Soal BPJS Haram, Dinkes Kota Tolak Fatwa MUI

KESAMBI- Fatwa MUI Terkait haramnya sistem BPJS Kesehatan masih menuai pro dan kontra.  

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon menyatakan tidak sepakat terkait fatwa MUI yang mengharamkan program BPJS Kesehatan belum lama ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Edy Sugiarto menegaskan, prinsip utama BPJS Kesehatan adalah gotong-royong dan menggunakan konsep nirlaba.

Artinya, kata Edi, secara tidak langsung peserta BPJS kesehatan saling membantu sesama peserta melalui premi dengan biaya yang murah.

“Di Indonesia hanya program BPJS yang paling bagus ketimbang program yang lain karena yang sehat membiayai yang sakit. Beda dengan asuransi swasta yang semakin parah sakitnya, pembayaran premi justru semakin besar,” tegas Edy kepada Rakcer, Jumat(31/7).

Dia menegaskan, secara nasional BPJS selalu mengalami kerugian mencapai Rp1,5 triliun per bulan. Hal itu terjadi, karena kebanyakan membiayai orang sakit, baik masuk kualifikasi sakit berat maupun ringan.

Edy pun menganggap fatwa itu keliru, terlebih program yang memegang prinsip gotong-royong itu secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk beramal.

“Misalnya si A sakit dan harus cuci darah, dan si A dibantu oleh 80 peserta BPJS yang masih sehat untuk membiayai cuci darahnya itu. Lalu di mana letak ribanya?” tegasnya.

Menurutnya, ulama-ulama yang ada di MUI kurang input dan pengetahuan mengenai BPJS kesehatan. Pihaknya tetap tidak setuju dengan fatwa MUI yang mengharamkan BPJS Kesehatan.

Edi menilai ada kekeliruan dari pihak MUI menilai BPJS. Edi menganggap bahwa MUI terlalu menyamakan BPJS dengan asuransi yang konvensional. 

Padahal, jelas Edi, BPJS dan asuransi konvensional punya perbedaan yang mendasar.

“Saya pribadi tidak setuju dengan fatwa itu, kalau asuransi konvensional memang saya akui tidak syariah karena tidak menjamin uang kembali jika tidak ada klaim. Namun BPJS itu adalah sistem gotong royong antar sesama warga Indonesia, jadi yang sehat bisa membantu menyembuhkan yang sakit,” papar Edi.

Edi menilai, BPJS merupakan program terbaik dari pemerintah di sektor kesehatan. Perhitungan angsuran premi pun tidak ‘mencekik’ seperti halnya asuransi konvensional. 

“Jika asuransi biasa, semakin berat sakitnya, semakin mahal preminya, jika BPJS tidak begitu. Mau kita cuci darah sekalipun preminya tetap Rp25 ribu,” jelas Edi.

Adanya program BPJS ini, lanjut Edi, bisa menolong lebih banyak orang sakit. Dalam kalkulasi BPJS, sebut Edi, satu orang sakit itu akan dibantu oleh sekitar 80 orang sehat lainnya di Indonesia melalui program BPJS.

“Artinya sistem itu luar biasa menolong, meski setahu saya pemerintah melalui BPJS itu rugi sekitar Rp1,5 triliun setiap bulannya. Artinya BPJS itu nirlaba atau tidak menguntungkan satu atau dua pihak semata, saya jelas tidak setuju dengan pendapat MUI dari perspektif tersebut,” papar Edi.

Baca Selanjutnya »

Siswa Titipan Kebijakan dari Disdik

**Penambahan Rombel di SMA Negeri 1 Sebanyak 7 Kelas 

KEJAKSAN- Jumlah siswa titipan dan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah tidak karuan.

Pantauan wartawan koran ini di SMA Negeri 1 Cirebon misalnya, penambahan rombongan belajar sampai 7 kelas, dari  9 menjadi 16 kelas. Padahal sebelumnya, pihak sekolah mengaku penambahan rombel hanya 4 kelas. 

“Kita buat menjadi 16 kelas. Per kelasnya diisi 42 murid. Penambahan kita menggunakan 3 laboratorium, aula di sekat menjadi 2 kelas dan ruangan multimedia,” ujar Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Cirebon, Totong Muslihat kepada Rakcer, Jumat (31/7).

Totong mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terkait banyaknya siswa titipan dan membengkaknya jumlah rombongan belajar (rombel).

”Kalau sekolah menerima murid sesuai dengan kuota pada saat PPDB Online. Akan tetapi, untuk penambahan siswa datangnya dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon,” aku Totong.

Ditegaskan Totong, dirinya menyediakan ruang itu untuk mengantisipasi kiriman siswa dari Disdik. “Mau nolak bagaimana, kebijakan ada di Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Totong tidak bisa berbuat banyak ketika dilontarkan berbagai pertanyaan oleh wartawan mengenai membludaknya jumlah siswa. 

Pasalnya SMA favorit yang mengandalkan nilai ini menjadi sekolah yang paling parah dalam penerimaan siswa titipan dari jalur gakin. 

Pihaknya, tegas Totong, hanya sebagai pelaksana dan hanya  melaksanakan saja.

“Silakan ke Disdik, kita hanya pelaksana. Kita menerima sesuai rombel, kelebihan siswa kirimian dari Disdik,” ucapnya.

Sementara itu, SMP Negeri 5 kota Cirebon, yang merupakan salah satu SMP favorit juga mengalami mengalami kiriman siswa. Pantauan Rakcer, di SMP 5 kuota sebanyak 251 menjadi 385 siswa, ada penambahan sekitar 3 kelas. Pihak sekolah terpaksa menggunakan ruang pramuka, OSIS dan Kader Kesehatan Remaja.

Kepala sekolah SMP 5 Kanti Rahayu, ketika didatangai wartawan sempat mengelak dan menolak ketika dimintai keterangan terkait PPDB. 

Namun akhirnya dengan sedikit nada bicara yang tersendat-sendat, sedikit memberikan konfirmasi. “No comment, langsung ke Disdik saja konfirmasinya, semuanya sudah dilaporkan ke Disdik,” ucapnya singkat. 

Terpisah, Wakil Sekolah Bidang Kesiswaan SMP 5 Kota Cirebon, Maman Suryaman mengakui, penambahasn siswa yang akhirnya melebihi rombel datangnya dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon. 

Pihaknya hanya, sebut Maman, sebagai pelaksana dan berusaha melayani dengan maksimal.

“Penambahan datangnya dari dinas, kami hanya berusaha melayani dengan maksimal. Mau gimana lagi, kalau keinginan sih sebetulnya semua sekolah negeri ingin sesuai dengan rombel, tapi mau gimana,  kami tidak punya kebijakan,” tukasnya. 

Ketika wartawan koran ini ingin menghubungi ketua Pelaksana PPDB Online 2015 serta Kepala Disdik Kota Cirebon, tidak ada jawaban.

Pantauan wartawan koran ini, jumlah rombongan belajar SMP Negeri 1 Cirebon  yang semula 12 kelas menjadi 14 kelas dengan rata-rata murid 42 dalam satu kelas.  Sedangkan, SMA Negeri 6 yang semula 11 kelas menjadi 14 jelas, dengan rata-rata murid 41 dalam satu kelas. 

SMA 2 yang semula 9 kelas menjadi 11 Kelas, dengan rata-rata murid 42 dalam satu kelas. Terparah terjadi di SMA Negeri 1, yang semula 9 kelas menjadi 17 Kelas, dengan rata-rata murid 42 dalam satu kelas.

