SUMBER– Pemberian dana bantuan sosial baik berasal dari pusat maupun daerah ternyata rawan adanya potongan ilegal.
Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ekstra ketat untuk memantau aliran pemberian dana bansos tersebut.
Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) melakukan pemeriksaan kepada penerima dana bansos kementerian tahun 2014.
Tak terkecuali di Wilayah Kabupaten Cirebon, petugas dari kementerian pun turun langsung ke lembaga PAUD yang menerima.
Seperti terlihat di PAUD Khadiba, Desa Palir Kecamatan Tengah Tani, Jumat (26/12), salah seorang perwakilan kementerian melakukan kunjungan kerja terkait pemberian dana bansos kepada PAUD tersebut.
Walaupun tidak ada kegiatan anak-anak karena tengah dalam keadaan libur, perwakilan kementerian itu diterima langsung oleh pengurus lembaga PAUD Khadiba.
Dalam pemeriksaan itu, perwakilan kementerian menanyakan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan dana bansos yang diberikan.
Mulai dari pencairan hingga penggunaan dana itu sendiri. Bahkan, perwakilan kementerian pun meminta laporan penggunaan anggaran sebagai dasar pertanggungjawaban lembaga kepada pemberi bantuan yang tak lain adalah kementerian itu sendiri.
Usai kunjungan, pegawai kementerian menjelaskan kedatangannya kali ini memang untuk memantau pemberian dana bansos. Akan tetapi, dirinya menyangkal pemeriksaan ini akibat dari adanya kasus dugaan penyelewengan dana bansos di Kabupaten Cirebon.
“Kami dari kementerian memang setiap ada bantuan selalu di monitor dengan melakukan kunjungan. Kami juga tidak mengetahui kalau disini sedangan ramai kasus bansos,” ujar perwakilan kementerian, Wisnu Ganjar SE, kemarin.
Meskipun demikian, Wisnu tidak menampik adanya kasus penyelewengan dana bansos di kementerian pendidikan. Namun, untuk Kabupaten Cirebon sendiri, dia menegaskan, belum ada temuan.
“Makanya kami kesini juga untuk mengetahui ada atau tidaknya penyelewengan dana bansos itu. Kami melakukan kunjungan ini hanya ingin memastikan bantuan yang diberikan oleh pusat diterima secara utuh oleh lembaga PAUD disini tanpa adanya potongan dari pihak lain. Setelah kami tanyakan kepada pengurus PAUD, memang mereka menerima utuh tanpa potongan karena dana itu ditransfer langung ke rekening PAUD,” bebernya.
Disinggung mengenai jumlah PAUD yang menerima bantuan sosial dari kementrian pada tahun 2014, Wisnu mengatakan untuk wilayah Kabupaten Cirebon terdapat tujuh PAUD yang tersebar di seluruh kabupaten.
“PAUD ada tujuh sesuai dengan data yang kita miliki. PAUD itu sendiri ada di Arjawinangun, Suranenggala, Pangenan, Kaliwedi, Tengah Tani dan Mundu,” tuturnya.
Wisnu mengingatkan kepada seluruh PAUD untuk segera menyerahkan laporan penggunaan dana tersebut ke kementrian.
“Kalau memang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan, maka diusahakan setiap lembaga memiliki laporan tersendiri karena jika kita tidak sempat mengunjungi lembaga itu, mereka tinggal menyerahkan laporannya saja,” tandasnya.
Sementara itu, pengurus PAUD Khadiba, Supami menyatakan, dirinya merasa senang dengan adanya kunjungan dari kementerian. Pasalnya, dia bisa bertukar pikiran untuk mengelola PAUD yang sesuai dengan aturan.
“Kita juga bisa menyampaikan permasalahan yang ada disini. Kami merasa diperhatikan oleh pemerintah pusat dengan adanya kunjungan ini,” jelasnya. (kim)
Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ekstra ketat untuk memantau aliran pemberian dana bansos tersebut.
Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) melakukan pemeriksaan kepada penerima dana bansos kementerian tahun 2014.
Tak terkecuali di Wilayah Kabupaten Cirebon, petugas dari kementerian pun turun langsung ke lembaga PAUD yang menerima.
Seperti terlihat di PAUD Khadiba, Desa Palir Kecamatan Tengah Tani, Jumat (26/12), salah seorang perwakilan kementerian melakukan kunjungan kerja terkait pemberian dana bansos kepada PAUD tersebut.
Walaupun tidak ada kegiatan anak-anak karena tengah dalam keadaan libur, perwakilan kementerian itu diterima langsung oleh pengurus lembaga PAUD Khadiba.
Dalam pemeriksaan itu, perwakilan kementerian menanyakan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan dana bansos yang diberikan.
Mulai dari pencairan hingga penggunaan dana itu sendiri. Bahkan, perwakilan kementerian pun meminta laporan penggunaan anggaran sebagai dasar pertanggungjawaban lembaga kepada pemberi bantuan yang tak lain adalah kementerian itu sendiri.
Usai kunjungan, pegawai kementerian menjelaskan kedatangannya kali ini memang untuk memantau pemberian dana bansos. Akan tetapi, dirinya menyangkal pemeriksaan ini akibat dari adanya kasus dugaan penyelewengan dana bansos di Kabupaten Cirebon.
“Kami dari kementerian memang setiap ada bantuan selalu di monitor dengan melakukan kunjungan. Kami juga tidak mengetahui kalau disini sedangan ramai kasus bansos,” ujar perwakilan kementerian, Wisnu Ganjar SE, kemarin.
Meskipun demikian, Wisnu tidak menampik adanya kasus penyelewengan dana bansos di kementerian pendidikan. Namun, untuk Kabupaten Cirebon sendiri, dia menegaskan, belum ada temuan.
“Makanya kami kesini juga untuk mengetahui ada atau tidaknya penyelewengan dana bansos itu. Kami melakukan kunjungan ini hanya ingin memastikan bantuan yang diberikan oleh pusat diterima secara utuh oleh lembaga PAUD disini tanpa adanya potongan dari pihak lain. Setelah kami tanyakan kepada pengurus PAUD, memang mereka menerima utuh tanpa potongan karena dana itu ditransfer langung ke rekening PAUD,” bebernya.
Disinggung mengenai jumlah PAUD yang menerima bantuan sosial dari kementrian pada tahun 2014, Wisnu mengatakan untuk wilayah Kabupaten Cirebon terdapat tujuh PAUD yang tersebar di seluruh kabupaten.
“PAUD ada tujuh sesuai dengan data yang kita miliki. PAUD itu sendiri ada di Arjawinangun, Suranenggala, Pangenan, Kaliwedi, Tengah Tani dan Mundu,” tuturnya.
Wisnu mengingatkan kepada seluruh PAUD untuk segera menyerahkan laporan penggunaan dana tersebut ke kementrian.
“Kalau memang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan, maka diusahakan setiap lembaga memiliki laporan tersendiri karena jika kita tidak sempat mengunjungi lembaga itu, mereka tinggal menyerahkan laporannya saja,” tandasnya.
Sementara itu, pengurus PAUD Khadiba, Supami menyatakan, dirinya merasa senang dengan adanya kunjungan dari kementerian. Pasalnya, dia bisa bertukar pikiran untuk mengelola PAUD yang sesuai dengan aturan.
“Kita juga bisa menyampaikan permasalahan yang ada disini. Kami merasa diperhatikan oleh pemerintah pusat dengan adanya kunjungan ini,” jelasnya. (kim)
.JPG)
.JPG){kind=spacer}
0 comments:
Post a Comment