuk mengatasi keruwetan di sekitar Pasar Gebang diperlukan kerjasama dan sinergitas berbagai instansi terkait.
Karena jika hal ini dibiarkan dan tidak segera ditangani, menurutnya bukan mustahil akan memicu protes warga untuk turun kejalan, serta menghindari pihak-pihak yang mengambil keuntungan sepihak dari kondisi ini.
Dengan demikian dirinya berharap agar Bupati Sunjaya bisa mengkoordinasi dinas terkait. “Kami berharap pa Bupati Sunjaya selaku top leader di Kabupaten Cirebon, harus segera mengkoordinasi dinas terkait untuk segera melakukan eksen perbaikan jalan Gebang -  Pabuaran dan pembenahan sekitar Pasar Gebang, yang menjadi concern program kampanye Jago-Jadi untuk percepatan pembangunan infrastruktur WTC,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

BPJS Kesehatan Gratis

Ribuan Warga Miskin Dapat
Kartu BPJS Kesehatan Gratis

SUMBER – Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya, terus ditunjukkan. Rabu (18/2), pemkab melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), secara simbolis membagikan sedikitnya 3.008 kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Sumber.
Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Moch Sofyan SH MH menyampaikan, pemberian kartu BPJS Kesehatan kepada ribuan warga Kabupaten Cirebon itu merupakan salahsatu komitmen di bawah kepemimpinan Bupati Drs H Sunjaya Purwadi Sastra MM MSi.
“Ini salahsatu komitmen Pak Bupati kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Sehingga, atas kebijakan Pak Bupati, beban iuran bagi masyarakat kurang mampu itu di-cover APBD Kabupaten Cirebon,” ungkap pria yang akrab disapa Opang itu.
Opang menambahkan, masyarakat yang termasuk dalam kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Cirebon sebanyak lebih dari 61 ribu jiwa.
“Mereka itu semula merupakan peserta Jamkesda, yang berdasarkan SK bupati jumlahnya itu sekitar 61 ribu jiwa. Dari jumlah itu, semuanya di-cover APBD Kabupaten Cirebon, yang jumlahnya sekitar Rp14 miliar,” kata Opang.
Untuk pembagian kartu BPJS Kesehatan bagi peserta PBI itu, lanjut Opang, akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya menargetkan, secepatnya semua masyarakat yang termasuk dalam kategori PBI, bisa menerima kartu BPJS Kesehatan.
“Target tahap selanjutnya, tentu kita ingin secepatnya. Tujuannya, agar masyarakat bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis menggunakan BPJS Kesehatan,” kata dia. Saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan di setiap kecamatan yang dilakukan melalui Puskesmas.
Sementara itu, Kepala Cabang Utama Cirebon, dr A Nandi Wahyu S MM menyampaikan, pembagian 3.008 kartu kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan tahap awal yang dilakukan pihaknya, sebagaimana permintaan Pemkab Cirebon. “Untuk tahap selanjutnya kita menunggu (data peserta) dari pemerintah daerah, baru kita cetak lagi,” katanya.
Disampaikan, untuk besaran iuran bagi peserta PBI sebesar Rp19.250 per bulan. Untuk fasilitas kesehatan sendiri, peserta PBI masuk dalam kelas 3. Atas upaya Pemkab Cirebon untuk mengcover puluhan ribu masyarakat kurang mampu, pihaknya juga turut menyampaikan apresiasi.
“Untuk soal pembayaran, dari pemda menyetor ke BPJS Kesehatan, kemudian kami bayarkan ke puskesmas atau rumah sakit. Kami juga sangat mengapresiasi keseriusan Pemkab Cirebon untuk mengcover biaya jaminan pelayanan kesehatan bagi warganya,” katanya.

Baca Selanjutnya »

