MAJALENGKA - Akibat kelangkaan gas melon (gas 3 kg) dan tidak stabilnya harganya, mengakibatkan beban masyarakat kecil di Majalengka semakin berat. Apalagi harga gas bersubsidi saat ini ada yang tembus hingga Rp 25 ribu, padahal harga resmi pemerintah berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) 3 kg sebesar Rp 14 ribu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Majalengka, Dr H Karna Sobahi MMPd angkat bicara, kepada Raja, Selasa (13/1) saat dihubungi via ponselnya mengatakan, jika pihaknya jauh-jauh hari sudah memberikan peringatan dan larangan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Majalengka untuk tidak menggunakan Lpg tabung 3 kg.
Dikatakan dia, larangan dikeluarkan agar penggunaan Lpg tabung 3 kg sesuai peruntukan dan untuk menjamin ketersediaan gas bagi warga miskin yang memang berhak menerima barang bersubsidi tersebut. Lebih lanjut, Karna menyampaikan bahwa larangan penggunaan Lpg tabung 3 kg disebutkan, berdasarkan ketentuan yang mengatur pendistribusian dan sasaran pengguna Lpg tabung 3 kg. Dimana disebutkan kriteria rumah tangga pengguna Lpg 3 kg yaitu yang mempunyai penghasilan kecil atau rakyat miskin.
Selain itu, ketentuan pendistribusian dan sasaran pengguna Lpg tabung 3 kg diatur melalui Perpres RI nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg, yang ditindaklanjuti dengan Permen ESDM nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian Lpg. Dengan aturan itu kata dia maka sudah sangat jelas kalau pemanfaat gas 3kg adalah warga miskin yang berpenghasilan rendah, sementara para PNS yang berpenghasilan cukup kata dia dilarang untuk menggunakan gas 3 kg.
“Kalau tidak salah dari dulu kita sudah menghimbau agar PNS tidak menggunakan gas 3 kg, berikan peluang dan fasilitasi tersebut kepada masyarakat,” pintanya.
.JPG)
0 comments:
Post a Comment