SUMBER– Para petani mulai kesulitan mendapatkan pupuk. Padahal, saat ini adalah memasuki masa tanam pertama.
Sayangnya, Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan (Distanbunakhut) Kabupaten Cirebon saling lempar tanggung jawab soal kelangkaan pupuk yang terjadi di wilayah timur Cirebon. Mereka terkesan tak mau ambil pusing saat petani menuntut haknya.
Ketua DPC SPI Kabupaten Cirebon Mohamad Zaeni mengatakan, kelangkaan pupuk di Wilayah Timur Cirebon seperti di Kecamatan Lemahabang, Pabuaran dan Sedong, sangat merugikan petani. Bahkan, lanjutnya, Distanbunakhut terkesan menghindar dan saling lempar tanggung jawab.
“Rencana Selasa kemarin melakukan audiensi dengan Distanbunakhut pun gagal. Semua pejabat di kantornya tidak ada satupun. Saya hubungi kepala dinas, kata kepala dinas diwakili kabid, saat ditelepon kabidnya itu kewenangan kepala dinas, lah ini mana yang benar,” ujar Zaeni dengan nada kesal, saat ditemui di kantor Disntanbukhut, belum lama ini.
Menurutnya, akibat kelangkaan pupuk di wilayah timur, petani mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah lantaran gagal panen. Bulan ini, kata dia, sudah waktunya musim tanam dan membutuhkan banyak pupuk.
“Pupuk yang total tidak menghilang itu adalah jenis pupuk ZA untuk para petani tebu, pupuk lainnya adalah jenis urea beradaran jumlahnya sangat dibatasi oleh pemerintah daerah. Kebutuhan pupuk dalam satu desa sendiri sekitar 60 ton,” ucapnya.
Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan Distanbunakhut, Ir Adi Yulianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pupuk petro.
Tapi, masalahnya sudah memasuki akhir tahun, sehingga tidak ada tambahan alokasi pupuk.
Tidak dikeluarkannya pupuk saat ini, lanjut Adi, karena stoknya mulai menipis, sehingga perlu ada efesiensi pengeluaran pupuk. “Saat ini pemerintah provinsi sudah tidak bisa apa-apa, soalnya subsidi dari pemerintah pusat sudah dibayar,” kata Adi.
Faktor lainnya, kata Adi, karena keterbatasan alokasi dari provinsi. Sebab, untuk pupuk jenis ZA tidak banyak yang menyerap tanaman pangan. Alasannya, karena tanaman pangan biasanya menggunakan pupuk urea dan NPK.
“Kalau alokasi yang diberikan alokasi dari pemerintah sedikit, kita dari pemerintah daerah akan meminta tambahan alokasi. Mungkin ditahun depan alokasi pupuk jenis ZA akan ditambahkan lagi,” tukasnya.
Dijelaskannya, dalam persoalan kelangkaan pupuk, pemerintah daerah tetap akan lebih mengutamakan pupuk yang digunakan untuk swasembada padi, bukan untuk sayuran.
Sebab, alokasi pupuk untuk kebun sendiri sudah jelas, karena sudah menggunakan KKP (Kredik Ketahanan Pangan).
“Sebenarnya alokasi rillnya dengan 27 ribu ton untuk urea sudah cukup, tapi karena kondisi di kabupaten cirebon suka terkena banjir dan serangan hama penyakit, sehingga antisipasinya aka nada penambahan alokasi pupuk. Di tahun 2015 alokasinya ditambah menjadi 32 ribu ton lebih,” bebernya. (kim)
Sayangnya, Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan (Distanbunakhut) Kabupaten Cirebon saling lempar tanggung jawab soal kelangkaan pupuk yang terjadi di wilayah timur Cirebon. Mereka terkesan tak mau ambil pusing saat petani menuntut haknya.
Ketua DPC SPI Kabupaten Cirebon Mohamad Zaeni mengatakan, kelangkaan pupuk di Wilayah Timur Cirebon seperti di Kecamatan Lemahabang, Pabuaran dan Sedong, sangat merugikan petani. Bahkan, lanjutnya, Distanbunakhut terkesan menghindar dan saling lempar tanggung jawab.
“Rencana Selasa kemarin melakukan audiensi dengan Distanbunakhut pun gagal. Semua pejabat di kantornya tidak ada satupun. Saya hubungi kepala dinas, kata kepala dinas diwakili kabid, saat ditelepon kabidnya itu kewenangan kepala dinas, lah ini mana yang benar,” ujar Zaeni dengan nada kesal, saat ditemui di kantor Disntanbukhut, belum lama ini.
Menurutnya, akibat kelangkaan pupuk di wilayah timur, petani mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah lantaran gagal panen. Bulan ini, kata dia, sudah waktunya musim tanam dan membutuhkan banyak pupuk.
“Pupuk yang total tidak menghilang itu adalah jenis pupuk ZA untuk para petani tebu, pupuk lainnya adalah jenis urea beradaran jumlahnya sangat dibatasi oleh pemerintah daerah. Kebutuhan pupuk dalam satu desa sendiri sekitar 60 ton,” ucapnya.
Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan Distanbunakhut, Ir Adi Yulianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pupuk petro.
Tapi, masalahnya sudah memasuki akhir tahun, sehingga tidak ada tambahan alokasi pupuk.
Tidak dikeluarkannya pupuk saat ini, lanjut Adi, karena stoknya mulai menipis, sehingga perlu ada efesiensi pengeluaran pupuk. “Saat ini pemerintah provinsi sudah tidak bisa apa-apa, soalnya subsidi dari pemerintah pusat sudah dibayar,” kata Adi.
Faktor lainnya, kata Adi, karena keterbatasan alokasi dari provinsi. Sebab, untuk pupuk jenis ZA tidak banyak yang menyerap tanaman pangan. Alasannya, karena tanaman pangan biasanya menggunakan pupuk urea dan NPK.
“Kalau alokasi yang diberikan alokasi dari pemerintah sedikit, kita dari pemerintah daerah akan meminta tambahan alokasi. Mungkin ditahun depan alokasi pupuk jenis ZA akan ditambahkan lagi,” tukasnya.
Dijelaskannya, dalam persoalan kelangkaan pupuk, pemerintah daerah tetap akan lebih mengutamakan pupuk yang digunakan untuk swasembada padi, bukan untuk sayuran.
Sebab, alokasi pupuk untuk kebun sendiri sudah jelas, karena sudah menggunakan KKP (Kredik Ketahanan Pangan).
“Sebenarnya alokasi rillnya dengan 27 ribu ton untuk urea sudah cukup, tapi karena kondisi di kabupaten cirebon suka terkena banjir dan serangan hama penyakit, sehingga antisipasinya aka nada penambahan alokasi pupuk. Di tahun 2015 alokasinya ditambah menjadi 32 ribu ton lebih,” bebernya. (kim)
.JPG)
.JPG){kind=spacer}
0 comments:
Post a Comment