Gedung Wanita

GW Kena Semprit, TAIS Disanjung

Soal Perkembangan Pekerjaan Bangunan oleh Pihak Investor

KEJAKSAN – Komisi B DPRD Kota Cirebon melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gedung Wanita (GW), Selasa (10/2). Dalam kunjungan ke aset bergerak milik Pemkot Cirebon yang kini dikelola investor itu rombongan anggota dewan merasa kesal. Terutama lantaran melihat progress pembangunannya yang sangat lamban.
Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, Didi Sunardi yang memimpin inspeksi menegaskan, perjanjian kerja sama antara investor dengan pemkot sudah lama sekali. Tetapi sampai hari ini kondisinya masih sangat memprihatinkan.
“Kalau sudah lebih dari empat bulan itu pembangunan sudah selesai. Kami sesalkan sampai sejauh ini belum ada keterangan jelas, baik dari Pemkot Cirebon maupun dari pihak investor sendiri. Pembangunan GW yang semula direncakanan untuk kepentingan masyarakat sangat tidak jelas,” ungkapnya, Selasa (10/2).
Dikatakan, lebih parah saat Komisi B meninjau ke lokasi hanya ada dua tukang cor tembok saja. Ini artinya benar-benar memperlihatkan ketidakseriusan investor. Tidak hanya itu, sebelum ada pembangunan oleh pihak investor, sebetulnya kondisi gedung lengkap dengan atapnya masih bagus, Nyatanya oleh investor dibongkar dan tidak memiliki tanda-tanda perbaikan.
“Kami tanya siapa bosnya kepada pekerja itu jawab mereka tidak tahu. Kan ini aneh terus siapa yang yang akan membayar gaji mereka,” tukasnya.
Ditambahkan, karena yang membangun investor bukan dari dana APBD, DPRD tidak bisa mengintervensi. Tetapi dia hanya ingin mengetahui model dan rencana pembangunannya, karena GW berkaitan dengan aset daerah. Dia merasa sangat layak mempertanyakannya.
“Katanya GW juga akan dibangun hotel, ballroom, dan lainnya. Kalau seperti ini terus, pemkot akan rugi. Ibaratnya kami punya lahan yang disewakan, tapi tidak digarap. Lalu untungnya dari mana saya tanya?” tandasnya.
Dalam waktu dekat Komisi B pun berencana memanggil kedua belah pihak, investor dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dareah (DPPKAD). Tujuannya untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, sehingga pembangunan GW tersendat.
“Komisi B juga akan mempertanyakan soal kerjasama sewa gedung selama 25 tahun ke depan itu, mau dijadikan seperti apa? Jika proyek pembangunan GW itu diberhentikan oleh investor, maka apa yang akan dilakukan pemerintah?” bebernya.Didi mengaku, 180 derajat berbeda yang terjadi dengan Taman Ade Irma Suryani. Setelah mengecek, kondisi investor mengubah kondisi TAIS sudah 90 persen hampir rampung dan memperlihatkan kerja sangat baik mulai dari pembangunan kolan bebek, seluncuran dewasa, kolam arus, kolam anak kolam olympic untuk pertandingan.
“Kami melihat di TAIS sudah cukup baik. Karena kami sidak juga di sana untuk perbandingan. Tetapi dua-duanya kami undang nanti di DPRD,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pembangunan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) Kota  Cirebon, H Yoyon Indrayana. Menurutnya, terkait pembangunan GW bukan menjadi kewenangan DPUPESDM, mengingat anggaran pembangunan bukan di dinas teknis, teapi oleh pihak swasta.
“Pembangunan GW sama sekali tidak ada kaitannya dengan PU, karena ini sudah menajdi tanggung jawab investor dan pemkot langsung,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Cirebon, H Nasrudin Azis menerangkan, pihaknya akan meninjau terlebih dahulu kemudian menginventarisir masalahnya seperti apa. Lalu akan segera dibenahi di mana letak ketidakberesannya.
“Pembangunan Gedung Wanita selama ini masih berjalan. Jika ke depan ditemukan hal-hal yang perlu dan mungkin untuk dibenahi, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon juga akan segera mengkaji masalah-masalah pembangunan Gedung Wanita itu tuturnya. Selasa (10/2).

Baca Selanjutnya »

Warung Remang-remang

Bulan Puasa, Banyak Warem Nekat Beroperasi

HARJAMUKTI– Lebih dari sepekan memasuki bulan Ramadan, sejumlah warung remang-remang yang biasa menjadi tempat mangkalnya para Pekerja Seks Komersial (PSK) di kawasan Terminal Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ternyata masih tetap beroperasi.
Berdasarkan pantauan wartawan koran ini, sejumlah warung remang-remang yang selama ini kerap menjadi sasaran razia aparat keamanan, masih nekat beroperasi di bulan Ramadan.
Terlihat kerlap-kerlip lampu dan sejumlah kendaraan terparkir di depan jejeran warung-warung itu. Bahkan di beberapa warung juga terlihat ada yang sengaja menyalakan music dengan volume cukup tinggi.
Tak hanya itu pula, dipinggiran warung tersebut, terlihat jelas wanita-wanita penghibur bercampur aduk dengan PSK dan waria yang tengah mangkal menunggu datangnya pelanggan.
Terkait hal itu, Ketua Aliansi Masyarakat Nahi Munkar (Almanar) Andi Mulya mengungkapkan, tidak akan segan merazia, bila penangan aparat masih loyo dan tidak tegas.
“Kami akan merazia terminal, dari depan hingga belakang di daerah terminal angkot. Jadi kami mohon untuk aparat melakukan tindakan sebelum kami melakukanya lebih dulu,” jelas Andi.
Menurut Andi, selain melanggar himbauan walikota, dengan dibukanya warung remang, pemilik warung juga ikut melanggar perda. Karena tidak menutup kemungkinan, bila sejumlah miras masih beredar di warung tersebut.
“Saya yakin miras masih beredar disitu. Dan bila itu benar, seharusnya aparat dan instansi berwenang dapat menindak tegas, terlepas bulan ini bulan Ramadan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Cirebon Andi Armawan mengaku baru tahu kondisi itu. Padahal, Andi mengaku pada ramadhan pertama dan kedua pihaknya telah memastikan bahwa warung tersebut telah tidak beroperasi atau tutup hingga sebulan lamanya. 
Walau begitu, pihaknya yang termasuk dalam tim 8 untuk masalah hiburan dikota cirebon mengaku tidak akan segan-segan untuk menindak pengusaha yang bandel. “Ada aturannya, kami bersama Disbudparpora, kodim dan polres bersama untuk menindak hal itu. Secepatnya kami akan cek lokasi kesitu,” ujar Andi.
Selain itu, Andi meminta kepada setiap pengusaha maupun pemilik hiburan agar tetap menaati aturan yang berlaku. Dirinya tidak membenarkan bila adanya warung dan tempat hiburan yang masih buka.
“Apapun alasannya, pengusaha wajib menaati aturan itu. Jadi saya minta mereka yang masih buka masih untuk tetap taat pada aturan,” katanya.

