Panitia Pilwu Serentak Siap Jemput Bola

GUNUNGJATI – Memasuki hari keempat pendaftaran bakal calon (Balon) kuwu, Desa Klayan Kecamatan Gunungjati masih sepi, belum ada satupun calon yang sudah mendaftarkan diri, kemarin (31/7/15).

Seksi penyaringan dan penjaringan Desa Klayan, Harun pada saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, belum adanya balon yang mendaftar, bisa dikarenakan berbagai hal. Salah satunya bisa disebabkan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. 

“Sedikitnya ada 17 persyaratan yang harus dipenuhi, ada salah satu yang cukup sulit. Seperti surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan belum pernah mendapat hukuman pidana,” terangnya Rakcer.

Dikatakan, selain banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi. Biasanya balon, kata dia, akan memperhitungkan lawan-lawannya, oleh karena itu hingga kini masih saja budaya saling tunggu dalam mendaftarkan diri dalam pemilihan apapun. 

“Calon biasanya melihat, siapa nih yang akan maju. Biasanya di masa-masa injuri time ramainya,” tandasnya.

Lebih jauh, Harun menyatakan, jika pada hari keempat pendaftaran, masih belum ada calon yang datang. Pihaknya akan mendatangi tiap rt, untuk menanyakan apakah ada calon yang ingin mendaftar atau tidak.   

"Kita akan jemput bola jika pada hari keempat belum ada yang daftar," tuturnya.

Disinggung soal pembiayaan serta jumlah daftar pemilih sementara, dikatakan Supriyatna, untuk memenuhi kebutuhan saat ini, pihaknya masih menggunakan dana pribadi. "Untuk memenuhi kebutuhan pilwu, kita patungan. Karena DD belum cair. Untuk DPS sendiri jumlahnya 6466," terangnya.

Diketahui, alokasi anggaran yang disedikan pemerintah untuk pilwu di Desa Klayan sebesar Rp67.500.000, anggaran tersebut berasal dari bantuan bupati dan dimasukan kedalam pos ADD, persayaratan untuk mencairkan sendiri, lanjutnya, harus sudah menyelesaikan APBDes terlebih dahulu.

Seksi Dokumentasi dan Perlengkapan, Supriyatna menambahkan, pendaftaran akan ditutup pada 7 Agustus nanti hingga jam kerja usai. “Jika ada yang mendaftar di menit-menit akhir tetap akan terima,” terangnya.

Dikatakan, pihaknya akan melakukan seleksi yang ketat, apabila ditemui ada balon yang persyaratannya kurang, maka akan dikembalikan kembali.

Baca Selanjutnya »

Kekeringan Tak Pengaruhi Stok Pangan

SUMBER- Kekeringan berkepanjangan membuat puluhan ribu hektare lahan tidak ditanami padi. 

Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan (Distanbunakhut) Kabupaten Cirebon mencatat dari 46 ribu lahan produktif hanya 23 ribu hektar lahan yang ditanami pada musim tanam kedua ini. 

Bahkan, dari 23 ribu hektare yang ditanami, dipastikan 8 ribu hektare akan mengalami gagal panen.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan (Distanbunakhut) Kabupaten Cirebon, H Muhidin, kemarin (31/7), saat ditemui di ruang kerjany.

“Berarti yang ditanami pada musim tanam kedua ini hanya setengahnya. Bahkan dari luas lahan yang ditanami 8 ribu hektare dipastikan gagal panen, lantaran tidak ada air,” terang Muhidin.

Dikatakan Muhidin, dalam masa tanam kedua ini bisa disebut gagal, mengingat setengah lebih lahan produktif yang ada mengalami gagal panen. 

Belum lagi kalau kemarau di tahun ini cukup banyak, maka lahan puso masih bisa bertambah lagi.

“Area sawah yang kekeringan ini, ada yang baru ditanami satu bulan. Bahkan ada juga yang tinggal memanen saja, namun lantaran tidak ada air, pertumbuhan padi terhambat dan mati,” tandasnya.

Saat disinggung banyaknya lahan yang mengalami gagal panen akan mempengaruhi ketersediaan pangan di Kabupaten Cirebon, dikatakan Muhidin, masyarakat tidak perlu khawatir terkait hal itu. 

Sampai saat ini, sebutnya, stok pangan yang tersedia saat ini masih bisa untuk sampai Januari nanti.

“Stok masih bisa mencukupi, asal untuk Kabupaten Cirebon saja. Dengan kekeringan ini, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan daerah lain,” imbuh dia.

Menurut Muhidin, baik pemerintah maupun petani hanya bisa pasrah. Alternatif untuk mengatasi masalah kekurangan air, katanya, dengan dibukanya Waduk Jatigede yang saat ini masih menjadi perdebatan.

“Kita tidak bisa berbuat banyak, kalau dengan sumur pantek tanah kita tidak sesuai. Sedangkan jika membuat embung lahannya tidak ada, jadi ya kita tunggu air dari Waduk Jatigede,” paparnya.

Baca Selanjutnya »

Soal BPJS Haram, Dinkes Kota Tolak Fatwa MUI

KESAMBI- Fatwa MUI Terkait haramnya sistem BPJS Kesehatan masih menuai pro dan kontra.  

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon menyatakan tidak sepakat terkait fatwa MUI yang mengharamkan program BPJS Kesehatan belum lama ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Edy Sugiarto menegaskan, prinsip utama BPJS Kesehatan adalah gotong-royong dan menggunakan konsep nirlaba.

Artinya, kata Edi, secara tidak langsung peserta BPJS kesehatan saling membantu sesama peserta melalui premi dengan biaya yang murah.

“Di Indonesia hanya program BPJS yang paling bagus ketimbang program yang lain karena yang sehat membiayai yang sakit. Beda dengan asuransi swasta yang semakin parah sakitnya, pembayaran premi justru semakin besar,” tegas Edy kepada Rakcer, Jumat(31/7).

Dia menegaskan, secara nasional BPJS selalu mengalami kerugian mencapai Rp1,5 triliun per bulan. Hal itu terjadi, karena kebanyakan membiayai orang sakit, baik masuk kualifikasi sakit berat maupun ringan.

Edy pun menganggap fatwa itu keliru, terlebih program yang memegang prinsip gotong-royong itu secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk beramal.

“Misalnya si A sakit dan harus cuci darah, dan si A dibantu oleh 80 peserta BPJS yang masih sehat untuk membiayai cuci darahnya itu. Lalu di mana letak ribanya?” tegasnya.

Menurutnya, ulama-ulama yang ada di MUI kurang input dan pengetahuan mengenai BPJS kesehatan. Pihaknya tetap tidak setuju dengan fatwa MUI yang mengharamkan BPJS Kesehatan.

Edi menilai ada kekeliruan dari pihak MUI menilai BPJS. Edi menganggap bahwa MUI terlalu menyamakan BPJS dengan asuransi yang konvensional. 

Padahal, jelas Edi, BPJS dan asuransi konvensional punya perbedaan yang mendasar.

“Saya pribadi tidak setuju dengan fatwa itu, kalau asuransi konvensional memang saya akui tidak syariah karena tidak menjamin uang kembali jika tidak ada klaim. Namun BPJS itu adalah sistem gotong royong antar sesama warga Indonesia, jadi yang sehat bisa membantu menyembuhkan yang sakit,” papar Edi.

Edi menilai, BPJS merupakan program terbaik dari pemerintah di sektor kesehatan. Perhitungan angsuran premi pun tidak ‘mencekik’ seperti halnya asuransi konvensional. 

“Jika asuransi biasa, semakin berat sakitnya, semakin mahal preminya, jika BPJS tidak begitu. Mau kita cuci darah sekalipun preminya tetap Rp25 ribu,” jelas Edi.

Adanya program BPJS ini, lanjut Edi, bisa menolong lebih banyak orang sakit. Dalam kalkulasi BPJS, sebut Edi, satu orang sakit itu akan dibantu oleh sekitar 80 orang sehat lainnya di Indonesia melalui program BPJS.

“Artinya sistem itu luar biasa menolong, meski setahu saya pemerintah melalui BPJS itu rugi sekitar Rp1,5 triliun setiap bulannya. Artinya BPJS itu nirlaba atau tidak menguntungkan satu atau dua pihak semata, saya jelas tidak setuju dengan pendapat MUI dari perspektif tersebut,” papar Edi.

Baca Selanjutnya »

Raperda Tibum

Raperda Tibum Cantumkan Zona Lintasan Becak

**Banyak Pelanggaran Rambu Lalu Linta, Disbub Diminta Bertindak

KEJAKSAN– Kinerja Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dihubinkom) Kota Cirebon mendapatkan sorotan dari DPRD Kota Cirebon.

Selain masih banyaknya becak yang melintas di Jalan Siliwangi pada jam larangan, kendaraan pribadi juga masih banyak yang parkir di sepanjang jalan protokol tersebut meskipun rambu larangan parkir sudah terpasang.

Pantauan Rakcer, Jum’at (31/7), becak nampak santai melintas di Jalan Siliwangi pada jam larangan. Padahal, rambu larangan masih terpasang di pintu masuk jalan Siliwangi.

Begitu juga rambu larangan parkir yang masih saja dilanggar oleh pengguna jalan. 

Bahkan, di depan Gedung DPRD Kota Cirebon pun masih ada saja mobil yang parkir walaupun rambu larangan parkir berada tepat di depannya.

Kondisi ini mengundang kritikan dari anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana. Menurutnya, rambu yang sudah terpasang harus dipatuhi oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.

“Ya memang harusnya dipatuhi. Untuk apa rambu dipasang kalau memang bukan utuk dipatuhi,” ujarnya.

Dijelaskan Ruri, pihaknya mempertanyakan kinerja petugas lapangan Dishubinfokom Kota Cirebon. Sebagai leading sector, Ruri menegaskan, seharusnya Dishub melakukan tindakan tegas kepada para pelanggar.

“Kemana para petugs Dishub di lapangannya kalau begini. Itu kan tugas dan wewenang mereka untuk melakukan penindakan karena memang tupoksinya seperti itu. Kalau kejadian ini masih terus berlangsung, bisa dikatakan petugas Dishub tidak bekerja dengan baik dong,” sindirnya.

Ruri menyebutkan, diperlukan ketegasan dari pimpinan daerah untuk memantau kinerja bawahannya. 

Dia juga mempertanyakan fungsi dari rambu lalu lintas yang terpasang sepanjang jalan Siliwangi.

“Penindakannya seperti apa sudah memang rambu-rambu tuh. Apa itu cuma hiasan saja dipasang? Kalau memang mengembalikan ke fungsinya, ya sudah lakukan penindakan kepada pengguna jalan yang melanggar,” tandasnya.

Sementara itu, anggota komisi A lainnya, Yayan Sopyan menyatakan, pihaknya masih akan terus membahas rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum. 

“Ya memang kita akan terus membahasnya karena selama ini tidak jelas becak boleh melintas dan dilarang melintas dimana saja. Itu yang masih akan kita dalami di dalam rapat pansus,” terangnya.

Selain pengaturan zona lintasan, Yayan juga mengemukakan akan menyantumkan aturan tegas dalam perda tibum.

“Kalau ada becak yang masih melintas di wilayah yang dilarang, maka dipersiapkan juga sanksinya seperti apa. Karena becak juga menjadi salah satu penyebab kemacetan dan banyak juga tukang becak yang seenaknya melintas,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Cabai Turun, Harga Daging Masih Tinggi

PABUARAN – Meskipun Lebaran telah berlalu, namun harga daging sapi, kambing dan ayam di sejumlah pasar tradisional masih tinggi.

Pantauan Rakcer di pasar tradisional yang ada di wilayah Cirebon Timur (WTC), harga daging sapi Rp120.000 per kilogram. Padahal, harga normalnya Rp100.000 per kilogram. Sementara, harga daging kambing Rp110.000 per kilogram dari harga harga normal Rp 85-90 ribu rupiah per kilogram. Harga daging ayam sendiri masih Rp35.000 per kilogram dari harga normal yang biasanya hanya antara Rp 25-28 ribu rupiah per kilogram.

Salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Sindanglaut, Nur, mengungkapkan, harga daging ayam, daging sapi, dan daging kambing masih terlalu tinggi. Penyebabnya, masih tingginya permintaan pasar membuat stok daging mengalami kekurangan.

“Harga daging masih tinggi, karena musim orang hajat, jadi stok di agennya juga terbatas, makanya mahal,” ungkap Nur kepada Rakcer, Jumat (31/7).

Berbeda dengan harga daging, beberapa harga bahan-bahan kebutuhan pokok atau sembako di pasar-pasar tradisional tersebut malah mengalami penurunan yang hanya kisaran 200-500 rupiah saja.

Di antaranya ialah beras yang semula Rp9.500 per kilogramnya menjadi Rp9.000 per kilogram, telur ayam yang semula Rp20.000 per kilogram menjadi Rp19 500 per kilogram. Sementara gula pasir tidak mengalami penurunan yakni Rp12.000 per kilogram, dan gula merah masih tetap Rp13.000 per kilogram.

Salah satu pedagang beras di Pasar Tradisional Pabuaran, Alfiah (40) hal tersebut disebabkan karena jumlah konsumen yang banyak  mengalami penurunan. Dikarenakan pemudik yang pulang kampung telah kembali lagi ke perantauannya. 

“Penurunan ini mungkin disebabkan karena permintaan konsumen menurun, makanya harga juga turun meski tidak terlalu banyak penurunannya,” jelasnya.

Sedangkan, harga cabai pasca lebaran tahun ini telah mengalami penurunan yang sangat besar, yakni dari haraga yang saat Lebaran mencapai ke angka 70 ribu rupiah per kilogram. Khususnya, cabai merah dan cabai rawit, sekarang menjadi Rp 16 ribu per kilogram untuk cabai merah, dan Rp 30 ribu rupiah untuk cabai rawit per kilogram. Sedangkan, untuk cabai hijau sekarang hanya Rp15.000 per kilogram dari yang harga sewaktu lebaran mencapai Rp 25 ribu rupiah per kilogram. (kim)

FOTO : KIM ABDURROKHIM/RAKYAT CIREBON

TURUN.Berbeda dengan harga daging, harga sembako di pasar tradisional mengalami penurunan, kemarin.

Baca Selanjutnya »

Basarnas

Basarnas Imbau agar Nelayan
Waspada Cuaca hingga Maret

CIREBON – Cuaca ekstrim yang saat ini sering terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Cirebon ternyata menyulitkan tim Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas), terutama saat hendak memberikan pertolongan. Bukan hanya sulit dalam melakukan pencarian di lautan, Basarnas juga sulit menjangkau medan di daratan.
Pernyataan itu disampaikan Koordinator Pos Basarnas Cirebon, Nono Warsono saat ditemui Rakcer di Pelabuhan Cirebon, Selasa (10/2) usai melakukan pencarian korban nelayan yang hilang. Menurutnya cuaca sangat memengaruhi pencarian korban.
Seperti yang terjadi kali ini, Nono mengatakan, pencarian nelayan yang hilang hanya bisa digunakan dengan menggunakan kapal karet. “Kami tidak diizinkan oleh syahbandar karena ombak sangat besar bisa mencapai tiga meter. Kalau pakai perahu besar, bisa rusak dan tenggelam. Kami putuskan pakai perahu karet karena konturnya yang lentur mengikuti ombak,” ujarnya kepada Rakcer, kemarin.
Nono menambahkan, cuaca ekstrim yang terjadi kali ini baru akan berakhir pada akhir Maret mendatang. Oleh karena itu, dia meminta kepada nelayan untuk tidak memaksakan diri melaut dengan kondisi yang seperti ini.
“Saya imbau kepada semua masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim ini. Kalau dipaksakan akan sangat berbahaya,” tambahnya.
Disinggung mengenai upaya pencegahan apabila adanya kecelakaan, Nono menyebutkan diperlukan alat apung yang bisa digunakan korban yang tenggelam. Bukan hanya itu saja, dia juga menyebutkan diperlukan adanya pemahaman dari semua orang untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan.
“Kalau hanyut di sungai atau laut bisa lemparkan kayu atau tali sejenisnya untuk korban berpegangan. Kalau pencarian di darat, relatif tidak susah seperti di lautan. Pasalnya, di lautan itu ada kemungkinan korban terbawa arus, sehingga menjauh dari titik awal dia hilang kontak,” tegasnya.
Untuk lamanya waktu pencarian, Koordinator Tim Pencari Nelayan, Nurudin menyebutkan, satu kasus diberikan waktu selama tujuh hari masa pencarian. Dengan kata lain, setelah tujuh hari, maka korban itu akan dinyatakan hilang.
“Setelah tujuh hari kita dan semua tim akan mendatangi keluarga korban untuk memberitahukan waktu pencarian dihentikan. Kita minta keikhlasan dari keluarga saja karena kita juga bekerja diberikan waktu target,” ujar Nurudin kepada Rakcer.
Sementara itu, Ketua Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Cirebon, Asep K menjelaskan, di Kota Cirebon sendiri bencana yang masih mengintai adalah banjir. Dia membenarkan penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD, karena berkaitan dengan beberapa instansi pemerintahan.
Sama halnya dengan penanganan suatu bencana, Asep dengan tegas mengatakan selama ini pihaknya masih dibantu oleh Basarnas dan juga beberapa instansi lainnya.
“Kalau kami sih sebenarnya masih menempel di SAR dan instansi lainnya. Seperti sekarang saja, kita ikut mencari di lautan. Pada dasarnya, potensi bencana di Kota Cirebon masih sama yaitu banjir. Kalaupun ada kasus lainnya yakni longsor di wilayah Kopiluhur Argasunya. Tapi, itu juga hanya di lahan bekas galian saja,” tandasnya.

Baca Selanjutnya »

Disperindag Sidak Harga di Pasar Tradisional

***BBM Turun, Tidak Otomatis Harga Bahan Pokok Ikut Turun

SUMBER- Saat harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar naik, pedagang pasar di seluruh Indonesia kompak menaikkan harga bahan kebutuhan pokok.
Namun, sejak pemerintah pusat kembali menurunkan harga BBM bersubsidi premium menjadi Rp6.600/liter dan solar Rp6.400/liter tidak serta merta membuat harga bahan pokok di pasaran otomatis turun termasuk ongkos jasa angkutan umum.
Hal tersebut terungkap dalam operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cirebon.
Dalam operasi itu dilakukan di empat titik pasar yang dikunjungi, yakni Pasar Pasalaran, Pasar Sumber, Pasar Palimanan dan Pasar Jamblang.
Dalam peninjauan lapangan itu, pedagang masih mematok bahan pokoh dengan harga tinggi.
Salah satu bahan pokok yang masih tinggi harganya adalah beras jenis IR. Sebelum kenaikan harga BBM, harga beras Rp8000/kg dan saat ini masih di angka Rp10 ribu/kg. Bahkan, di Pasar Sumber harganya mencapai Rp11 ribu/kg.
Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, Dini Dinarsih SIP mengungkapkan, untuk saat ini beras, telor, minyak dan lainya di empat pasar yang dikunjunginya belum ada penurunan.
Dikatakan Dini, pihaknya masih melihat perubahan harga pada tiga hari kedepan. Jika harga masih tinggi, lanjutnya, instansinya akan menggelar operasi pasar.
“Penurunan BBM tidak akan berdampak kepada menurunya harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar. Stok sembako yang dijual para pedagang masih stok lama, yang mana pembelianya pun masih harga BBM lama yaitu Rp7.500 premium atau Rp7.250 solar,” bebernya, Senin (19/1).
Dini menyebut, beberapa faktor yang mempengaruhi harga-harga tetap mahal adalah belum adanya penyesuaian ongkos dari Organda dan Dishub. Sehingga, lanjut Dini, ongkos masih mengunakan harga pasca kenaikan BBM beberapa waktu lalu.
“Selain faktor transportasi adalah stok barang itu sendiri. Untuk beras biasanya berpatokan kepada jumlah beras yang ada. Bila saat panen raya dipastikan harga beras akan turun. Tetapi juga tingginya harga beras dan lainya bisa juga akibat biaya transportasi atau biaya operasional,” paparnya.
Padahal, sebagai intansi yang mengatur transportasi terutama masalah ongkos, sebut Dini, Organda dan Dishub sudah melakukan upaya-upaya agar ongkos bisa disesuiakan.
Sementara itu, Kadisperindag Kabupaten Cirebon Muhammad Sofyan SH MH mengimbau kepada para pedagang dan pengusaha untuk segera menyesuaikan harga penjualan sembako, karena memang BBM sudah mengalami dua kali penurunan.
Tetapi, untuk beberapa kebutuhan yang dipasok dari luar Cirebon, kata birokrat yang akrab disapa Opang ini, masih berpatokan terhadap cuaca.
“Contohnya, telor masih dipasok dari Jawa Tengah dan Blitar. Sehingga saat ada gangguan di perjalanan seperti banjir, dipastikan akan ada keterlambatan pengiriman yang berujung naiknya harga telor,” katanya.
Dia menambahkan, masalah harga kebutuhan pokok yang tinggi di pasar, Desperindag tidak memiliki kewenagan untuk melarangnya dan itu merupakan hukum pasar. “Terkecuali dengan harga beras, pemerintah bisa mengendalikan karena beras pengaturanya ada di pemerintah melalui Bulog,” tandasnya.
Dijelaskan Opang, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Hiswana Migas untuk sosialisasi harga gas elpiji 3 kg dan 12 kg di Kabupaten Cirebon.
Ia memaparkan, harganya 3 Kg saat ini Rp16 ribu. Sementara karena tidak mendapatkan subsidi harga gas elpiji 12 Kg mencapai Rp10 ribu/kg. “Memang terjadi perbedaan harga yang tinggi dan menyebabkan kerawanan pengoplosan dari gas 3 kg di oplos 4 tabung,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon DR Iis Krisnandar SH CN membenarkan belum ada kepastian turunnya jasa angkutan umum. Ia memastikan besok (hari ini,red) sudah ada keputusan. “Seharusnya sih turun kalau melihat rasio dan hitung-hitungan, tapi kita akan bersama Organda dan pihak terkait lainnya akan rapat,” ungkapnya.
Mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon itu juga menuturkan dimungkinkan hasil rapat tersebut akan ada tarif atas dan bawah. “Artinya maksimal di angka berapa dan minimal di kisaran harga berapa untuk angkutan umum,” pungkasnya.

Baca Selanjutnya »

Angka Lakalantas dari Catatan Jasaraharja

CATATAN. Jasa Raharja Mencatat 513 Angka Kecelakaan di Wilayah 3 Cirebon

SUMBER – Di awal tahun 2015, Jasa Raharja Mencatat 513 Angka Kecelakaan di Wilayah 3 Cirebon terdiri dari 5 wilayah yaitu Polres Cirebon, Polres Cirebon Kota, Polres Kuningan, Polres Majalengka, dan Perum KA Cirebon.
Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Kepala Jasa Raharja Cirebon, Pahlevi B Syarief melalui Staffnya, Sapta Hadiwinata saat di temui di Kantor Jasa Raharja di Jalan Wahidin belum lama ini, pihaknya mengatakan bahwa dalam kurun waktu satu tahun ini tingkat kecelakaan di wilayah 3 Cirebon yang korbannya sampai meninggal dunia masih sangat tinggi kebanyakan di dominasi oleh kendaraan roda dua atau Sepeda Motor.
“Tercatat di lima wilayah paling tinggi yaitu Polres Cirebon dengan angka kecelakaan 135 Korban meninggal dunia, korban luka berat 684, Korban luka ringan 2 dan Korban penguburan 11 korban jumlah total 832 korban, Pihak Jasa Raharja mengeluarkan Asuransi untuk di wilayah Polres Cirebon sebanyak 9.105.767.319, peringkat kedua di duduki oleh Polres Cirebon Kota dengan angka kecelakaan 71 korban meninggal,242 luka berat,luka ringan 3 dan penguburan 7 korban jumlah keseluruhan 323 korban,” ungkap Sapta.
Dikatakannya, Jasa Raharja sudah mengeluarkan asuransi sebanyak 3.958.245.061, peringkat ke tiga diduduki oleh Polres Majalengka dengan korban meninggal 135, korban luka berat 684, korban luka ringan 2, dan korban penguburan 4. jumlah total 294 korban. “Dan untuk asuransinya berjumlah 4.702.038.083 untuk peringkat ke 4 Polres Kuningan yaitu Korban meninggal sebanyak 70, Luka berat 108, luka ringan 0, dan korban penguburan 1 dengan total 179,” jelasnya.
Jasa Raharja mengeluarkan asuransi 2.771.821.675 sedangkan peringkat ke lima yaitu Perum KA Cirebon dengan jumlah meninggal 10 korban, luka berat 3 korban, luka ringan 0 dan penguburan 2 korban. Dan asuransinya adalah 285.580.150. “Jasa Raharja dalam kurun waktu setahun ini mengeluarkan kira kira 20 milyar lebih untuk membayar asuransi di 5 wilayah tersebut,”  tambah Sapta.
Dari jumlah 513 kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia kebanyakan didominasi selain sepeda motor dan karena juga faktor usia dari 40%-nya adalah berusia 15 sampai dengan 29 tahun. (kim)
FOTO : KIM ABDURROKHIM/RAKYAT CIREBON

Baca Selanjutnya »

Pangdam Siliwangi Tutup Karya Bakti Korem 063/SGJ

MUNDU- Pangdam III Silawangi Mayjen Dedi Kusnadi Thamim secara resmi menutup acara karya bakti TNI di Lapangan Sepak Bola Mundu, Rabu (24/12).

Acara penutupan tersebut merupakan rangkaian acara untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) ke- 65 Korem 063/SGJ dan hari juang kartika.

Pangdam III Siliwangi Mayjen Dedi Kusnadi Thamim mengatakan, acara karya bhakti ini merupakan suatu kegiatan yang dicanangkan oleh TNI angkatan darat, khususnya Korem 063/SGJ.

Dikatakan Panglima Dedi, dalam rangkaian karya bakti, Korem 063/SGJ bekerjasama dengan PT Cirebon Electrik Power (CEP). “Kegiatan ini sudah ada kesepakatan bersama dengan PT Cirebon Electrik Power untuk membangun masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan,” katanya.

Dalam rangkaian acara itu juga, diadakan pemberian bantuan Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan PT CEP PLTU dalam bentuk beasiswa, mobil ambulan, dan beberapa program lainnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (kim)

FOTO : KIM ABDURROKHIM/RAKYAT CIREBON

PENUTUPAN. Pangdam III Siliwangi Mayjen Dedi Kusnadi Thamim menutup rangkaian acara HUT ke-65 Korem 063/SGJ, kemarin.

Baca Selanjutnya »