Baca Selanjutnya »

Dubes Negara Asing Bakal Hadir

***Batik Fashion Carnival Jadi Ajang Pamerkan Batik Megamendung Milik Cirebon

SUMBER – Gelaran Batik Fashion Carnival Kabupaten Cirebon 2015 yang akan dilaksanakan pada 5 April mendatang akan terasa spesial. Acara yang menjadi bagian dari perayaan hari jadi ke-533 Kabupaten Cirebon itu rencananya akan dihadiri duta besar dari beberapa Negara dan sejumlah menteri.

Hal itu disampaikan langsung Bupati Cirebon, Drs Sunjaya Purwadi Sastra MM MSi, usai melakukan monitoring kesiapan pelaksanaan Batik Cirebon Karnaval 2015, di halaman kantor Disbudparpora Kabupaten Cirebon pada beberapa hari lalu.
      “Kita akan undang duta besar dari Amerika, beliau insya Allah akan hadir. Duta besar Malaysia juga akan hadir, dan beberapa duta besar negara lainnya yang memang cinta budaya Indonesia. Beberapa menteri juga kita undang, semisal Menteri Pendidikan,” ungkap Sunjaya.
      Sunjaya menambahkan, pihaknya mengundang para duta besar dari beberapa Negara guna lebih memperkenalkan batik megamendung khas Cirebon. “Kita undang mereka, agar batik megamendung ini selain dikenal di dalam negeri, tetapi di manca Negara juga,” ujarnya.
      Selain untuk lebih mengenalkan batik megamendung, kata Sunjaya, diundangnya para duta besar dari beberapa Negara juga sekaligus menunjukkan bahwa batik megamendung milik Cirebon. Pasalnya, beberapa waktu lalu diketahui ada Negara lain yang mengklaim batik megamendung.
      “Di luar negeri ada yang mengklaim batik megamendung. Makanya kami berupaya bagaimana caranya batik megamendung ini jangan sampai diklaim daerah lain atau bahkan negara lain. Makanya kita munculkan bahwa batik megamendung asli dari Kabupaten Cirebon,” tuturnya.
      Bila Cirebon Karnaval tahun akan didominasi oleh batik megamendung, lebih lanjut dikatakan Sunjaya, tahun-tahun berikutnya bisa jadi giliran budaya Cirebon lainnya yang ditonjolkan, semisal topeng, sintren, dan lainnya.
      “Bahwa inilah Kabupaten Cirebon, merupakan sentral batik megamendung. Makanya di tahun ini karnaval batik megamendung dulu, tahun depan bisa saja sintren, topeng atau lainnya,” ujarnya.
      Untuk kesiapan sendiri, Sunjaya meminta kepada seluruh komponen yang akan terlibat dalam acara itu agar memanfaatkan waktu yang tersisa ini dengan maksimal untuk berlatih. Karena, pihaknya juga menargetkan melalui gelaran tersebut akan banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Cirebon.
      “Kita targetkan bisa menghadirkan sebanyak-banyaknya wisatawan. Karena akan memberi dampak positif bagi perekonomian di Kabupaten Cirebon,” katanya.
      Batik Fashion Carnival Kabupaten Cirebon 2015 akan bertemakan The Truly of Megamendung. Rencananya, tak kurang dari 120 peserta asal Cirebon, dan 80 peserta dari luar Cirebon bakal memeriahkan acara yang akan mengambil start di depan Cirebon Busines Centre (CBC) dan finish di depan Hotel Patra Jasa pada 5 April mendatang itu.
      Untuk mengemas acara tersebut dengan suguhan busana batik yang cantik nan elegan, pihak panitia juga menggunakan konsultan dari Jember Fashion Carnaval (JFC), Dynand Fariz yang akan merancang kostum terbaiknya untuk ditampilkan dalam Fashion Carnival Kabupaten Cirebon 2015.
      “Motif batik megamendung sangat beda dengan motif batik yang lain. Motif ini memiliki khas yang luar biasa. Dan saya yakin batik megamendung bisa tembus hingga pasar dunia,” kata Dynand Fariz.

Baca Selanjutnya »

Pengangguran Cabuli ABG

Diduga Cabuli ABG, Pengangguran Disel

CIREBON – Seorang pemuda pengangguran berurusan dengan polisi karena telah meniduri kekasihnya yang masih berusia 16 tahun. Walaupun diakui pelaku perbuatan itu didasari rasa suka sama suka, namun pekaku tetap terjerat Undang-Undang (uu) Perlindungan Anak.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Rakcer, penangkapan pelaku yang berinisial MB (20) warga Kecamatan Suranenggala diawali laporan keluarga korban, Bunga (nama samara). Keluarga melaporkan pelaku karena yang bersangkutan dipergoki tengah berada di dalam kamar Bunga pada suatu dinihari.
Mendengar adanya laporan, petugas kepolisian langsung bergerak untuk menangkap tersangka. Benar saja, setelah ditanyakan mengenai alasan dirinya berada di kamar Bunga, pelaku mengaku telah berbuat layaknya pasangan suami istri di dalam kamar korban.
Pelaku yang ditemui Rakcer, Rabu (18/2) di Mapolres Cirebon membenarkan kejadian itu. Dia mengungkapkan, hubungan dia dan korban ada berpacaran dan telah menjalin asmara selama hampir satu setengah tahun.
“Dia memang pacar saya. Dia masih kelas tiga SMA,” jelasnya.
Disinggung mengenai adanya unsur paksaan yang diberikan pelaku kepada korban, MB dengan tegas menolaknya. Selama lima kali berhubungan badan dengan korban, pelaku menyebutkan dilakukan atas dasar suka sama suka.
“Saya tidak maksa dan saya hanya bilang akan bertanggung jawab. Saya sudah lima kali berhubungan dan pertamanya saat pergantian tahun kemarin. Tiga kali berhubungan di rumah saya dan dua kali di rumah pacar saya,” terangnya.
Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota (Ciko) AKBP Dani Kustoni SH SIK MHum melalui Kasat Reskrim AKP Hidayatullah membenarkan penangkapan pelaku ini atas laporan dari ibu korban. Hidayatullah juga menyatakan korban masih berusia di bawah 17 tahun saat ditiduri oleh pelaku.
“Korban saat ditiduri masih berusia 16 tahun jalan ke 17 tahun. Ibu korban melaporkan ke petugas kalau pelaku masih berada di kamar anaknya walaupun waktu telah menunjukkan jam 12 malam. Rupanya, saat ditangkap, pelaku dan korban ini baru selesai berhubungan badan dan sedang mkengobrol di dalkam kamar,” terangnya kepada Rakcer.
Untuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada, Hidayatullah menjelaskan pelaku dijerat UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Sesuai dengan pasal 81 di UU tersebut, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Kita juga berhasil mengamankan beberapa bukti yang saat ini disimpan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA),” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Gedung Wanita