Baca Selanjutnya »

Lokasi Esek-esek Ditertibkan

KUNINGAN – Isu maraknya keberadaan Penjaja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Kuningan yang semakin meresahkan masyarakat, mendapat tanggapan khusus dari mantan Bupati Kuningan 2 periode, H Aang Hamid Suganda SSos. Ia berharap agar Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) beserta kepolisian bisa bersinergi mengatasi dan mengevaluasi keberadaan PSK tersebut.
Pernyataan Aang tersebut disampaikan kepada para awak media saat menanggapi isu maraknya PSK di Kabupaten Kuningan yang semakin mengkhawatirkan di masyarakat, kemarin.
“Mengenai PSK-PSK ini yang saya juga dengar di Kabupaten Kuningan dan juga di daerah-daerah lain, ini tergantung dari komitmen pemerintahannya. Tentunya disini ada Sat Pol PP dan Kepolisian yang harus betul-betul secara rutin mengevaluasi tempat-tempat yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan bagi PSK,” harap Aang.
Menurut Aang, disaat zaman canggih dengan berbagai tekhnologinya seperti sekarang ini yang terus mengalami perkembangan, semua pihak harus bisa mengatasinya dengan antisipasi dalam hal peredaran PSK ke daerah.
“Sekarang ini zamannya canggih dengan banyaknya tekhnologi yang harus betul-betul diantisipasi dengan baik. Untuk mengevaluasi tempat-tempat yang diduga dihuni para PSK menurut saya itu sesuatu hal yang mudah, tetapi yang penting masalah koordinasi (Pol PP dan Kepolisian, Red),” ujarnya.
Kaitannya dengan Visi Kuningan yang Agamis dibawah kepemimpinan Bupati yang juga merupakan istrinya, Hj Utje Ch Suganda SSos MAP, Aang menyarankan agar peran para pemuka agama di Kuningan bisa lebih ditingkatkan. Hal itu sangat penting guna mengatasi juga kondisi remaja saat ini yang harus mendapatkan pengawasan ketat.
“Peranan para pemuka agama disini sangat perlu untuk lebih ditingkatkan lagi, karena kondisi remaja saat ini harus betul-betul mendapat perhatian dan pengawasan dari semua pihak, termasuk orang tua,” harapnya.
Ia menyontohkan, saat ini disinyalir ada penomena di taman-taman dijadikan tempat pacaran para remaja. Padahal taman-taman yang dibangun untuk memperindah dan mempercantik tata ruang dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat.
“Ini tentu kaitannya juga kepada pendidik-pendidik yang ada di kuningan, berikanlah sosialisasi kepada anak-anak kita supaya berlakulah secara baik dengan dasar mempunyai pendidikan agama yang baik. Yang jelas pada intinya Satpol PP maupun Kepolisian dan bahkan juga TNI harus bersama-sama berkoordinasi untuk mengatasi persoalan PSK ini,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Dari Pisah Sambut Kepala Dinas Kesehatan

**Tingkatkan Indeks Kesehatan, Tuntaskan Program Jamban Sehat

Hari pertama menjadi Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Sofyan SH MH tampak lebih sumringah. Kendati tidak memiliki latar belakang kesehatan, birokrat yang akrab disapa Opang ini cukup pede untuk membawa dinas lebih baik lagi. 

