INDRAMAYU - Tingkat pendidikan dan latar belakang 171 kuwu yang dilantik belum lama ini baru bisa diketahui secara keseluruhan. Lulusan SLTA terhitung paling banyak dan latar belakang didominasi oleh wiraswasta.
Data yang diperoleh dari Bagian Otonomi Desa pada Setda Indramau, beragam pendidikan kuwu tercatat ada 8 tingkatan dengan jumlah bervariasi.
Untuk lulusan SLTP ada sebanyak 41 orang, SLTA 84 orang, Diploma III (D3) ada 5 orang, Sarjana Muda 1 orang, Strata I (S1) 19 orang dan Strata II (S2) 1 orang. Bahkan terdapat sejumlah kuwu berhasil terpilih hanya mengandalkan ijazah Paket B sebanyak 15 orang, dan Paket C 5 orang.
Berikunya, latar belakang 171 kuwu tersebut tercatat berasal dari 17 jenis pekerjaan berbeda. Yakni ada 12 pegawai swasta, 117 wiraswasta, 3 pedagang, 9 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 ibu rumah tangga (IRT), 5 mantan kuwu, 3 penjabat kuwu, 2 kuwu, 2 pensiunan PNS, 4 petani, 1 karyawan BUMD, 4 pamong desa, 1 anggota TNI, 2 anggota Polri, 1 nelayan, 1 buruh dan 1 sopir.
Terhadap beragam angka pendidikan dan latar bekalang pekerjaan para kuwu itu, pemerinah daerah memandang perlu dilakukanya upaya pembekalan yang sangat intens. Hal ini dinilai penting untuk menunjang kinerja dan pelayanan masyarakat, maupun pelaksanan program pembangunan yang optimal.
Wakil Bupati, Drs H Supendi MSi menegaskan, para kuwu baru harus mendapatkan pembekalan agar memahami dan tidak salah dalam menerapkan kebijakannya di desanya masing-masing.
Upaya itu akan dilakukan secepatnya berkaitan telah dimulainya tugas definitif 171 kuwu tersebut. "171 kuwu yang dilantik hasil Pilwu serentak 2014 itu sangat beragam latar belakangnya. Juga pendidikannya beragam, ada yang kejar paket dan ada yang pendidikan formal dengan berbagai tingkatan. Apalagi mereka harus bisa mempertanggung jawabkan kinerjanya, termasuk pengelolaan anggaran yang sangat riskan," jelasnya.
Bentuk pertanggung jawabannya, lanjut Supendi, diantaranya realisasi program kepada masyarakat, bantuan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu ada pula yang harus bisa dikelola dengan baik, yakni potensi masyarakat di desanya. "Pendidikan yang tinggi saja belum tentu memahami dan mengerti dalam memanajemen pemerintahan. Apalagi kebijakan yang diterapkan harus bisa diterima oleh semua masyarakatnya, baik yang sebelumnya jadi pendukung maupun pendukung dari kubu lawannya," tegas dia.
Data yang diperoleh dari Bagian Otonomi Desa pada Setda Indramau, beragam pendidikan kuwu tercatat ada 8 tingkatan dengan jumlah bervariasi.
Untuk lulusan SLTP ada sebanyak 41 orang, SLTA 84 orang, Diploma III (D3) ada 5 orang, Sarjana Muda 1 orang, Strata I (S1) 19 orang dan Strata II (S2) 1 orang. Bahkan terdapat sejumlah kuwu berhasil terpilih hanya mengandalkan ijazah Paket B sebanyak 15 orang, dan Paket C 5 orang.
Berikunya, latar belakang 171 kuwu tersebut tercatat berasal dari 17 jenis pekerjaan berbeda. Yakni ada 12 pegawai swasta, 117 wiraswasta, 3 pedagang, 9 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 ibu rumah tangga (IRT), 5 mantan kuwu, 3 penjabat kuwu, 2 kuwu, 2 pensiunan PNS, 4 petani, 1 karyawan BUMD, 4 pamong desa, 1 anggota TNI, 2 anggota Polri, 1 nelayan, 1 buruh dan 1 sopir.
Terhadap beragam angka pendidikan dan latar bekalang pekerjaan para kuwu itu, pemerinah daerah memandang perlu dilakukanya upaya pembekalan yang sangat intens. Hal ini dinilai penting untuk menunjang kinerja dan pelayanan masyarakat, maupun pelaksanan program pembangunan yang optimal.
Wakil Bupati, Drs H Supendi MSi menegaskan, para kuwu baru harus mendapatkan pembekalan agar memahami dan tidak salah dalam menerapkan kebijakannya di desanya masing-masing.
Upaya itu akan dilakukan secepatnya berkaitan telah dimulainya tugas definitif 171 kuwu tersebut. "171 kuwu yang dilantik hasil Pilwu serentak 2014 itu sangat beragam latar belakangnya. Juga pendidikannya beragam, ada yang kejar paket dan ada yang pendidikan formal dengan berbagai tingkatan. Apalagi mereka harus bisa mempertanggung jawabkan kinerjanya, termasuk pengelolaan anggaran yang sangat riskan," jelasnya.
Bentuk pertanggung jawabannya, lanjut Supendi, diantaranya realisasi program kepada masyarakat, bantuan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu ada pula yang harus bisa dikelola dengan baik, yakni potensi masyarakat di desanya. "Pendidikan yang tinggi saja belum tentu memahami dan mengerti dalam memanajemen pemerintahan. Apalagi kebijakan yang diterapkan harus bisa diterima oleh semua masyarakatnya, baik yang sebelumnya jadi pendukung maupun pendukung dari kubu lawannya," tegas dia.
.JPG)
0 comments:
Post a Comment