GW Kena Semprit, TAIS Disanjung

Soal Perkembangan Pekerjaan Bangunan oleh Pihak Investor

KEJAKSAN – Komisi B DPRD Kota Cirebon melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gedung Wanita (GW), Selasa (10/2). Dalam kunjungan ke aset bergerak milik Pemkot Cirebon yang kini dikelola investor itu rombongan anggota dewan merasa kesal. Terutama lantaran melihat progress pembangunannya yang sangat lamban.
Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, Didi Sunardi yang memimpin inspeksi menegaskan, perjanjian kerja sama antara investor dengan pemkot sudah lama sekali. Tetapi sampai hari ini kondisinya masih sangat memprihatinkan.
“Kalau sudah lebih dari empat bulan itu pembangunan sudah selesai. Kami sesalkan sampai sejauh ini belum ada keterangan jelas, baik dari Pemkot Cirebon maupun dari pihak investor sendiri. Pembangunan GW yang semula direncakanan untuk kepentingan masyarakat sangat tidak jelas,” ungkapnya, Selasa (10/2).
Dikatakan, lebih parah saat Komisi B meninjau ke lokasi hanya ada dua tukang cor tembok saja. Ini artinya benar-benar memperlihatkan ketidakseriusan investor. Tidak hanya itu, sebelum ada pembangunan oleh pihak investor, sebetulnya kondisi gedung lengkap dengan atapnya masih bagus, Nyatanya oleh investor dibongkar dan tidak memiliki tanda-tanda perbaikan.
“Kami tanya siapa bosnya kepada pekerja itu jawab mereka tidak tahu. Kan ini aneh terus siapa yang yang akan membayar gaji mereka,” tukasnya.
Ditambahkan, karena yang membangun investor bukan dari dana APBD, DPRD tidak bisa mengintervensi. Tetapi dia hanya ingin mengetahui model dan rencana pembangunannya, karena GW berkaitan dengan aset daerah. Dia merasa sangat layak mempertanyakannya.
“Katanya GW juga akan dibangun hotel, ballroom, dan lainnya. Kalau seperti ini terus, pemkot akan rugi. Ibaratnya kami punya lahan yang disewakan, tapi tidak digarap. Lalu untungnya dari mana saya tanya?” tandasnya.
Dalam waktu dekat Komisi B pun berencana memanggil kedua belah pihak, investor dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dareah (DPPKAD). Tujuannya untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, sehingga pembangunan GW tersendat.
“Komisi B juga akan mempertanyakan soal kerjasama sewa gedung selama 25 tahun ke depan itu, mau dijadikan seperti apa? Jika proyek pembangunan GW itu diberhentikan oleh investor, maka apa yang akan dilakukan pemerintah?” bebernya.Didi mengaku, 180 derajat berbeda yang terjadi dengan Taman Ade Irma Suryani. Setelah mengecek, kondisi investor mengubah kondisi TAIS sudah 90 persen hampir rampung dan memperlihatkan kerja sangat baik mulai dari pembangunan kolan bebek, seluncuran dewasa, kolam arus, kolam anak kolam olympic untuk pertandingan.
“Kami melihat di TAIS sudah cukup baik. Karena kami sidak juga di sana untuk perbandingan. Tetapi dua-duanya kami undang nanti di DPRD,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pembangunan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) Kota  Cirebon, H Yoyon Indrayana. Menurutnya, terkait pembangunan GW bukan menjadi kewenangan DPUPESDM, mengingat anggaran pembangunan bukan di dinas teknis, teapi oleh pihak swasta.
“Pembangunan GW sama sekali tidak ada kaitannya dengan PU, karena ini sudah menajdi tanggung jawab investor dan pemkot langsung,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Cirebon, H Nasrudin Azis menerangkan, pihaknya akan meninjau terlebih dahulu kemudian menginventarisir masalahnya seperti apa. Lalu akan segera dibenahi di mana letak ketidakberesannya.
“Pembangunan Gedung Wanita selama ini masih berjalan. Jika ke depan ditemukan hal-hal yang perlu dan mungkin untuk dibenahi, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon juga akan segera mengkaji masalah-masalah pembangunan Gedung Wanita itu tuturnya. Selasa (10/2).

Baca Selanjutnya »

Basarnas

Basarnas Imbau agar Nelayan
Waspada Cuaca hingga Maret

CIREBON – Cuaca ekstrim yang saat ini sering terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Cirebon ternyata menyulitkan tim Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas), terutama saat hendak memberikan pertolongan. Bukan hanya sulit dalam melakukan pencarian di lautan, Basarnas juga sulit menjangkau medan di daratan.
Pernyataan itu disampaikan Koordinator Pos Basarnas Cirebon, Nono Warsono saat ditemui Rakcer di Pelabuhan Cirebon, Selasa (10/2) usai melakukan pencarian korban nelayan yang hilang. Menurutnya cuaca sangat memengaruhi pencarian korban.
Seperti yang terjadi kali ini, Nono mengatakan, pencarian nelayan yang hilang hanya bisa digunakan dengan menggunakan kapal karet. “Kami tidak diizinkan oleh syahbandar karena ombak sangat besar bisa mencapai tiga meter. Kalau pakai perahu besar, bisa rusak dan tenggelam. Kami putuskan pakai perahu karet karena konturnya yang lentur mengikuti ombak,” ujarnya kepada Rakcer, kemarin.
Nono menambahkan, cuaca ekstrim yang terjadi kali ini baru akan berakhir pada akhir Maret mendatang. Oleh karena itu, dia meminta kepada nelayan untuk tidak memaksakan diri melaut dengan kondisi yang seperti ini.
“Saya imbau kepada semua masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim ini. Kalau dipaksakan akan sangat berbahaya,” tambahnya.
Disinggung mengenai upaya pencegahan apabila adanya kecelakaan, Nono menyebutkan diperlukan alat apung yang bisa digunakan korban yang tenggelam. Bukan hanya itu saja, dia juga menyebutkan diperlukan adanya pemahaman dari semua orang untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan.
“Kalau hanyut di sungai atau laut bisa lemparkan kayu atau tali sejenisnya untuk korban berpegangan. Kalau pencarian di darat, relatif tidak susah seperti di lautan. Pasalnya, di lautan itu ada kemungkinan korban terbawa arus, sehingga menjauh dari titik awal dia hilang kontak,” tegasnya.
Untuk lamanya waktu pencarian, Koordinator Tim Pencari Nelayan, Nurudin menyebutkan, satu kasus diberikan waktu selama tujuh hari masa pencarian. Dengan kata lain, setelah tujuh hari, maka korban itu akan dinyatakan hilang.
“Setelah tujuh hari kita dan semua tim akan mendatangi keluarga korban untuk memberitahukan waktu pencarian dihentikan. Kita minta keikhlasan dari keluarga saja karena kita juga bekerja diberikan waktu target,” ujar Nurudin kepada Rakcer.
Sementara itu, Ketua Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Cirebon, Asep K menjelaskan, di Kota Cirebon sendiri bencana yang masih mengintai adalah banjir. Dia membenarkan penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD, karena berkaitan dengan beberapa instansi pemerintahan.
Sama halnya dengan penanganan suatu bencana, Asep dengan tegas mengatakan selama ini pihaknya masih dibantu oleh Basarnas dan juga beberapa instansi lainnya.
“Kalau kami sih sebenarnya masih menempel di SAR dan instansi lainnya. Seperti sekarang saja, kita ikut mencari di lautan. Pada dasarnya, potensi bencana di Kota Cirebon masih sama yaitu banjir. Kalaupun ada kasus lainnya yakni longsor di wilayah Kopiluhur Argasunya. Tapi, itu juga hanya di lahan bekas galian saja,” tandasnya.