OPANG memang dikenal sebagai pembelajar cepat. Beberapa kali berputar dan memimpin OPD yang berbeda. Setelah pisah sambut, ia langsung bekerja untuk meningkatkan indeks kesehatan di Kabupaten Cirebon yang selama ini masih diam di tempat.
Mantan Kepala Disperindag Kabupaten Cirebon itu menuturkan, dengan kemampuan managerialnya dan jam terbang memimpin beberapa OPD di Kabupaten Cirebon, optimis mampu meningkatkan indeks kesehatan untuk mengangkat indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Cirebon.
“Saya optimis bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui indeks kesehatan,” tuturnya.
Ia mengaku, akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaiakan segala persoalan dan pekerjaan rumah di Dinkes yang selama ini belum tuntas.
Salah satunya, ia ingin menuntaskan persoalan minimnya jamban sehat dimana masih banyak masyarakat yang harus membuang hajat di sungai dan pekarangan. “Ini harus kita selesiakan, karena tidak efisien membuat kesehatan msyarakat menjadi terganggu dan mengganggu lingkungan,” terangnya.
Selain itu, Kepala Bidang Bina Perilaku Bina dan Penyehatan Lingkungan Juju Hermanto  membenarkan baru ada sebanyak 50 desa yang sudah menjalankan program jamban sehat. “Sisanya dari 424 desa dan kelurahan sebanyak 374 memiliki sanitasi kurang baik,” katanya.
Dia menyatakan, 50 desa yang berhasil mengubah perilakunya menjadi peduli kesehatan. Itupun terbilang lambat mengingat capaian 50 desa dengan jamban sehat itu dilakukan dalam kurun waktu lima tahun.
Jika setiap tahun hanya berhasil mengubah 10 desa, berarti memerlukan waktu 37 tahun untuk membuat Kabupaten Cirebon bebas sanitasi buruk.
Lanjut Juju, pencapaian 50 desa dengan jamban sehat, bukan semata dari bantuan pemerintah melainkan hasil arisan jamban. “Masyarakat mengumpulkan dana membuat jamban. Pemerintah hanya bisa menambah 10-20%, itu pun bukan dalam bentuk dana dan itu hanya sebatas stimulant untuk merangsang masyarakat dalam membuat jamban sehat,” paparnya.
Juju menceritakan, masih banyak ditemukan jamban yang berjarak kurang dari 10 meter meter dari sumber air, bahkan ada pula yang berjarak 3 meter.
Selain itu, pembuangan limbah jamban tidak melalui septic tank namun langsung ke sungai. “Ini apa bedanya dengan jamban di sungai,” bebernya.
Menurutnya, kategori jamban sehat di antaranya jarak sumber air dengan septic tank minimal 10 meter, tidak mengeluarkan bau, limbah jamban tidak mencemari tanah sekitar, dilengkapi dinding kedap air, ventilasi mencukupi dan cukup penerangan.
“Wilayah yang paling buruk sanitisanya di daerah pesisir dan ini juga yang sedang kami pikirkan bersama,” ucapnya.
Ditambahkannya, lebih parah terdapat 112.199 rumah di Kabupaten Cirebon tidak memliki jamban. Perilaku tanpa mempedulikan kesehatan masih dilakukan masyarakat, seperti buang air besar di kebun, kolam hingga sungai.
Padahal air  sungai yang digunakan sebagai media pembuangan, mereka konsumsi kembali untuk kebutuhan sehar-hari. “Dari mulai mencuci pakaian hingga mandi ini kita harus carikan solusinya,” katanya.
Biaya untuk membuat jamban itu kata Juju berkisar Rp950 ribu sampai Rp 1 juta. “Pemerintah hanya bisa memaksimalkan dana seadanya, sekitar sepuluh sampai dua puluh persen, atau sekitar Rp 100.000-200.000 tapi bukan uang, melainkan barang,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Bina Marga

Bina Marga Siapkan Rp104 Miliar untuk Bangun Jalan

SUMBER- Janji Bupati Cirebon H Sunjaya Purwadi Sastra MM MSi untuk memperbaiki infrastruktur jalan segera bisa dirasakan.
Hal tersebut dikemukakan Kabid Peningkatan Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/1).
Diungkapkan Rachmanto,  banyaknya jalan yang rusak membuat pihaknya menggelentorkan anggaran sebanyak Rp104 miliar untuk memperbaiki jalan kabupaten sepanjang 38,9 km, 22,6 km jalan poros desa ditambah 11 jembatan.
“Untuk tahun 2014 lalu anggaran untuk jalan hanya Rp94 miliar sekarang meningkat menjadi Rp104 miliar. Dari sini bisa kelihatan cukup meningkat,” tuturnya.
Dijelaskan Rochmanto, untuk pembangunan Jalan Kramat sampai Pasar Minggu akan dialokasikan sebesar Rp4 miliar dengan sistem beton dengan target perbaikan hingga 789 meter. “Saya pastikan pembangunan jalan beton paling panjang sepanjang sejarah di Kabupaten Cirebon, karena kita ingin mengimplementasikan cita-cita pemerintah saat ini,” ungkapnya.
Belum lagi, sambungnya, tahun 2015 ini, Kabupaten Cirebon akan diguyur anggaran dari Pemprov Jabar untuk membangun jalan kabupaten. “Mudah-mudahan di tahun 2015 ini bisa cair sehingga bisa menambah target yang sudah kita rancang,” tuturnya.
Ia memastikan, di bulan Maret ini, bisa mulai pengerjaan.  “Setelah administasinya beres diserahkan ke ULP untuk dilelangkan secara terbuka. Kami meminta kepada masyarakat agar lebih bersabar karena tidak akan lama lagi jalan kita akan baik,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menganggarkan sebesar Rp16,8 miliar untuk pemeliharaan jalan kabupaten di empat UPT.
Terkait banyaknya jalan yang baru dibangun tetapi kerap rusak lagi, Rachmanto menilai karena ada beberapa faktor. “Pemeliharaan jalan saat ini langsung di badan jalannya saja, seharusnya dilakukan dengan cara yang komplit, bagiamna bahu jalan, saluran hingga badan jalannya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Desain Jalan dan Jembatan Tomy Hendrawan menyatakan, di tahun 2015 ini dari anggaran Rp100  miliar lebih itu ada 8 jalan yang dipastikan akan dibeton, yaitu Jalan Palimanan-Karamat, Sindang Laut-Pabuaran, Gebang Ilir-Waled, Kedongdong-Beringin, Jenun-Ciwaringin, Ender-Karang Sembung dan Pelayanga-Bojonegara.
“Kita beruapaya agar masyarakat bisa beraktivitas dengan baik dengan jalan yang baik itu,” katanya.

