***APBD Tidak Bisa Digunakan Sebelum Ditandatangan Walikota
KEJAKSAN– Sorotan tajam sejumlah pihak atas kinerja yang dinilai tak menjalankan tugas dengan baik di tengah kepincangan jalannya roda pemerintahan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs Asep Dedi MSi, justru memilih bungkam.
Pria berkacamata itu enggan berkomentar sedikitpun saat sejumlah wartawan mengonfirmasinya terkait persoalan pelaksanaan mutasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).
Termasuk saat ditanya keberadaan surat keterangan sakit Walikota Drs Ano Sutrisno MM dari RS Siloam sebagai dasar utama untuk pelimpahan wewenang kepada Wakil Walikota Drs Nasrudin Azis SH.
“Tidak. Saya tidak ingin berkomentar soal itu, dan yang berkaitan dengan itu,” kata Asep Dedi, ditemui di depan ruang kerjanya, kemarin.
Disinggung soal keresahan yang dirasakan puluhan pejabat eselon III dan IV yang hingga kini belum dilantik dan tak jelas nasibnya, Asep Dedi juga tak ingin memberi pernyataan. “Nanti lagi, saya no comment dulu,” katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi mengakui, bila kondisi Pemkot Cirebon tak kunjung membaik, maka mengancam banyak program pemerintah yang tak bisa berjalan.
“Memang seharusnya segera diselesaikan. Eselon III dan IV bisa dilantik, agar stabil,” kata Edi.
Politisi senior PDIP ini mengatakan, realisasi penggunaan APBD 2015 yang terancam mandek. Karena, dikatakan Edi, untuk bisa menggunakan APBD 2015, dibutuhkan tandatangan walikota. “Ada beberapa dokumen untuk realisasi APBD yang belum ditandatangani waliokta,” kata politisi PDIP itu.
Pria yang tiga periode berturut-turut duduk di kursi wakil rakyat itu mencontohkan, saat ini di DPRD tak ada makanan dan minuman (mamin) untuk anggota dewan maupun tamu.
Kondisi itu, lanjutnya imbas nyata dari tidak adanya anggaran yang bisa digunakan. “Sekarang saja kan tidak ada mamin di dewan,” katanya.
KEJAKSAN– Sorotan tajam sejumlah pihak atas kinerja yang dinilai tak menjalankan tugas dengan baik di tengah kepincangan jalannya roda pemerintahan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs Asep Dedi MSi, justru memilih bungkam.
Pria berkacamata itu enggan berkomentar sedikitpun saat sejumlah wartawan mengonfirmasinya terkait persoalan pelaksanaan mutasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).
Termasuk saat ditanya keberadaan surat keterangan sakit Walikota Drs Ano Sutrisno MM dari RS Siloam sebagai dasar utama untuk pelimpahan wewenang kepada Wakil Walikota Drs Nasrudin Azis SH.
“Tidak. Saya tidak ingin berkomentar soal itu, dan yang berkaitan dengan itu,” kata Asep Dedi, ditemui di depan ruang kerjanya, kemarin.
Disinggung soal keresahan yang dirasakan puluhan pejabat eselon III dan IV yang hingga kini belum dilantik dan tak jelas nasibnya, Asep Dedi juga tak ingin memberi pernyataan. “Nanti lagi, saya no comment dulu,” katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi mengakui, bila kondisi Pemkot Cirebon tak kunjung membaik, maka mengancam banyak program pemerintah yang tak bisa berjalan.
“Memang seharusnya segera diselesaikan. Eselon III dan IV bisa dilantik, agar stabil,” kata Edi.
Politisi senior PDIP ini mengatakan, realisasi penggunaan APBD 2015 yang terancam mandek. Karena, dikatakan Edi, untuk bisa menggunakan APBD 2015, dibutuhkan tandatangan walikota. “Ada beberapa dokumen untuk realisasi APBD yang belum ditandatangani waliokta,” kata politisi PDIP itu.
Pria yang tiga periode berturut-turut duduk di kursi wakil rakyat itu mencontohkan, saat ini di DPRD tak ada makanan dan minuman (mamin) untuk anggota dewan maupun tamu.
Kondisi itu, lanjutnya imbas nyata dari tidak adanya anggaran yang bisa digunakan. “Sekarang saja kan tidak ada mamin di dewan,” katanya.
.JPG)
0 comments:
Post a Comment