Baca Selanjutnya »

Warung Remang-remang

Bulan Puasa, Banyak Warem Nekat Beroperasi

HARJAMUKTI– Lebih dari sepekan memasuki bulan Ramadan, sejumlah warung remang-remang yang biasa menjadi tempat mangkalnya para Pekerja Seks Komersial (PSK) di kawasan Terminal Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ternyata masih tetap beroperasi.
Berdasarkan pantauan wartawan koran ini, sejumlah warung remang-remang yang selama ini kerap menjadi sasaran razia aparat keamanan, masih nekat beroperasi di bulan Ramadan.
Terlihat kerlap-kerlip lampu dan sejumlah kendaraan terparkir di depan jejeran warung-warung itu. Bahkan di beberapa warung juga terlihat ada yang sengaja menyalakan music dengan volume cukup tinggi.
Tak hanya itu pula, dipinggiran warung tersebut, terlihat jelas wanita-wanita penghibur bercampur aduk dengan PSK dan waria yang tengah mangkal menunggu datangnya pelanggan.
Terkait hal itu, Ketua Aliansi Masyarakat Nahi Munkar (Almanar) Andi Mulya mengungkapkan, tidak akan segan merazia, bila penangan aparat masih loyo dan tidak tegas.
“Kami akan merazia terminal, dari depan hingga belakang di daerah terminal angkot. Jadi kami mohon untuk aparat melakukan tindakan sebelum kami melakukanya lebih dulu,” jelas Andi.
Menurut Andi, selain melanggar himbauan walikota, dengan dibukanya warung remang, pemilik warung juga ikut melanggar perda. Karena tidak menutup kemungkinan, bila sejumlah miras masih beredar di warung tersebut.
“Saya yakin miras masih beredar disitu. Dan bila itu benar, seharusnya aparat dan instansi berwenang dapat menindak tegas, terlepas bulan ini bulan Ramadan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Cirebon Andi Armawan mengaku baru tahu kondisi itu. Padahal, Andi mengaku pada ramadhan pertama dan kedua pihaknya telah memastikan bahwa warung tersebut telah tidak beroperasi atau tutup hingga sebulan lamanya. 
Walau begitu, pihaknya yang termasuk dalam tim 8 untuk masalah hiburan dikota cirebon mengaku tidak akan segan-segan untuk menindak pengusaha yang bandel. “Ada aturannya, kami bersama Disbudparpora, kodim dan polres bersama untuk menindak hal itu. Secepatnya kami akan cek lokasi kesitu,” ujar Andi.
Selain itu, Andi meminta kepada setiap pengusaha maupun pemilik hiburan agar tetap menaati aturan yang berlaku. Dirinya tidak membenarkan bila adanya warung dan tempat hiburan yang masih buka.
“Apapun alasannya, pengusaha wajib menaati aturan itu. Jadi saya minta mereka yang masih buka masih untuk tetap taat pada aturan,” katanya.

Baca Selanjutnya »

Polisi Gelar Razia Rutin PSK di Hotel Melati

CIREBON – Jajaran unit shabhara Polres Cirebon Kota (Ciko-red) menggelar razia rutin Cipta Kondusif demi terciptamnya kondusifitas Kota Cirebon. dan berhasil mengamankan 11 pasangan remaja yang sedang asik berduaan yang diduga akan melakukan mesum dan 4 wanita yang diduga Pekerja seks komersial (PSK) di lokasi dan di dalam hotel kelas melati di daerah Kalibaru, Kelurahan Panjuanan, Kamis 08/05.
Menurut pantauan koran ini, razia yang dimulai pada pukul 20.30 hingga pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat WIB tersebut menelusuri jalan Kalibaru dan mendatangi satu persatu hotel kelas melati di daerah Kalibaru.
Dalam razia tersebut, yang paling menarik saat mobil truk patroli datang dengan membawa sekitar 25 personil, terlihat beberapa wanita kocar-kacir berlari. bahkan ada salah satu tas milik seorang wanita ditinggalkan begitu saja.
Dihubungi secara terpisah, menurut AKBP Dani kustoni melalui Kasat Shabara AKP R Nana Ruhiyana kepada Rakcer di Mapolres Cirebon Kota Razia yang rutin digelar tersebut bertujuan untuk mencipatakan situasi kondusifitas di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. "Razia rutin ini untuk melakukan cipta kondusif dari penyakit masyarakat seperti perjudian, miras dan prostitusi," ungkap AKP R Nana Ruhiyana kepada Rakcer seusai melakukan razia.
Dikatakan Nana, dalam razia yang berhasil menggiring 11 pasang tersebut, dan 4 diantaranya diduga merupakan pemain lama yang biasa beroperasi di wilayah Siliwangi dan sekitarnya. Hanya saja, kata Nana, mayoritas mereka berasal dari wilayah Kabupaten Cirebon, yakni seperti berasal dari daerah Arjawingun, Palimanan dan ada juga dari Karangampel Indramayu.
Kesebelas remaja itu, sambung Nana, rata-rata usia 17-20 tahun. namun ada satu perempuan yang diduga sedang menunggu lelaki hidung belang dengan menggendong anaknya yang berusia sekiat 3 tahun. "Setelah didata nantinya akan kami panggil orang tuanya," ujarnya.
Sementara itu. menurut pengakuan salah seorang wanita yang diduga sebagai PSK, yang mengaku bernama Novi (30), dirinya mengaku sangaja menjajakan dirinya karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena memiliki tiga seorang anak. Ditambah sang suami telah lama kabur tak berkabar.
"Sebenarnya saya gak mau mas hanya saja anak saya perlu makan makanya saya rela jual diri, yang penting anak saya bisa makan dan sekolah," ujar Novi sambil menggendong anaknya. (kim)

Baca Selanjutnya »

Wawali Minta Laporan Gedung 8 Lantai

**Maket Sudah Jadi, Setda butuh Ruang Kerja yang Lebih Nyaman

KEJAKSAN– Rencana realisasi pembangunan gedung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon setinggi 8 lantai belum ada kejelasan.
Meski beberapa hari lalu tim teknis pembangunan gedung tersebut sudah bertolak ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna konsultasi, namun hasilnya belum dilaporkan kepada wakil walikota.
Oleh karena itu, Wakil Walikota, Drs Nasrudin Azis SH meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Asep Dedi MSi ataupun perwakilan tim teknis yang telah melakukan konsultasi seiring dengan wacana moratorium pembangunan gedung pemerintahan oleh presiden, segera melaporkan hasilnya.
“Sampai hari ini (kemarin, red) saya belum menerima laporan hasil dari konsultasi ke Kemenkeu soal gedung 8 lantai. Makanya, saya minta kepada sekda ataupun tim teknis untuk melaporkan, bagaimana hasilnya,” kata Azis, ditemui di balaikota, kemarin.
Menurutnya, hasil konsultasi itu akan jadi salah satu dasar pemikiran guna realisasi pembangunan gedung setda 8 lantai. Azis belum bisa menyampaikan banyak hal soal rencana pembangunan itu. “Sebelum ada laporan dari tim yang berangkat ke Kemenkeu, saya tidak bisa banyak bicara soal itu,” ujarnya.
Namun demikian, bila melihat kondisi gedung setda saat ini, Azis menilai, pembangunan gedung baru merupakan solusi tepat. Karena, kata Azis, kondisi gedung setda saat ini teramat memprihatinkan. Di beberapa titik terjadi kerusakan cukup parah. “Memang pembangunan itu merupakan kebutuhan. Setda butuh ruang kerja yang nyaman, representatif,” kata politisi Partai Demokrat itu.
Saat dikonfirmasi, Kabag Umum Setda Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa mengaku tak banyak mengetahui hasil dari konsultasi tim teknis ke Kemenkeu.
Karena diakui Ma’ruf, dirinya hanya terlibat sebatas pada tahap perencanaan. “Saya juga belum tahu hasilnya apa. Coba tanya ke Pak Sekda,” kata Ma’ruf.
Sementara itu, di dalam ruang kerja Bagian Umum Setda terlihat maket atau miniatur wujud kompleks balaikota apabila nanti sudah dibangun 8 lantai.
Dalam maket itu terlihat, bangunan baru setda 8 lantai berada di belakang bangunan utama balaikota.