Baca Selanjutnya »

Perda Mihol

Raperda Tibum Akan Batasi Peredaran Mihol

SUMBER- DPRD Kabupaten Cirebon kembali membahas rancangan peraturan daerah (reperda) ketertiban umum.
Salah satu poin dalam raperda itu  mengatur dan melarang penjualan minuman keras.
Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, perda ketertiban umum tersebut adalah aturan yang diusulkan oleh pemerintah daerah kepada DPRD.
Bahkan, reperda tersebut pernah dibahas pada periode dewan yang lalu namun hingga sekarng belum juga disahkan. Diduga kuat terdapat beberapa kepentingan yang berusaha mencegah perda tersebut disahkan.
Ketua Panitia Khusus II Aan Setiawan SSi membenarkan jika pihaknya telah konsentrasi membahas dan segera merampungkan rapeda tibum tersebut.
Pasalnya, sambung Aan, Raperda Desa saat ini sudah rampung dimana kuwu telah bersepakat dengan bupati juga DPRD dengan masa jabatan 6 tahun.
“Karena Pansus II telah sukses mengantarkan polemik Raperda Desa, kita sekarang akan rampungkan Raperda tentang ketertiban umum (Tibum),” ujarnya.
Ia membantah jika terdapat kepentingan yang menghadangnya. Aan memastikan, semua pihak dipastikan akan mendukung Perda Tibum disahkan jika yang bersangkutan sangat sayang kepada generasi penerus di Kabupaten Cirebon yang bersih dari narkoba dan minuman keras. “Memang pembahasan raperda itu belum selesai pada periode kemarin sehingga kita akan selesaikan pada Pansus II ini,” tandasnya.
Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD itu juga menerangkan, Raperda Tibum seirama dengan peraturan pemerintah tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif. Dijelaskan Aan, dalam Raperda tersebut zat adiktif adalah zat-zat selain mengandung narkotika, psikotropika, kafein, dan nikotin yang cara pemakaiannya baik melalui saluran pencernaan, saluran pernafasan maupun saluran darah yang menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan atau ketergantungan psikologis.
Selain itu,lanjutnya, zat itu memabukkan, menghilangkan sebagian atau keseluruhan dari akal seseorang, terganggu kesadaran dan daya pikirnya.
“Ya minuman beralkohol itu makanya kita mau tertibkan. Ada golongannya. Golongan A, alkohol yang mengandung etanol 1 sampai 5 persen, golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar 5 sampai 20 persen dan golongan C mengandung kadar alkohol 20 sampai 55 persen,” ungkapnya.
Diungkapkannya, tujuan dari raperda tersebut selain untuk menyelamatkan remaja sebagai generasi bangsa juga ingin menyelaraskan ketertiban penggunaan fasilitas umum  maupun sosial agar tidak saling menggantung. “Selain itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik,” bebernya.
Aan membocorkan sedikit pasal dalam Rapreda Tibum itu. “Dalam pasal 16 direncanakan akan mengatur dan menertibkan kegiatan usaha minuman beralkohol yang saat ini masih marak terjadi,” tandasnya.
Secara tegas, Aan menyatakan, Raperda akan melarang kegiatan usaha minuman beralkohol, memproduksi, memasarkan, mengedarkan menyimpan, mengonsumsi, mempromosikan maupun menyajikan minuman beralkohol maupun sejenisnya. “Untuk kegiatan usaha terhadap minuman beralkohol hanya boleh disajikan kepada tamu asing atau manca negara. Itupun pada hotel berbintang 4, tetapi dengan ketentuan yang kami atur secara ketat juga,” katanya.
Ketentuannya, sambung Aan, minuman beralkohol yang disajikan untuk tamu asing tersebut kadar alkoholnya harus kurang dari 5 persen kemudian waktu penyajiannya hanya 1 jam saja yakni jam 23.00 WIB hingga jam 00.00 WIB. “Terus disajikannya juga harus di Bar atau pub saja, tidak boleh di tempat yang lain,” tandasnya.

Baca Selanjutnya »

Arena Parkir Hutan Kota Ilegal

**Tarif Tidak Wajar, Dishub Sudah Panggil Pihak Pengelola

SUMBER– Warga yang bermain di Hutan Kota Sumber merasa kecewa. Pasalnya, mereka harus membayar biaya parkir yang tidak wajar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Rakcer, biaya sekali parkir untuk kendaraan roda dua sebesar Rp2.000. Sedangkan, untuk kendaraan roda empat dikenakan tarif parkir senilai Rp4.000.
Padahal, tarif parkir yang berlaku di Kabupaten Cirebon adalah Rp500 untuk kendaraan roda dua dan Rp1.000 untuk roda empat atau lebih.
Warga merasa keberatan dengan tarif parkir yang dikenakan oleh pengelolan tempat parkir yang diketahui dipegang oleh karang taruna kelurahan sekitar.
Salah seorang warga, Erry (28) mengatakan, dirinya merasa sangat keberatan dengan tarif yang diberlakukan.
Tak hanya itu saja, Erry juga mengungkapkan, pengelola parkir terlalu semena-mena dalam menerapkan tarif kepada pengunjung.
“Jelas kami keberatan karena biasanya mobil saja hanya dua ribu dan motor hanya seribu. Ini sih mobil ditarif sampai empat ribu dan motor dua ribu,” jelasnya.
Erry juga menyatakan, dengan kondisi perparkiran Hutan Kota saat ini, membuat pengunjung lebih memilih untuk memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Padahal, warga yang parkir di bahu jalan pun tidak dibenarkan.
“Di sepanjang jalan itu ada larangan parkir. Tapi, wajar saja mereka parkir di pinggir jalan karena parkir di dalam taman tarifnya mahal,” tambahnya.
Dihubungi terpisah, Kasi Perparkiran dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Aminudin menyebutkan, tempat parkir di Hutan Kota ilegal. Amin beralasan, pengurus lahan parkir Hutan Kota belum mengantongi izin dari instansi terkait.
“Memang mereka belum berizin dan bisa disebut juga ilegal,” ujar Amin yang dihubungi melalui sambungan telepon.
Dikatakan Amin juga, pihak Dishub sudah pernah memanggil pengelola tempat parkir. Akan tetapi, lanjut Amin, pengelola parkir tidak pernah menghadiri undangannya.
“Kami sudah panggil tiga kali tapi mereka tidak datang juga,” terangnya.
Disinggung mengenai langkah yang akan diambil oleh Dishub, Amin menyebutkan, pihaknya masih berencana untuk memanggil pengelola parkir. Bahkan, Amin menegaskan, akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun Kepolisian untuk menertibkan areal parkir yang belum berizin.
“Kasihan kalau warga dibebankan biaya parkir yang terlalu mahal. Kita jelas akan bertindak dan sekarang kita masih menunggu pengelola parkir memenuhi undangan kami,” tandasnya.

Baca Selanjutnya »

Pasar Pabuaran Dibiarkan Mangkrak

Pembangunan Pasar Pabuaran Hingga Saat Ini Tak Ada Kejelasan Waktu

PABUARAN– Bertahun-tahun dibiarkan tidak dibangun, warga dan para pedagang Pasar Pabuaran Kidul mengaku hanya bisa pasrah.
Bahkan, pantauan wartawan koran ini, lokasi utama bekas pasar saat ini ditumbuhi rumput liar dan masih terdapat puing-puing bangunan yang dibiarkan begitu saja.
Salah seorang pedagang, Maimun mengatakan, dirinya yang selama ini berjualan di pasar darurat di pinggir jalan raya itu hanya bisa pasrah dan memilih tidak mau tahu dengan pembangunan yang belum ada kejelasan.
Maimun mengaku, dirinya berjualan di pinggir jalan tersebut sudah bertahun-tahun.
“Saya jualan di sini sudah bertahun-tahun. Sampai sekarang rencana pembangunan pasar belum ada kabar. Makanya, kami para pedagang hanya bisa pasrah saja,” ungkap Maimun, Selasa (27/1).
Maimun menyadari, posisi dagangannya di pinggir jalan sangat mengganggu arus lalu lintas. Tetapi, karena tidak ada lagi tempat untuk berjualan, dia terpaksa berjualan di pinggir jalan.
“Ya, saya memang sadar kalau dagangan kami juga kadang kalau sedang macet mengganggu lalu lintas. Tapi kan kita-kita di sini juga karena terpaksa karena tidak ada tempat lain. Kami berharap pembangunan pasar bisa direaliasikan,” ujarnya.
Sementara itu, warga sekitar Iyan mengatakan, dirinya merasa kecewa dan prihatin dengan kondisi dan ketidakjelasan pembangunan pasar. “Kami sudah capek mengaharapkan pembangunan pasar, akhirnya hanya bisa melihat saja apa yang terjadi nanti,” katanya.
Senada dengan Iyan, warga lainnya, Doro Suroto menginginkan agar pembangunan Pasar Pabuaran segera direalisasikan. “Saya ingin pembangunan Pasar Pabuaran Kidul diambil alih Pemda saja karena lebih pasti,” katanya.
Diakui Doro, keberadaan pedagang di pinggir jalan sangat mengganggu arus lalu lintas. “Karena tidak ada tempat untuk berjualan, para pedagang memilih membuka lapak di pinggir jalan,” pungkasnya.
Untuk itu, Doro kembali mendesak agar pemerintah daerah turun tangan untuk mengambil alih pembangunan pasar. “Kami berharap bupati segera turun tangan untuk segera membangun pasar ini karena sangat penting bagi warga,” pungkasnya. (kim)
FOTO : KIM ABDURROKHIM/RAKYAT CIREBON
PINGGIR JALAN. Para pedagang terpaksa membuka lapak di pinggir jalan karena  pembangunan Pasar Pabuaran Kidul tidak pernah direalisasi, kemarin.

Baca Selanjutnya »

Wawali Minta Laporan Gedung 8 Lantai

**Maket Sudah Jadi, Setda butuh Ruang Kerja yang Lebih Nyaman

KEJAKSAN– Rencana realisasi pembangunan gedung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon setinggi 8 lantai belum ada kejelasan.
Meski beberapa hari lalu tim teknis pembangunan gedung tersebut sudah bertolak ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna konsultasi, namun hasilnya belum dilaporkan kepada wakil walikota.
Oleh karena itu, Wakil Walikota, Drs Nasrudin Azis SH meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Asep Dedi MSi ataupun perwakilan tim teknis yang telah melakukan konsultasi seiring dengan wacana moratorium pembangunan gedung pemerintahan oleh presiden, segera melaporkan hasilnya.
“Sampai hari ini (kemarin, red) saya belum menerima laporan hasil dari konsultasi ke Kemenkeu soal gedung 8 lantai. Makanya, saya minta kepada sekda ataupun tim teknis untuk melaporkan, bagaimana hasilnya,” kata Azis, ditemui di balaikota, kemarin.
Menurutnya, hasil konsultasi itu akan jadi salah satu dasar pemikiran guna realisasi pembangunan gedung setda 8 lantai. Azis belum bisa menyampaikan banyak hal soal rencana pembangunan itu. “Sebelum ada laporan dari tim yang berangkat ke Kemenkeu, saya tidak bisa banyak bicara soal itu,” ujarnya.
Namun demikian, bila melihat kondisi gedung setda saat ini, Azis menilai, pembangunan gedung baru merupakan solusi tepat. Karena, kata Azis, kondisi gedung setda saat ini teramat memprihatinkan. Di beberapa titik terjadi kerusakan cukup parah. “Memang pembangunan itu merupakan kebutuhan. Setda butuh ruang kerja yang nyaman, representatif,” kata politisi Partai Demokrat itu.
Saat dikonfirmasi, Kabag Umum Setda Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa mengaku tak banyak mengetahui hasil dari konsultasi tim teknis ke Kemenkeu.
Karena diakui Ma’ruf, dirinya hanya terlibat sebatas pada tahap perencanaan. “Saya juga belum tahu hasilnya apa. Coba tanya ke Pak Sekda,” kata Ma’ruf.
Sementara itu, di dalam ruang kerja Bagian Umum Setda terlihat maket atau miniatur wujud kompleks balaikota apabila nanti sudah dibangun 8 lantai.
Dalam maket itu terlihat, bangunan baru setda 8 lantai berada di belakang bangunan utama balaikota.

Baca Selanjutnya »

Waspadai DBD

Musim hujan waspadai DBD
SUMBER– Musim penghujan dengan intensitas cukup tinggi, membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mewaspadai gejala datangnya penyakit demam berdarah.
Apalagi, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah endemis penyakit yang disebabkan nyamuk aedes aegepty tersebut. Bahkan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menyebutkan, terjadi peningkatan kasus DBD sejak tahun 2014 per Desember lalu yang ditemukan peningkatan sebanyak 846 kasus DBD degan jumlah kematian sebanyak 26 kasus.
Sedangkan, tahun sebelumnya 2013,  tercatat sebanyak 821 kasus. “Awal januari 2015 ini, kami baru temukan sebanyak 15 kasus. Data tersebut berdasarkan laporan dari Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Cirebon yang merawat pasien DBD. Pasien DBD itu didominasi anak-anak mulai dari usia 5 hingga 10 tahun. Sehingga warga harus mulai hati-hati dengan datangnya musim hujan,” ujar Kepala Seksi Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan, Mudiyono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (26/1).
Mudiyono menerangkan, guna mengantisipasi hal tersebut, masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah jangan sampai timbul jentik.
Menurutnya, jentik terutama di genangan air bersih yang berpotensi jadi nyamuk aedes aegepty. Karenanya, ia meminta warga dan elemen masyarakat kembali menggerakkan  Jumat Bersih.
“Gerakan bersih-bersih lingkungan di hari Jumat guna menangkal berkembangnya nyamuk itu harus kembali digalakan. Warga juga  secara berkala agar membersihkan daerah penampungan air seperti kamar mandi, dispenser, tempat air, atau sekitar wastafel agar tidak menjadi tempat bertelurnya nyamuk itu,” tambahnya.
Untuk wilayah penyebaran sendiri, menurutnya, belum bisa dipetakan. Karena, sejumlah daerah kecamatan yang ada bisa berpotensi dikategorikan kawasan endemis DBD karena penyebarannya merata diberbagai daerah.
“Untuk pendektesian DBD sendiri dilakuan oleh puskesmas dengan melakukan investigasi pemeriksaan dan pengecekan sekitar lokasi dan walaupun belum adanya dugaan DBD. Untuk fogging sebenarnya merupakan alternatif terakhir,” bebernya.
Sehingga mencegah DBD yang paling efektif yakni  dengan cara 3M (menutup, menguras dan mengubur) tempat yang biasa menjadi sarang nyamuk.

Baca Selanjutnya »

Bina Marga Pantau Proyek Perbaikan Jalan

***Untuk mengecek spek dan ukuyran proyek sesuai, pihak dinas Bina Marga langsung melakukan pengecekan

LEMAHABANG – Demi memberikan kinerja maksimal terhadap setiap proyek yang berada di Kabupaten Cirebon, Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon memantau langsung hasil pelaksanaan proyek pekerjaan jalan Halimpu yang berada di Kecamatan Greged – Wangkelang, Kecamatan Lemahabang yang sudah selesai.
Pantauan Rakcer di lokasi proyek perbaikan jalan, proyek tersebut memiliki panjang 1.365 M dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon sebesar Rp 1,13 Milyar tersebut dilaksanakan oleh rekanan dan sudah selesai sesuai target yang ditentukan pada, Rabu (23/10). Dan Tim Profesional Hand Over (PHO) Bina Marga Kabupaten Cirebon yang diketuai oleh Kabid Bina Manfaat Bina Marga, H Asep Nandang. S, kepada Rakcer mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja melakukan pengawasan pekerjaan pemadatan jalan Halimpu  sampai dengan Wangkelang tersebut sekaligus juga untuk melakukan pengecekan terhadap hasil daripada pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Nasya Mas.
Kabid Bina Manfaat Bina Marga, H Asep Nandang. S mengungkapkan bahwa pengecekan tersebut juga sebagai untuk mengecek apakah kontraktor telah bekerja sesuai isi RAB yang sudah menjadi acuan pekerjaan dan dikerjakan secara benar dan akurat sehingga jalan ini memperoleh kualitas yang baik. “Kita sengaja melakukan pengecekan ini, dan dari hasil pengecekan di lapangan, PHO hasil telah sesuai spek yang ditentukan,” ungkap Asep Nandang kepada Rakcer saat ditemui setelah melakukan pengecekan, Rabu (21/10), kemarin.
Dikatakannya, mengenai pekerjaan perbaikan jalan yang berada di seluruh Kabupaten Cirebon, H. Asep Nandang menjelaskan bahwa untuk anggaran tahun 2015 ada 75 titik pekerjaan perbaikan jalan, tetapi dari 75 pekerjaan tersebut hingga saat ini baru sekitar 50 persen yang telah menyelesaikan pekerjaan dan di cek oleh tim PHO, “Dari yang sudah diselesaikan seluruhnya sudah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan spek yang telah ditentukan dan kebetulan hingga saat ini belum ditemukan adanya kontraktor nakal,” ujar Asep.
Sementara itu, pihak kontraktor dari CV. Nasya Mas, H Nur Fajar kepada media memaparkan bahwa pekerjaan pemadatan jalan sepanjang sekitar 1,3 km dengan anggaran sekitar Rp. 1,1 milyar tersebut telah diselesaikannya sesuai target dan dilakukan hanya selama 2 bulan dari 120 hari kerja yang ditentukan. “Kita juga telah melakukan pekerjaan sesuai dengan spek yang ditentukan tanpa ada kendala yang berarti berkat adanya dukungan semua unsur masyarakat sekitar proyek,” katanya.
Menurutnya, pekerjaan pengerasan aspal lapis atas aspal yang dilaksanakan melewati tiga Desa yaitu seperti Desa Wangkelang, Kecamatan Lemahabang, Desa Gemulung dan Desa Gemulungtonggoh, Kecamatan Greged adalah untuk kepentingan masyarakat. sehingga pihaknya semaksimal mungkin melaksanakan sesuai dengan spek yang diharapkan. “Karena bagaimanapun juga ini kan jalan untuk kepentingan masyarakat merupakan kepentingan kita juga. saya ucapkan terima kasih kepada para kuwu dan masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »