Masalah Proyek Sport Center Bisa Bikin Kontraktor Lain Malas Merapat
DESAKAN terhadap Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Cirebon agar segera menyelesaikan masalah di proyek pembangunan Sport Center terus mengalir. Jika tidak, efek negatifnya banyak. Tak hanya hubungan pemkab dengan kontraktor, tapi juga dengan masyarakat karena yang dibangun adalah fasilitas umum.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Brigade Bintang Timur (Bibit), Qoribullah SH mengatakan, segala sesuatu yang terjadi di dalam proyek itu sepenuhnya tanggung jawab DCKTR selaku leading sector. Oleh Karena itu, dia meminta kepada Hermawan selaku kepala DCKTR untuk menjelaskan perkembangan proyek itu kepada khalayak.
“Sekarang kita tidak tahu ada apa yang sebenarnya terjadi. Karena dari DCKTR juga belum bisa memberikan jawabannya. Kalau menurut saya, yang paling bertanggung jawab adalah DCKTR dan terlebih lagi kepala dinasnya selaku penanggung jawab proyek,” ujarnya.
Qorib menambahkan, Pemkab Cirebon harus bisa memberikan jaminan kepada siapa saja yang hendak melakukan pembangunan di wilayah kabupaten. Pasalnya, dengan adanya kasus ini bukan tidak mungkin beberapa proyek besar tidak akan ada sehubungan dengan ketidakberesan birokrasi. Apalagi dunia kontraktor sangatlah berkaitan satu sama lain.
Oleh karena itu, Qorib khawatir akan tindakan kontraktor Sport Center yang akan memengaruhi pengembang lain yang hendak mendaftarkan lelang.
“Jangan bikin kontraktor enggan melaksanakan proyek kalau yang sekarang saja tidak jelas. Kontraktor Sport Center juga pernah bilang, kekacauan ini adalah indikasi buruk mengenai birokrasi di Kabupaten Cirebon, karena baru mengalami hal seperti ini hanya di Kabupaten Cirebon,” tambahnya.
Dia menegaskan, Hermawan harus siap menghadapi risiko apa pun yang timbul akibat proyek Sport Center ini. Jika proyek dikerjakan dengan benar, maka pujian akan diterima.
“Sebaliknya, jika proyek ini terkesan asal saja dan banyak ketidakberesan, maka yang pertama menghadapinya adalah Hermawan sendiri. Sebagai pria yang berjiwa besar, Hermawan seharusnya berani memberikan jawabannya agar masyarakat juga tidak dibingungkan,” terangnya.
Dikatakan, proyek Sport Center ini sangatlah berguna bagi masyarakat kabupaten Cirebon. Karena, setelah jadi masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berolahraga dan aktivitas refreshing.
“Selain itu juga siapa tahu kalau Sport Center sudah jadi, dunia olahraga di Kabupaten Cirebon dapat lebih berprestasi karena sudah punya sarana olahraga lengkap. Jadi, kalau sikap Hermawan seperti ini, maka yang dirugikan bukan hanya kontraktor, melainkan juga masyarakat Kabupaten Cirebon,” tandasnya.
Walaupun terus menerus ditekan dan dianggap tidak baik, kepala DCKTR belum mau berkomentar. Hingga saat ini, baik ditemui maupun dihubungi lewat saluran telepon, Hermawan seperti menghindar.
DESAKAN terhadap Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Cirebon agar segera menyelesaikan masalah di proyek pembangunan Sport Center terus mengalir. Jika tidak, efek negatifnya banyak. Tak hanya hubungan pemkab dengan kontraktor, tapi juga dengan masyarakat karena yang dibangun adalah fasilitas umum.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Brigade Bintang Timur (Bibit), Qoribullah SH mengatakan, segala sesuatu yang terjadi di dalam proyek itu sepenuhnya tanggung jawab DCKTR selaku leading sector. Oleh Karena itu, dia meminta kepada Hermawan selaku kepala DCKTR untuk menjelaskan perkembangan proyek itu kepada khalayak.
“Sekarang kita tidak tahu ada apa yang sebenarnya terjadi. Karena dari DCKTR juga belum bisa memberikan jawabannya. Kalau menurut saya, yang paling bertanggung jawab adalah DCKTR dan terlebih lagi kepala dinasnya selaku penanggung jawab proyek,” ujarnya.
Qorib menambahkan, Pemkab Cirebon harus bisa memberikan jaminan kepada siapa saja yang hendak melakukan pembangunan di wilayah kabupaten. Pasalnya, dengan adanya kasus ini bukan tidak mungkin beberapa proyek besar tidak akan ada sehubungan dengan ketidakberesan birokrasi. Apalagi dunia kontraktor sangatlah berkaitan satu sama lain.
Oleh karena itu, Qorib khawatir akan tindakan kontraktor Sport Center yang akan memengaruhi pengembang lain yang hendak mendaftarkan lelang.
“Jangan bikin kontraktor enggan melaksanakan proyek kalau yang sekarang saja tidak jelas. Kontraktor Sport Center juga pernah bilang, kekacauan ini adalah indikasi buruk mengenai birokrasi di Kabupaten Cirebon, karena baru mengalami hal seperti ini hanya di Kabupaten Cirebon,” tambahnya.
Dia menegaskan, Hermawan harus siap menghadapi risiko apa pun yang timbul akibat proyek Sport Center ini. Jika proyek dikerjakan dengan benar, maka pujian akan diterima.
“Sebaliknya, jika proyek ini terkesan asal saja dan banyak ketidakberesan, maka yang pertama menghadapinya adalah Hermawan sendiri. Sebagai pria yang berjiwa besar, Hermawan seharusnya berani memberikan jawabannya agar masyarakat juga tidak dibingungkan,” terangnya.
Dikatakan, proyek Sport Center ini sangatlah berguna bagi masyarakat kabupaten Cirebon. Karena, setelah jadi masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berolahraga dan aktivitas refreshing.
“Selain itu juga siapa tahu kalau Sport Center sudah jadi, dunia olahraga di Kabupaten Cirebon dapat lebih berprestasi karena sudah punya sarana olahraga lengkap. Jadi, kalau sikap Hermawan seperti ini, maka yang dirugikan bukan hanya kontraktor, melainkan juga masyarakat Kabupaten Cirebon,” tandasnya.
Walaupun terus menerus ditekan dan dianggap tidak baik, kepala DCKTR belum mau berkomentar. Hingga saat ini, baik ditemui maupun dihubungi lewat saluran telepon, Hermawan seperti menghindar.
.JPG)
0 comments:
Post a Comment