Baca Selanjutnya »

Investor GW Diduga Belum Bayar Sewa

**Tak Ada Aktivitas Pembangunan, Kabag Perlengkapan Terkesan Cuek

KESAMBI– Hampir lima bulan setelah penandatanganan kontrak perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan investor PT Charuban Reka Buana, pembangunan di kompleks Gedung Wanita (GW) terlihat tak jelas perkembangannya.
Rencana investor membangun gedung pertemuan dan hotel setinggi 8 lantai di lahan yang berlokasi di simpang empat Jl Pemuda-Jl Cipto itu terlihat tidak nampak perubahan berarti.
Yang terlihat adalah atap kerangka baja sudah terpasang di atas bangunan lama GW.
Selain kelanjutan pembangunan yang tak jelas, santer tersiar kabar pihak investor belum membayar kewajiban biaya sewa untuk tahun pertama sebesar Rp425 juta. “Belum ada laporan pembayaran dari pihak investor,” ungkap sumber Rakcer di internal Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), kemarin.
Ia tak bisa memberi banyak informasi. Pasalnya, di DPPKD hanya bersifat menerima uang setoran sewa sekaligus pajak bila bangunan itu sudah beroperasi. “Kan kalau di DPPKD sih hanya menerima saja,” kata dia.
Sementara itu, berulang kali dimintai penjelasannya soal perkembangan pembangunan di kompleks GW, Kabag Perlengkapan Setda, Kadini SSos selalu berusaha menghindar kejaran wartawan. Ia seolah menutupi sesuatu hal tentang kontrak GW dan kelanjutan pembangunannya.
Bila ditemui di ruang kerjanya, Kadini selalu berkilah tak banyak tahu soal kontrak kerjasama GW. Bahkan, kemarin, saat wartawan koran ini mengonfirmasi melalui sambungan ponselnya, Kadini cuek atas persoalan yang terjadi di GW. “Berhenti (pembangunannya)? Ya biarkan saja lah,” kata Kadini singkat via telepon selulernya.
Seperti diketahui, penandatanganan kontrak kerjasama antara Pemkot Cirebon dengan PT Charuban Reka Buana dilakukan pada 7 Agustus 2014 silam. Kala itu penandatanganan dilakukan langsung oleh Walikota Cirebon Drs H Ano Sutrisno MM dan pimpinan PT Charuban Reka Buana, Edwin.
Sebelum beroperasi sebagai gedung pertemuan dan hotel atau pada saat pembangunan, PT Charuban Reka Buana dikenakan biaya sewa sebesar Rp425 juta pertahun.
Tapi bila sudah beroperasi, investor diwajibkan memberi kontribusi ke PAD Kota Cirebon sebesar Rp325 juta hingga Rp400 juta per tahun. Angka itu akan berubah secara berkala per sekian tahun.

Baca Selanjutnya »

Harga-harga Naik, Tarif Angkot Turun

KEJAKSAN– Sudah sepekan pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tapi harga beberapa bahan kebutuhan pokok di Kota Cirebon justeru mengalami kenaikan. Lain halnya dengan tarif angkutan kota (angkot) yang sudah diputuskan turun.
Berdasarkan pantauan wartawan koran ini di beberapa pasar tradisional di Kota Cirebon, sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan harga. Daging ayam misalnya, kemarin terpantau harganya berada di kisaran Rp32.000-Rp33.000/kg dari yang semula Rp30.000/kg.
“Sudah sekitar seminggu lah naik harganya,” kata pedagang daging ayam di Pasar Pagi Kota Cirebon, Heni, kemarin.
Dengan adanya kenaikan harga itu, diakui Heni, penjualan daging ayam dirasa mengalami penurunan.
Jangankan dengan harga baru kemarin, Heni mengaku, pada saat harga daging ayam Rp30.000/kg saja, penjualannya mengalami penurunan dibanding sebelumnya.
“Ya wajar sih pembeli juga kan mengeluh akhirnya. Jadi ya penjualan juga berkurang, biasanya sehari bisa menjual 25-30 kilogram daging ayam. Malah kalau harganya Rp25.000/kg, kita bisa menjual lebih dari setengah kuintal. Kalau sekarang sih ya 15 kilo juga sudah bagus,” keluhnya.
Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi telur. Bila beberapa hari lalu harganya Rp20.000/kg, kemarin harga telur mencapai Rp23.000/kg.
Kenaikan harga terjadi sudah sekitar dua pekan terakhir ini. “Makanya persediannya dikurangi,” ungkap pedagang telur, Yusuf.
Berbeda dengan harga beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan, tarif angkot di Kota Cirebon ditetapkan turun. Organda Cirebon menyepakati menurunkan tarif angkot sebesar Rp500.
Dengan begitu, tarif angkot untuk dewasa kini berlaku Rp3.500/orang dari sebelumnya Rp4.000/orang. Sementara tarif pelajar dan mahasiswa menjadi Rp2.500/orang dari sebelumnya Rp3.000/orang.
Sekretaris Organda Cirebon Karsono justeru mengkhawatirkan penurunan tarif angkot di Kota Cirebon. Hanya saja, pihaknya tak memiliki pilihan selain menurunkan tarif dan menyebut, penurunan Rp500 terhitung masuk akal. “Yang kami khawatirkan adanya kenaikan harga BBM lagi,” kata Karsono.

Baca Selanjutnya »

Anggota Dewan Minta Surat Kesepakatan Orang Tua Siswa

KEJAKSAN- Anggota DPRD dari Komisi C kecewa berat. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 4 Kebon Baru yang ada hanya wakil kepala sekolah. Padahal, rombongan melakukan sidak sekitar pukul 09.00 WIB.
Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon H Sumardi menyatakan, saat sidak mereka hanya ditemui wakil kepala sekolah.
“Kami sidak kesana tapi tidak bertemu kepala sekolah dan ketua komitenya. Kami hanya ditemui wakil kepala sekolah. Kata wakasek, kepala sekolahnya tidak ada di tempat,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kemarin.
Menurut Sumardi, dari hasil pembicaraan bersama wakil kepala sekolah bahwa anggaran ekstrakurikuler tersebut sudah berdasarkan keputusan bersama.
“Pengkuan dari pihak sekolah sudah berdasarkan keputusan bersama dan disepakati. Sedakangkan untuk yang ekenomi bawah tidak diminta sumbangan,” tuturnya.
Kendati demikian, sebut Sumardi, pihaknya tidak lantas percaya sehingga meminta bukti kesepakatan tersebut.
“Kami minta bukti kesepakatannya seperti apa.  Orang tua murid setuju terhadap pembiayaan tersebut, dan pihak sekolah bersedia memberikan,” tuturnya.
Saat ini, lanjut Sumardi, pihaknya masih menunggu bukti kesepakatan itu. ”Untuk kelanjutnya kami menunggu bukti itu dulu,” tuturnya.
Sumardi bertekad, pihaknya akan terus mengawal dan menelusuri persoalan tersebut.
Sayangnya, jika dalam sidak sebelumnya melibatkan wartawan, kali ini tidak mengundang wartawan saat inspeksi karena tidak enak dalam kepengurusan anggota komite ada istri-istri pejabat.
Saat ditanya, Sumardi membantah keras adanya kesengajaan tidak mengajak wartawan lantaran adanya istrinya pejabat.
“Tidak seperti itu, kami berkunjung kesana karena mendadak. Namanya juga sidak, masa harus dikasih tahu,” katanya.

