**Ogah Disalahkan Soal Mutasi, Asep Minta Pegawai Tetap Bekerja
KEJAKSAN– Pemerintah Kota Cirebon telah melaporkan kondisi walikota secara lisan dan tulisan, kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Drs H Asep Dedi MSi, kemarin (20/1) kepada Rakcer saat ditemui di ruang kerjanya.
Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan ataupun solusi yang ditawarkan oleh Kemendagri. “Apakah ada plt ataupun pelimpahan secara langsung, kami masih menunggu hasilnya dari pusat,” ujarnya.
Meski Sekda telah menyatakan sudah berkoordinasi dengan provinsi serta pusat terkait kondisi walikota, namun pada saat dikonfirmasi mengenai rekam medis walikota, Asep mengaku tak mengetahuinya. Diakui Asep, pihaknya belum mendapatkan rekam medis dari rumah sakit.
“Terkait kondisi walikota, saya tidak bisa komen. Kita doakan saja semoga beliau lekas membaik. Soal rekam medis saya juga tidak tahu. Tapi secara lembaga kami sudah meminta rekam medis kepada pihak Rumah Sakit Siloam,” imbuhnya.
Disinggung jalannya roda pemerintahan, Asep mengaku, telah menginstruksikan kepada setiap dinas untuk tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kendatipun, pihaknya tetap menjalankan roda pemerintahan, tapi diakui Asep, dengan tidak adanya walikota, pemerintahan sedikit terganggu.
“Bisa lihat sendiri kan, kami bekerja seperti biasa, rapat-rapat tetap berjalan. Kalaupun ada gangguan, ya tapi tidak dijadikan beban,” paparnya.
Terkait mutasi dan rotasi eselon III dan IV, Asep mengaku, sudah mengantongi saran dari provinsi. Asep menyangkal keterlambatan jadwal rotasi dan mutasi tersebut adalah tanggung jawabnya.
“Saya selaku ketua tim Baperjakat ya bertanggung jawab atas rotasi dan mutasi. Tapi keputusannya kan ada di walikota dan wakil walikota. Saya hanya menyerahkan draf saja, lalu keputusan ada di beliau,” elaknya.
Saat ditanya soal belum dicairkannya APBD untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD), pihaknya akan melakukan koordinasi dengan wakil walikota.
Tentu, kata dia, setelah mendapatkan petunjuk dari Kemendagri dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, pihaknya akan berupaya mencairkan dalam waktu dekat.
Menurut informasi yang didapat, kemarin (20/1), wakil walikota pergi ke Bandung. Hal itu dalam rangka meminta solusi kepada provinsi, terkait kondisi Kota Cirebon saat ini.
KEJAKSAN– Pemerintah Kota Cirebon telah melaporkan kondisi walikota secara lisan dan tulisan, kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Drs H Asep Dedi MSi, kemarin (20/1) kepada Rakcer saat ditemui di ruang kerjanya.
Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan ataupun solusi yang ditawarkan oleh Kemendagri. “Apakah ada plt ataupun pelimpahan secara langsung, kami masih menunggu hasilnya dari pusat,” ujarnya.
Meski Sekda telah menyatakan sudah berkoordinasi dengan provinsi serta pusat terkait kondisi walikota, namun pada saat dikonfirmasi mengenai rekam medis walikota, Asep mengaku tak mengetahuinya. Diakui Asep, pihaknya belum mendapatkan rekam medis dari rumah sakit.
“Terkait kondisi walikota, saya tidak bisa komen. Kita doakan saja semoga beliau lekas membaik. Soal rekam medis saya juga tidak tahu. Tapi secara lembaga kami sudah meminta rekam medis kepada pihak Rumah Sakit Siloam,” imbuhnya.
Disinggung jalannya roda pemerintahan, Asep mengaku, telah menginstruksikan kepada setiap dinas untuk tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kendatipun, pihaknya tetap menjalankan roda pemerintahan, tapi diakui Asep, dengan tidak adanya walikota, pemerintahan sedikit terganggu.
“Bisa lihat sendiri kan, kami bekerja seperti biasa, rapat-rapat tetap berjalan. Kalaupun ada gangguan, ya tapi tidak dijadikan beban,” paparnya.
Terkait mutasi dan rotasi eselon III dan IV, Asep mengaku, sudah mengantongi saran dari provinsi. Asep menyangkal keterlambatan jadwal rotasi dan mutasi tersebut adalah tanggung jawabnya.
“Saya selaku ketua tim Baperjakat ya bertanggung jawab atas rotasi dan mutasi. Tapi keputusannya kan ada di walikota dan wakil walikota. Saya hanya menyerahkan draf saja, lalu keputusan ada di beliau,” elaknya.
Saat ditanya soal belum dicairkannya APBD untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD), pihaknya akan melakukan koordinasi dengan wakil walikota.
Tentu, kata dia, setelah mendapatkan petunjuk dari Kemendagri dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, pihaknya akan berupaya mencairkan dalam waktu dekat.
Menurut informasi yang didapat, kemarin (20/1), wakil walikota pergi ke Bandung. Hal itu dalam rangka meminta solusi kepada provinsi, terkait kondisi Kota Cirebon saat ini.
.JPG)
0 comments:
Post a Comment