APBD Terlambat

Realisasi APBD Terlambat, Banggar Ogah Disalahkan
**Dua Hari Kedepan Dewan Akan Rapat Bahas Evaluasi Gubernur

SUMBER- Sudah masuk pekan kedua Januari 2015, namun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belum bisa direalisasikan.
Bahkan, anggaran pembangunan dan program daerah termasuk membayar guru honorer se-Kabupaten Cirebon serta tunjangan anggota DPRD ikut tertahan.
Namun, pimpinan dan Badan Anggaran DPRD ogah disalahkan sebagai penyebab keterlambatan  tersebut.
Salah seorang anggota Banggar DPRD Kabupaten Cirebon, Zaenal Arifin Waud menilai, keterlambatan bukan kesalahan legislatif karena penetapan anggaran sudah dilaksanakan jauh-jauh hari yakni di akhir bulan Novenber 2014.
Sehingga, kata Waud, seharusnya ada waktu cukup luas pada pertengahan Desember sudah ada kejelasan. “Tapi sampai detik ini belum ada pembicaraan hasil evaluasi gubernur seperti apa,” tukasnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD itu juga mengaku, telah mengusulkan kepada pimpinan Banggar untuk mengundang tim anggaran pemerintah daerah terkait hasil evaluasi gubernur itu.
“Karena ini penting supaya bisa secepatnya mendorong pelaksanaan anggaran. Kalau tidak, ini akan menghambat semua program,” tukasnya.
Hal senada dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Yuningsih MMPd. Dikatakan Yuningsih, evaluasi gubernur baru sampai ke pihak eksekutif tertanggal 3 Januari 2015. Menurutnya, seharusnya evaluasi itu datang pada tanggal 18 Desember. “Evaluasi gubernur itu sampai ke eksekutif, bukan kita membenarkan juga. Kita tidak ingin menyalahkan tapi berusaha secara objektif bahwa pendapatan asli daerah masih kurang dari APBD senilai 2,8 triliun sedangkan PAD hanya Rp400 miliar saja,” ungkapnya.
Diakui Yuningsih, eksekutif beralasan tengah mencari peluang terlebih dahulu untuk peningkatan PAD tersebut.
“Sejujurnya kondisi tersebut sangat merugikan daerah dan DPRD secara khusus,” kata politisi PKB ini sambil mengatakan bahwa di Brebes anggaran sudah bisa direaliasi 1 Januari.
Selain itu, lanjut Yuningsih, keterlambatan realisasi APBD juga berdampak pada program fisik.
“Kalau pemerintah belum bisa mengeluarkan anggaran bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk menanggulangi banjir karena sekarang sudah musim hujan,” tandasnya.
Termasuk, lanjut Yuningsih, keterlambatan akan dirasakan guru honorer. “Saya kira guru honorer wajar berteriak. Sudah honornya kecil tetapi harus terlambat mendapatkan haknya. Jangan sampai kejadian tahun 2011 terjadi lagi. Pada bulan Maret honor mereka baru dibayar,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjutnya, dua hari kedepan pihak DPRD telah merencanakan untuk membahas evaluasi gubernur tersebut bersama TAPD. Ia mengaku masih berpikiran positif kepada eksekutif sehingga tidak waktu lama lagi bisa merealisasikan anggaran 2015.
“Kenapa setelah datang evaluasi gubernur tidak langsung dibahas. Saya belum tahu apa alasan eksekutif. Mungkin karena kehati-hatian eksekutif agar implementasi anggaran tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” pungkasnya.

Anda sedang membaca artikel tentang APBD Terlambat Anda boleh menyebar luaskannya Artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link sumbernya.