Baca Selanjutnya »

Sekda Belum Kantongi Rekam Medis Walikota

**Ogah Disalahkan Soal Mutasi, Asep Minta Pegawai Tetap Bekerja

KEJAKSAN– Pemerintah Kota Cirebon telah melaporkan kondisi walikota secara lisan dan tulisan, kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Drs H Asep Dedi MSi, kemarin (20/1) kepada Rakcer saat ditemui di ruang kerjanya.
Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan ataupun solusi yang ditawarkan oleh Kemendagri. “Apakah ada plt ataupun pelimpahan secara langsung, kami masih menunggu hasilnya dari pusat,” ujarnya.
Meski Sekda telah menyatakan sudah berkoordinasi dengan provinsi serta pusat terkait kondisi walikota, namun pada saat dikonfirmasi mengenai rekam medis walikota, Asep mengaku tak mengetahuinya. Diakui Asep, pihaknya belum mendapatkan rekam medis dari rumah sakit.
“Terkait kondisi walikota, saya tidak bisa komen. Kita doakan saja semoga beliau lekas membaik. Soal rekam medis saya juga tidak tahu. Tapi secara lembaga kami sudah meminta rekam medis kepada pihak Rumah Sakit Siloam,” imbuhnya.
Disinggung jalannya roda pemerintahan, Asep mengaku, telah menginstruksikan kepada setiap dinas untuk tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kendatipun, pihaknya tetap menjalankan roda pemerintahan, tapi diakui Asep, dengan tidak adanya walikota, pemerintahan sedikit terganggu.
“Bisa lihat sendiri kan, kami bekerja seperti biasa, rapat-rapat tetap berjalan. Kalaupun ada gangguan, ya tapi tidak dijadikan beban,” paparnya.
Terkait mutasi dan rotasi eselon III dan IV, Asep mengaku, sudah mengantongi saran dari provinsi. Asep menyangkal keterlambatan jadwal rotasi dan mutasi tersebut adalah tanggung jawabnya.
“Saya selaku ketua tim Baperjakat ya bertanggung jawab atas rotasi dan mutasi. Tapi keputusannya kan ada di walikota dan wakil walikota. Saya hanya menyerahkan draf saja, lalu keputusan ada di beliau,” elaknya.
Saat ditanya soal belum dicairkannya APBD untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD), pihaknya akan melakukan koordinasi dengan wakil walikota.
Tentu, kata dia, setelah mendapatkan petunjuk dari Kemendagri dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, pihaknya akan berupaya mencairkan dalam waktu dekat.
Menurut informasi yang didapat, kemarin (20/1), wakil walikota pergi ke Bandung. Hal itu dalam rangka meminta solusi kepada provinsi, terkait kondisi Kota Cirebon saat ini.

Baca Selanjutnya »

Pasar Balong

Komisi B Dukung Pembangunan PBIP
**Lahan Parkir Sempit, Pedagang Dipungut Retribusi Rp5.500/Hari

KEJAKSAN- Rencana PD Pasar melakukan peremajaan Pasar Balong Indah Plaza (PBIP) dengan membangun lima lantai didukung Komisi B DPRD Kota Cirebon.
“Kami akan mendukung. Apalgi Pasar Balong terkesan sudah vakum, meskipun memang masih ada aktivitas transaksi jual beli namun tidak seramai dulu,” ujar anggota Ketua Komisi B, Didi Sunardi di ruang kerjanya, kemarin.
Diungkapkan Sekretaris DPC PDIP Kota Cirebon ini, Pasar Balong sebetulnya memiliki potensi besar untuk menambah PAD dari PD Pasar, tapi harus bisa dikelola dengan baik.
“Pasar Balong sangat potensial. Untuk itu harus ada manajemen pengelolaan yang baik. Jangan sampai asal bangun namun tidak dikelola dengan baik,” tuturnya.
Untuk itu, Didi mengusulkan agar Pasar Balong cukup dibangun tiga lantai saja mengingat melihat konsisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Kalau lima lantai biasanya untuk lantai paling atas akan sepi, jadi 3 lantai saja dulu liat perkembangannya seperti apa. Kalau tiga lantai perkembangan bagus, bisa nanti direnovasi kembali,” tandasnya.
Untuk bangunan tiga lantai, lanjut Didi, lantai paling bawah bisa digunakan basement sebagai lahan parkir dan dua lantai lainnya untuk digunakan pedagang.
“Yang perlu diperhatikan juga adalah kantong parkir. Kalau lantai bawah digunakan untuk parkir, dua lantai lagi digunakan untuk pedagang sudah memadai,” katanya.
Untuk itu, lanjut Didi, pihaknya akan menjadwalkan ulang untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan direksi PD Pembangun.
Hal senada dikatakan anggota komisi B lainnya Hj Cicih Sukaesih. Cicih mengaku mendukung rencana peremajaan Pasar Balong tersebut namun harus dikelola dengan baik dan benar.
“Idealnya harus di barengi dengan sistem management yang bagus baik pemasarannya agar dapat menarik banyak konsumen dan pengunjung,” tuturnya.
Terkait konsep, politisi PKS itu lebih setuju dengan konsep yang sudah berjalan.
“Dengan konsep Pasar Balong mengikuti yang saat ini tengah berjalan, tinggal ditingkatkan lagi promosinya dan jenis barang yang dijualnya,” katanya.
Saat ditanya terkait banyaknya keluhan dari para pedagang, Cicih mengakui mendengar hal tersebut.
“Memang saya mendengar keluhan para pedagang. Saya melihat kurangnya promisi pihak PD Pasar,” ujarnya.
Sementara itu, pedagang juga menyambut baik ada peremajaan Pasar Balong Indah Plaza (PBIP).
“Setuju, tapi harus konsisten dan bertanggung jawab baik promosinya maupun soal pemeliharaan fasilitasnya,” ujar salah seorang pedagang pakaian, Acong.
Hal senada dikatakan Pedagang lainnya Frisca. Dia mengeluhkan minimnya infrastruktur yang menjadi pendukung usaha mereka.
“Kondisi jalan yang rusak di sekitar swalayan, dalam pasar yang belum dilakukan perbaikan. Padahal, para pedagang selalu rutin menyetor iuran harian,” bebernya.
Diungkapkannya, pedagang yang berjumlah 70 itu setiap harus harus menyetor retribusi sebesar Rp5.500.
Apalagi, lanjutnya, dalam mengelola usaha di pasar tradisional ini cenderung sepi pengunjung.
Tidak seperti beberapa tahun sebelumnya yang hampir setiap hari banyak pembeli.
Sejauh ini, lanjutnya, para pedagang hanya menerima janji dari pemerintah terkait rencana pembenahan beberapa
infrastruktur di Pasar Balong. Namun, hingga saat ini belum ada yang terealisasi.
“Janjinya memperbaiki toko di sini sejak April 2013 lalu dan sampai sekarang belum ada realisasi. Apalagi biaya sewa mahal tapi kami tidak mendapatkan pelayanan memuaskan dari pengelola pasar balong," ujarnya.
Disebutkan, dari keseharian berjualan, rata-rata pendapatan hanya mencapai Rp300 ribu/hari. Bahkan, tidak jarang pedagang di Pasar Balong ini tidak mendapatkan penghasilan dari jualan mereka.
Para pedagang berharap ada upaya melakukan promosi dari
Pemkot maupun pengelola pasar untuk membenahi sirkulasi usaha di Pasar Balong ini.
“Promo saja tidak ada mas kita sendiri yang kadang harus promo. Di sini ramainya kalau mau lebaran dan puasa saja,” katanya.
Ia juga mengatakan, pihaknga berharap dengan konsep tersebut harus adanya komitmen yang jelas.
“Ada sekitar 70 toko dengan biaya sewa Rp69 juta per 20 tahun. Kami di sini hanya meminta komitmennya mas,” pungkasnya.

Kondisi Pasar Balong Hari Ini
1.    Dihuni 70 Pedagang
2.    Lahan Parkir Sempit
3.    Terlihat Sepi
4.    Biaya Sewa Rp69 Juta/20 Tahun
5.    Retribusi Setiap hari @Rp5.500.
Jika Dikalikan 70 pedagang  x @Rp5.500 x 30 hari x 12 bulan akan muncul angka Rp138.600.000.

Baca Selanjutnya »

Politisi Nasdem

Politisi Nasdem Soroti Kerusakan Simpus-Simduk

KEJAKSAN- Pemerintah Kota Cirebon diminta melakukan perbaikan alat pengoperasian sistem pelayanan puskesmas dan sistem pelayan pendudukan melalui online (Simpus-Simduk).
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon dr Doddy Ariyanto, kemarin.
Menurut politisi Partai Nasdem ini, Simpus-Simduk saat ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Apalagi, kata Doddy, kondisi kerusakan yang dibiarkan itu sudah mengalami waktu yang sangat lama.
“Kalau menerima informasi dan setelah dilakukan kunjungan kerja di beberapa puskesmas dalam beberapa waktu terakhir. Alasan kerusakan pada Simpus itu diakibatkan tersambar petir,” kata Doddy.
Menurutnya, langkah perbaikan terhadap unit Simpus melalui penyempurnaan dalam komponen yang telah tersedia pada unit mesinter sebut. Sebab, kata Doddy, fasilitas pendukung yang lainnya, seperti server yang masih dapat beroperasi seperti biasanya.
“Tujuan diperbaiki atau disempurnakan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sebab, kondisi itu merupakan daerah rawan tindak penyelewengan yang bisa diterjadi dan merugikan pemerintah,” kata Doddy.
Di samping untuk menghindari penyelewengan yang terjadi, kata Doddy, hal itu untuk memudahkan dan memaksimalkan pelayanan para petugas pemerintah kepada masyarakat.
Terutama, untuk mengetahui ketersedian barang yang dibutuhkan dan menghitung jumlah pendapatan dari pelayanan tersebut.
“Analoginya, jika pengunjung puskesmas dalam memberikan pelayan medis menerima uang pendaftaran sebesar Rp15 ribu per orang. Kemudian, jika setiap hari misalkan sebanyak 100 warga datang untuk pengobatan di puskes tersebut, maka dalam waktu selama sebuluan berapa uang yang di dapat,” kata Doddy.
Ditegaskan Doddy, manfaat Simpus-Simduk sangat besar, mengingat data atau keterangan sekecil apapun akan diketahui secara gamblang.
“Jika melihat mekanisme dan cara kerjanya jelas tidak ragukan lagi. Apalagi semua sistem itu komputerisasi yang masuk dalam server,” katanya.
Sementar itu, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Cirebon, Otong mendukung itikad baik yang dilakukan anggota DPRD dalam mendorong pembenahan Simpus-Sinduk.
Sebab, tidak sedikit fasilitas modern yang menggunakan sistem komputer tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Sehingga, lanjut Otong, tidak sedikit angka kebocoran atau dugaan tindak korupsi sering terjadi.
Otong mendesak agar, pemkot ikut mewujudkan pemerintahan yang bersih di setiap lini termasuk salah satunya dengan membenahi Simpus-Simduk.

Baca Selanjutnya »

Polsek Seltim Sisir Pekat

Gelar Operasi, Polsek Seltim Sisir Pekat
HARJAMUKTI – Dalam upaya menghilangkan penyakit masyarakat (Pekat) yang telah meresahkan warga. Polisi Sektor (Polsek) Selatan Timur (Seltim), berhasil mengamankan tiga pasangan mesum, enam Wanita Tuna Susila (WTS), tiga preman, lima  unit  sepeda  motor, 26 miras dan satu ABG yang membawa senjata tajam (Sajam), dalam operasi rutin yang digelar tiap malam Minggu (18/1).
Menurut Kapolsek Seltim, Kompol Sutisna mengatakan, pihaknya menggelar operasi pekat dimalam hari dimulai pada pukul 00.00 WIB tengah malam hingga 02.30 WIB dini hari.
“Kami berhasil mengamankan beberapa pasangan dan wanita tuna susila disekitar Terminal  Harjamukti,” paparnya.
Dijelaskannya, tiga pasangan mesum tersebut dua diantaranya  , pelajar dari Bumiayu dan salahsatu siswi di sekolah Madrasah Aliyah (MA) Kabupaten Cirebon. Sedangkan satu pasangan lain nya belum diketahui.
“Yang pasangan pelajar, akan kita panggil orang tuanya,” imbuh nya.
Menurut salahsatu tersangka pembawa tuak, AF warga Pegambiran mengatakan, ia bersama dua rekannya berinisial M dan OS hendak melakukan pesta miras jenis tuak di bawah jalan layang di Pegambiran. Namun tuak tersebut belum sempat diminum. Ia bersama dua rekannya digelandang petugas yang mengetahuinya.
“Kami belum sempet minum, baru aja nyampe uda ketauan,” ujarnya.
Berdasarkan pantuan Rakcer dilapangan,  polisi bergerak ke Pegembiran terlebih dahulu sebelum menuju Terminal Harjamukti. Di belakang terminal polisi mendapati beberapa pasangan mesum dan puluhan botol miras.

Baca Selanjutnya »

Polres Ciko Amankan 30 ABG

Bawa Sajam, Anggota Moonreker Dibekuk

Polres Ciko Juga Mengamankan
30 ABG Diduga XTC dan NDBS

KEJAKSAN – Polisi Resort (Polres) Cirebon Kota berhasil mengamankan pemuda yang diduga anggota geng motor moonreker di belakang Terminal Harjamukti dan 30 anggota geng motor XTC dan Nakal Dulu Baru Sukses (NDBS) di tempat berbeda, Minggu (18/1).
Menurut Kapolres Cirebon Kota, AKBP Dani Kustoni melalui Kasat Reskrim, AKP Hidayatullah mengatakan, dalam kegiatan operasi rutin kali ini, pihaknya telah mengamankan puluhan remaja tanggung beserta kendaraan nya.  Hal itu dikarenakan puluhan remaja tersebut, sedang melakukan pesta minuman keras (Miras) disebuah rumah didaerah tersebut.
“Awalnya kami mendapatkan informasi ada keributan di Stasiun Kejaksan. Setelah pelaku diamankan kami melakukan operasi keliling,”  ujarnnya.
Dijelaskannya, pada saat petugas melakukan patroli, petugas mendapati puluhan geng motor tersebut sedang mabuk-mabukan kemudian digelandang ke Mapolres Ciko untuk diberi pembinaan.
“Kami juga menemukan senjata tajam (Sajam) yang dibuang ke tong sampah. Tapi mereka belum ada yang mengaku membawa nya,” imbuhnya.
Menurut salahsatu anggota geng NDBS yang enggan disebutkan namanya, ia mengaku hanya ikut main bersama dengan kakaknya, yang juga sebagai anggota geng motor.
“Saya sedang melakukan penelitian untuk tugas kuliah, kebetulan tentang ini. Saya gak ikut-ikutan,” papar mahasiswa salahsatu perguruan tinggi di Kota Cirebon tersebut.
Menurut pantauan Rakcer di lapangan, dari ketiga puluh remaja tersebut, 8 diantaranya adalah anak SLTA, 6 SLTP dan sisanya baru lulus dan masih kuliah. Pada saat para berandalan motor tersebut, diberi pembinaan. Terlihat beberapa orang tua yang mengetahui  anak nya diamankan, langsung berkerumun di Mapolresta. Ibu- ibu diantara mereka ada yang terlihat menangis.
“Kalau sudah gini kan yang repot juga orang tua, waktunya tidur malah ke polres,” pungkasnya salahsatu ibu dari anggota geng motor itu.
Selain itu polisi juga menggelandang sedikitnya 24 kendaraan bermotor, serta membawa puluhan botol minuman berbagai merek yang berasal dari tangan anggota geng motor tersebut, Minggu (18/1) pukul 02.30 WIB dini hari di Bedeng Batu Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon.

Baca Selanjutnya »

Penjudi Sabung Ayam Ngacir Digerebek

HARJAMUKTI – Polisi Sektor (Polsek) Selatan Timur berhasil mengamankan sedikitnya 21 unit kendaraan roda dua, satu buah mobil Fortuner, empat ayam bangkok, dua kurungan dan satu orang yang diduga telah bermain judi.
Semua itu diamankan dalam sebuah operasi penyakit masyarakat yang digelar Polsek Seltim pada, Sabtu (18/1) lalu siang hari, di Permata Permai Harjamukti.
Menurut Kapolres Cirebon Kota, AKBP Dani Kustoni melalui Kapolsek Seltim, Kompol Sutisna mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari warga, tempat tersebut kerap dijadikan lokasi berjudi sabung ayam. Oleh karena itu, langsung mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan berbagai barang bukti.
“Pada saat kami datang mereka kabur, sejumlah kendaraan dan ayam yang tertinggal kami amankan sebagai barang bukti,” papar nya saat ditemui di ruang kerjanya.
Pihaknya mengaku, serius dalam memberantas penyakit masyarakat, selama ini warga tak tenang melihat banyak nya tempat perjudian. Kepolisian juga sudah memiliki target selanjut nya, bahkan lebih besar. Namun belum bisa diinformasikan.
Ditambahkan kapolsek, pihaknya kesulitan untuk menentukan tersangka judi tersebut. Pasalnya terkait tindak pidana tersebut, kata dia, harus tertangkap tangan petugas.
Sementara menurut salah seorang yang tertangkap, SH (46) asal Wonosobo mengaku, telah mengetahui tempat tersebut kerap dijadikan markas sabung ayam. Namun dirinya hanya ikut-ikutan rekannya.
“Saya awalnya diajak seorang teman yang biasa ke sana (Permata Harjamukti). Saya ikut main judi Rp50 ribu aja,” ujarnya.
Ditambahkannya, sebelum ia memiliki hobi berjudi. Ia adalah seorang penjual sayuran di daerahnya. Namun lantaran terkena gusur ia tak memiliki kesibukan. Dirinya terpaksa mengadu nasib dengan bermain judi bersama rekan nya.
“Saya sih gak punya ayam mas, teman saya yang bawa. Saya ikut main saja. Taman-teman saya pada kabur mas,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Bebas Biaya Pendidikan hanya Omdo

**Ada Pungutan Ekskul Sebesar Rp440/Siswa di SDN 4 Kebon Baru

KEJAKSAN- Sejumlah orang tua murid SDN 4 Kebon Baru Cirebon mengeluhkan pembayaran sebesar Rp440 ribu/siswa untuk biaya ekstrakurikuler (ekskul).
“Kami tanyakan peruntukan anggaran itu secara rincin untuk apa saja. Kok sampai sebesar itu. Jujur, selain biaya yang tidak jelas, selama ini setiap siswa membayar kas kelas Rp50 ribu,” kata  orang tua siswa yang meminta namanya tidak dikorankan, kemarin.
Padahal, lanjutnya, dalam struktural komite sekolah dan bendahara dewan sekolah terdapat istri pejabat eksekutif kota dan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon.
“Kami tidak mengerti dengan semua ini. Katanya ibu dari pejabat pemerintah yang tahu aturan pendidikan. Tapi di lapangan, kebijakan sangat memberatkan orang tua siswa,” keluhnya.
Sementara itu, Ketua Komite SDN 4 Kebon Baru, Kusnadi kepada awak media membenarkan adanya pungutan Rp 440 ribu tersebut. Tapi, kata Kusnadi, pungutan itu bukan tanpa dasar dan kesepakatan. “Awalnya dari program sekolah, lalu kita tindaklanjuti rapat dengan mengundang 10 orang tua perwakilan masing-masing kelas. Maka keluarlah angka Rp 40 ribu/bulan/siswa. Dikali 11 bulan totalnya Rp 440 ribu dan itu disepakati,” paparnya.
Menurutnya, rincian dalam anggaran dari siswa itu, diperuntukan untuk membiayai sebanyak 10 kegiatan esktarkurikuler, semisal kegiatan Pramuka, bahasa Inggris, pencak silat dan lainnya.
“Pungutan ini tidak melanggar ketentuan. Karena seperti dikatakan Pak Wakil Walikota, orang tua yang mau memberi kontribusi sah-sah saja asal jangan memaksa mereka yang kurang mampu. Jadi ini benar transparan,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Pedagang RSUDGJ Masih Boleh Jualan

**Kebijakan Hasil Rapat Bersama dengan Pihak Direksi Rumah Sakit

KESAMBI– Pedagang di dalam area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Jati masih bernafas lega.
Mereka masih diperbolehkan berjualan di area tersebut sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari pihak rumah sakit.
Salah seorang pedagang, Mulani (45) mengatakan, kebijakan itu merupakan hasil rapat bersama direksi pada Sabtu siang.
“Kami masih diperbolehkan berjualan di sini. Tapi kami sifatnya ngontrak kata pihak rumah sakit, sehingga kalau ditarik harus siap,” ujarnya.
Dikatakannya, rapat yang diikuti oleh sedikitnya 30 pedagang tersebut, hanya bersifat imbauan atau sosialisai.
Mengenai tempat relokasi dan waktu penertiban, para pedagang mengaku belum mengetahuinya.
“Pedagang telah sepakat untuk tetap berjualan sampai disediakannya tempat lain yang layak. Pedagang bersediauntuk pindah,” katanya.
Namun, lanjutnya, pedagang memberikan syarat yakni disediakan tempat yang sama ramainya dengan sebelumnya.
“Jangan dengan alasan ingin membuat ruang isolasi untuk orang pengidap TBC, tapi kami tidak diperhatikan,” katanya.
Sementara, pedagang lainnya, Rakan mengungkapkan, para pedagang sudah berjualan sejak tahun 1969 di depan rumah sakit. Namun, warga Drajat ini, para pedagang bisa masuk kedalam rumah sakit setelah diizinkan oleh walikota pada waktu itu.
“Pada waktu itu, kami disuruh berjualan di dalam areal rumah sakit oleh Walikota Dasawarsa. Awalnya sih kami jualan di depan rumah sakit,” akunya.
Rakan meminta agar penertiban tersebut tidak dilanjutkan. “Jika tetap terjadi penertiban tanpa ada relokasi, kami akan melakukan perlawanan,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »